Jengkel Perizinan Ruwet, Jokowi Ancam Tutup Lembaga Tak Berkontribusi

Kamis, 09 Mei 2019 - 13:18 WIB
Jengkel Perizinan Ruwet,...
Jengkel Perizinan Ruwet, Jokowi Ancam Tutup Lembaga Tak Berkontribusi
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam, bakal menutup lembaga-lembaga yang selama ini tidak memberikan kontribusi kepada negara. Hal ini lantaran menurutnya menjadi langkah penting untuk menghapus rantai birokrasi yang kerap membuat proses perizinan panjang dan berbelit-belit.

"Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, mau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya, banyak keluarkan anggaran," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Lebih lanjut Ia mengaku jengkel karena masalah perizinan yang ruwet membuat ekspor dan investasi Indonesia kedodoran. Hal itu berujung pada defisit neraca perdagangan.

Padahal menurut Jokowi, banyak investor yang sudah datang dan berniat menanamkan investasinya ke Indonesia. Hanya saja, perizinan masih berbelit-belit baik di pusat dan daerah sehingga membuat para investor itu balik badan. "Nanti kalau perlu enggak usah pakai Izin. Jengkel saya. Kalau lingkup kota atau provinsi sanggup saya layani sendiri," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Jokowi, lembaga-lembaga yang tidak produktif jika terus dipertahankan hanya akan membebani negara karena setiap tahunnya, lembaga ini mendapatkan anggaran namun tidak jelas hasilnya. Ia juga menekankan semakin ramping organisasi maka akan semakin fleksibel pemerintah menyusun regulasi. Sehingga tidak ada lagi izin-izin yang banyak sekali, kemudian menarik investor ke Indonesia.

Sambung dia mengibarkan, reformasi struktural birokrasi seperti layaknya sebuah badan atau tubuh manusia. Jika memiliki badan yang ramping dan sehat, maka menurutnya akan bisa berlari sangat kencang, namun sebaliknya jika terlalu gemuk membuat larinya akan lebih lambat. "Semakin simple organisasi kita, semakin sederhana maka semakim fleksibel memutuskan kebijakan," jelasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Kantin Kendal Jajal...
Kantin Kendal Jajal Langsung Sistem OSS Berbasis Risiko dan Ngobrol Bareng Jokowi
DPMPTSP Sebut Pengelola...
DPMPTSP Sebut Pengelola Wai Toddo Belum Ajukan Izin Lingkungan
Jokowi Resmi Luncurkan...
Jokowi Resmi Luncurkan OSS Berbasis Risiko: Perizinan UMKM dan Usaha Besar Tak Sama
Ada Kapal JKW Mahakam-Dewi...
Ada Kapal JKW Mahakam-Dewi Iriana di Raja Ampat, Ini Respons Jokowi
Pelaku UMKM Diingatkan...
Pelaku UMKM Diingatkan Taat Soal Kelengkapan Perizinan Usaha
2.270 Izin Usaha Sudah...
2.270 Izin Usaha Sudah Dicabut Jangan Harap Kembali, Begini Analogi Bahlil
Berita Terkini
Perkuat Rupiah, BI dan...
Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS
1 jam yang lalu
Anomali Tiket Pesawat:...
Anomali Tiket Pesawat: Penerbangan Domestik Dipungut PPN, ke Luar Negeri Bebas Pajak
2 jam yang lalu
Menakar Efek Domino...
Menakar Efek Domino Pertamax Rp16.250: Waspada Ancaman Inflasi
3 jam yang lalu
Asprindo Dorong Skema...
Asprindo Dorong Skema Hybrid Pengelolaan Blok Andaman
13 jam yang lalu
20 Negara Pengimpor...
20 Negara Pengimpor Terbesar Produk China, Indonesia Peringkat Berapa?
14 jam yang lalu
Industri Diajak Bergerak...
Industri Diajak Bergerak Cepat Adopsi Energi Surya
16 jam yang lalu
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved