Sri Mulyani Jaga Sikap Kehati-hatian Soal Asumsi Ekonomi RI 2020
Selasa, 11 Juni 2019 - 15:23 WIB
Sri Mulyani Jaga Sikap Kehati-hatian Soal Asumsi Ekonomi RI 2020
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan menjaga sikap kehati-hatian terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3-5,6%. Langkah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menjaga optimisme proyeksi pertumbuhan ekonomi RI tahun depan secara terukur.
Hal itu dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020.
"Perkiraan batas bawah menunjukkan risiko global yang meningkat, sedangkan perkiraan proyeksi batas atas menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dapat diwujudkan," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Lanjut dia menerangkan, landasan perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional.
"Konsumsi dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah terkendali untuk menjaga daya beli masyarakat, serta program bantuan sosial yang komprehensif untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah," ungkap dia.
Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan investasi melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitasi investasi dan promosi investasi. Pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia.
"Namun kita juga harus waspada dengan gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Sementara itu, untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah," tuturnya.
Selain tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah dan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
"Untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas, dibutuhkan upaya extra keras dan sinergi lintas sektoral dari semua komponen bangsa, baik eksekutif maupun legislatif," bebernya.
Lantaran hal tersebut, ungkap Menkeu menekankan pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada. "Baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerja sama dengan otoritas moneter untuk mewujudkan harapan ini," pungkasnya.
Hal itu dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020.
"Perkiraan batas bawah menunjukkan risiko global yang meningkat, sedangkan perkiraan proyeksi batas atas menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dapat diwujudkan," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Lanjut dia menerangkan, landasan perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional.
"Konsumsi dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah terkendali untuk menjaga daya beli masyarakat, serta program bantuan sosial yang komprehensif untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah," ungkap dia.
Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan investasi melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitasi investasi dan promosi investasi. Pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia.
"Namun kita juga harus waspada dengan gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Sementara itu, untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah," tuturnya.
Selain tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah dan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
"Untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas, dibutuhkan upaya extra keras dan sinergi lintas sektoral dari semua komponen bangsa, baik eksekutif maupun legislatif," bebernya.
Lantaran hal tersebut, ungkap Menkeu menekankan pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada. "Baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerja sama dengan otoritas moneter untuk mewujudkan harapan ini," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
