Rini Persilakan BPK dan BEI Panggil Garuda Indonesia
Jum'at, 26 April 2019 - 21:53 WIB
Rini Persilakan BPK dan BEI Panggil Garuda Indonesia
A
A
A
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal memanggil PT Garuda Indonesia Tbk, perihal kejanggalan laporan keuangan maskapai milik negara ini. Kejanggalan tersebut menyangkut perbedaan pendapatan antara pihak komisaris dan manajemen terhadap pembukuan laporan keuangan 2018.
Menanggapi hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mempersilakan BEI dan BPK untuk memanggil Garuda Indonesia.
"Silakan kalau mau dipanggil, silakan saja. Enggak ada masalah. Kita enggak ada yang tertutup kok, semuanya transparan. Semuanya responsible, kita tidak mau melakukan yang macam-macam. Jadi semua itu suatu hal yang normal," ujar Rini Soemarno di Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Rini menilai bahwa laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) adalah hal yang sah dilakukan. Terang dia, piutang itu berasal dari kontrak kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi untuk pemasangan layanan konektivitas (on board WiFi) dan hiburan pesawat. Nilai kontrak yang ditandatangani pada Desember 2018 mencapai USD239,94 juta.
"Jadi masalahnya bukan pada uang, masalahnya di cash flow. Cash flownya tidak dicatat. Kita hanya mencatatkan bahwa pendapatan ini sudah teregistrasi karena sudah ada komitmen dari mereka selama 3 tahun. Kalau kita taruh di tahun 2018, kita enggak register lagi di 2019. Jada yang 3 tahun ini sudah kita register kedepan, yang ada di 2019 adalah arus kasnya, nilainya," jelas Rini.
Ia menambahkan bahwa pendapatan piutang itu tidak dimasukkan ke dalam pendapatan operasional. "Kan dikatakan betul-betul dan jelas bahwa ini pendapatan lain-lain, jelas, bukan pendapatan operasional dari Garuda," tandasnya.
Menanggapi hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mempersilakan BEI dan BPK untuk memanggil Garuda Indonesia.
"Silakan kalau mau dipanggil, silakan saja. Enggak ada masalah. Kita enggak ada yang tertutup kok, semuanya transparan. Semuanya responsible, kita tidak mau melakukan yang macam-macam. Jadi semua itu suatu hal yang normal," ujar Rini Soemarno di Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Rini menilai bahwa laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) adalah hal yang sah dilakukan. Terang dia, piutang itu berasal dari kontrak kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi untuk pemasangan layanan konektivitas (on board WiFi) dan hiburan pesawat. Nilai kontrak yang ditandatangani pada Desember 2018 mencapai USD239,94 juta.
"Jadi masalahnya bukan pada uang, masalahnya di cash flow. Cash flownya tidak dicatat. Kita hanya mencatatkan bahwa pendapatan ini sudah teregistrasi karena sudah ada komitmen dari mereka selama 3 tahun. Kalau kita taruh di tahun 2018, kita enggak register lagi di 2019. Jada yang 3 tahun ini sudah kita register kedepan, yang ada di 2019 adalah arus kasnya, nilainya," jelas Rini.
Ia menambahkan bahwa pendapatan piutang itu tidak dimasukkan ke dalam pendapatan operasional. "Kan dikatakan betul-betul dan jelas bahwa ini pendapatan lain-lain, jelas, bukan pendapatan operasional dari Garuda," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
