Gubernur BI Pastikan Stok Uang untuk Ramadhan-Idul Fitri Cukup
Kamis, 23 Mei 2019 - 21:26 WIB
Gubernur BI Pastikan Stok Uang untuk Ramadhan-Idul Fitri Cukup
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI), memperkirakan kebutuhan uang masyarakat saat Ramadhan dan Idul Fitri 1440 H sekitar Rp217,1 triliun. BI memastikan stok uang di kantor pusat maupun di 46 kantor-kantor cabang BI lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri.
"Sekarang ini, sampai dengan 2 hari yang lalu, kebutuhan masyarakat kurang lebih sekitar Rp58 triliun. Mungkin nunggu THR, itu akan naik secara cepat," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung Kemenkeu Jakarta, Kamis (23/5/2019).
Perry menambahkan, BI juga terus meningkatkan layanan untuk penukaran uang ada di 2.975 titik di seluruh Indonesia. "Kami juga melakukan penukaran untuk kebutuhan Lebaran ini. Dan itu terus kami lakukan baik melalui kantor-kantor BI maupun kerja sama dengan perbankan," jelasnya.
Perry menyatakan terima kasihnya kepada perbankan yang telah memastikan layanan kepada masyarakat untuk di Ramadhan dan Idul Fitri berjalan lancar.
"Stabilitas moneter terjaga, aktivitas normal dan kita juga akan melakukan koordinasi dengan Menkeu, OJK dan LPS untuk memastikan stabilitas moneter dan keuangan terjaga," tandasnya.
"Sekarang ini, sampai dengan 2 hari yang lalu, kebutuhan masyarakat kurang lebih sekitar Rp58 triliun. Mungkin nunggu THR, itu akan naik secara cepat," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung Kemenkeu Jakarta, Kamis (23/5/2019).
Perry menambahkan, BI juga terus meningkatkan layanan untuk penukaran uang ada di 2.975 titik di seluruh Indonesia. "Kami juga melakukan penukaran untuk kebutuhan Lebaran ini. Dan itu terus kami lakukan baik melalui kantor-kantor BI maupun kerja sama dengan perbankan," jelasnya.
Perry menyatakan terima kasihnya kepada perbankan yang telah memastikan layanan kepada masyarakat untuk di Ramadhan dan Idul Fitri berjalan lancar.
"Stabilitas moneter terjaga, aktivitas normal dan kita juga akan melakukan koordinasi dengan Menkeu, OJK dan LPS untuk memastikan stabilitas moneter dan keuangan terjaga," tandasnya.
(fjo)
