Kemenperin Bakal Bangun Pusat Kemampuan Digital
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan teknologi di sektor industri, salah satu upayanya dengan mendirikan Digital Capability Center (DCC). Pusat kemampuan digital ini akan dibangun sebagai bagian dari implemetasi peta jalan Making Indonesia 4.0 guna meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor manufaktur di era industri 4.0.
“Rencana itu sedang dikonsepkan, dan dua tahun ke depan kita akan punya DCC yang bekerja sama dengan perusahaan konsultan manajemen multinasional McKinsey. Fasilitas ini perlu dibangun seiring dengan upaya pengembangan industri ke arah teknologi 4.0, karena di dalam negeri perlu dibangun juga device, network, dan application (DNA),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (24/5/2019).
Airlangga menyebutkan, pembangunan DCC juga bakal berkolaborasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan teknologi di Taiwan bernama Industrial Technology Research Institute (ITRI). “Modelnya mungkin akan mirip dengan DCC yang sudah ada di Singapura. Kerja sama lebih lanjut antara ITRI dengan Kemenperin, terus kami follow-up,” ungkapnya.
Menurut Airlangga, pembangunan DCC diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri yang belum menerapkan digitalisasi terutama sektor industri kecil dan menengah (IKM). Menyongsong era industri 4.0, Kemenperin telah menunjuk proyek percontohan atau lighthouse industry bagi lima sektor unggulan yang ditetapkan di dalam Making Indonesia 4.0.
“Lima sektor besar prioritas pengembangan industri 4.0 pendekatannya menggunakan sector based. Pada sektor tersebut, akan diimplementasikan smart factory dengan implementasi internet of things (IoT), big data, digital printing dan tools lainnya yang merupakan bagian industri 4.0,” terangnya.
Beberapa perusahaan yang sudah menjadi percontohan dalam implementasi industri 4.0, yaitu (1) PT. Indolakto untuk sektor industri makanan dan minuman, (2) PT. Pupuk Kaltim untuk sektor industri kimia, (3) PT. Pan Brothers, Tbk untuk sektor industri tekstil dan pakaian, (4) PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk sektor industri otomotif, serta (5) PT. Hartono Istana Teknologi untuk sektor industri elektronika.
Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan penerima penghargaan INDI 4.0 yang digagas Kemenperin. “Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) merupakan indeks acuan bagi industri dan pemerintah dalam mengukur tingkat kesiapan industri bertransformasi menuju industri 4.0 di Indonesia,” jelas Menperin.
Kemenperin meyakini, penerapan ekonomi digital akan mampu menciptakan peluang baru. Berdasarkan hasil penelitian McKinsey dan PricewaterhouseCoopers (PwC), ekonomi digital mampu meningkatkan nilai tambah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar USD150 miliar pada tahun 2025.
Bahkan, pada 2025, Indonesia juga bakal membutuhkan sebanyak 17 juta tenaga kerja baru yang melek teknologi. Maka itu, mereka memerlukan skill baru, termasuk talenta yang berbeda dengan yang dimiliki sekarang. Di sektor manufaktur, diperkirakan akan bertambah 4,5 juta orang tenaga kerja, sedangkan 12,5 juta pekerja lainnya untuk sektor jasa pendukung industri.
“Program reskilling, retraining, vokasi dan politeknik menjadi prioritas pemerintah,” jelasnya. Untuk itu, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo untuk periode kedua.
“Rencana itu sedang dikonsepkan, dan dua tahun ke depan kita akan punya DCC yang bekerja sama dengan perusahaan konsultan manajemen multinasional McKinsey. Fasilitas ini perlu dibangun seiring dengan upaya pengembangan industri ke arah teknologi 4.0, karena di dalam negeri perlu dibangun juga device, network, dan application (DNA),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (24/5/2019).
Airlangga menyebutkan, pembangunan DCC juga bakal berkolaborasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan teknologi di Taiwan bernama Industrial Technology Research Institute (ITRI). “Modelnya mungkin akan mirip dengan DCC yang sudah ada di Singapura. Kerja sama lebih lanjut antara ITRI dengan Kemenperin, terus kami follow-up,” ungkapnya.
Menurut Airlangga, pembangunan DCC diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri yang belum menerapkan digitalisasi terutama sektor industri kecil dan menengah (IKM). Menyongsong era industri 4.0, Kemenperin telah menunjuk proyek percontohan atau lighthouse industry bagi lima sektor unggulan yang ditetapkan di dalam Making Indonesia 4.0.
“Lima sektor besar prioritas pengembangan industri 4.0 pendekatannya menggunakan sector based. Pada sektor tersebut, akan diimplementasikan smart factory dengan implementasi internet of things (IoT), big data, digital printing dan tools lainnya yang merupakan bagian industri 4.0,” terangnya.
Beberapa perusahaan yang sudah menjadi percontohan dalam implementasi industri 4.0, yaitu (1) PT. Indolakto untuk sektor industri makanan dan minuman, (2) PT. Pupuk Kaltim untuk sektor industri kimia, (3) PT. Pan Brothers, Tbk untuk sektor industri tekstil dan pakaian, (4) PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk sektor industri otomotif, serta (5) PT. Hartono Istana Teknologi untuk sektor industri elektronika.
Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan penerima penghargaan INDI 4.0 yang digagas Kemenperin. “Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) merupakan indeks acuan bagi industri dan pemerintah dalam mengukur tingkat kesiapan industri bertransformasi menuju industri 4.0 di Indonesia,” jelas Menperin.
Kemenperin meyakini, penerapan ekonomi digital akan mampu menciptakan peluang baru. Berdasarkan hasil penelitian McKinsey dan PricewaterhouseCoopers (PwC), ekonomi digital mampu meningkatkan nilai tambah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar USD150 miliar pada tahun 2025.
Bahkan, pada 2025, Indonesia juga bakal membutuhkan sebanyak 17 juta tenaga kerja baru yang melek teknologi. Maka itu, mereka memerlukan skill baru, termasuk talenta yang berbeda dengan yang dimiliki sekarang. Di sektor manufaktur, diperkirakan akan bertambah 4,5 juta orang tenaga kerja, sedangkan 12,5 juta pekerja lainnya untuk sektor jasa pendukung industri.
“Program reskilling, retraining, vokasi dan politeknik menjadi prioritas pemerintah,” jelasnya. Untuk itu, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo untuk periode kedua.
(akr)