Sri Mulyani Sebut Rupiah Dibayangi Normalisasi Kebijakan The Fed
Selasa, 11 Juni 2019 - 15:52 WIB
Sri Mulyani Sebut Rupiah Dibayangi Normalisasi Kebijakan The Fed
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan, besaran nilai tukar rupiah tersebut akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun dalam negeri, seperti normalisasi kebijakan The Fed. Pasalnya pemerinyah mematatok nilai tukar rupiah dikisaran Rp14.000-Rp15.000
"Dari sisi eksternal, masih tingginya ketidakpastian global akan mempengaruhi keseimbangan pasar keuangan global yang pada gilirannya akan mempengaruhi besarnya arus valas yang masuk ke dalam negeri," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2019)
Sri Mulyani menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir‚ Pemerintah melihat bagaimana dampak dari normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat terhadap volatilitas arus modal di pasar global yang pada akhirnya tercermin pada kenaikan suku bunga the Fed Fund Rate (FFR) yang telah mendorong investor di pasar global mengalihkan dananya masuk ke pasar AS untuk memperoleh lmbal keuntungan investasi yang lebih tinggi.
Hingga saat ini, menurutnya arah normalisasi kebijakan moneter the Fed diperkirakan masih akan terus berlanjut. Di tahun 2019, kondisi ekonomi AS yang masih belum stabil telah menyebabkan persepsi pelaku pasar atas kecepatan normalisasi yang sedikit tertahan.
"Penundaan normalisasi kebijakan the Fed dan kenaikan FFR di tahun 2019 menimbulkan Implikasi risiko ke kebijakan moneter di tahun 2020, dan hal tersebut juga akan menimbulkan risiko kembalinya tekanan terhadap nilai tukar mata uang dunia, termasuk Indonesia," katanya.
Sementara itu, stabilitas nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik yang masih menghadapi tantangan. Lemahnya permintaan dan ekonomi global telah menyebabkan timbulnya tekanan terhadap neraca perdagangan dan memperbesar defisit Neraca Transaksi Berjalan.
Lemahnya permintaan global tidak hanya menyebabkan turunnya permintaan atas produk-produk ekspor Indonesia, tetapi juga pada penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah terus meningkatkan daya saing produk ekspor di antaranya melalui perbaikan sistem logistik serta kebijakan ekonomi.
Selain itu strategi lain yang ditempuh melalui penguatan pasar keuangan dalam negeri. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus memfokuskan pendalaman pasar keuangan. "Langkah-langkah tersebut diyakini akan meningkatkan efisiensi perekonomian dan penguatan struktur industri," pungkasnya.
"Dari sisi eksternal, masih tingginya ketidakpastian global akan mempengaruhi keseimbangan pasar keuangan global yang pada gilirannya akan mempengaruhi besarnya arus valas yang masuk ke dalam negeri," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2019)
Sri Mulyani menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir‚ Pemerintah melihat bagaimana dampak dari normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat terhadap volatilitas arus modal di pasar global yang pada akhirnya tercermin pada kenaikan suku bunga the Fed Fund Rate (FFR) yang telah mendorong investor di pasar global mengalihkan dananya masuk ke pasar AS untuk memperoleh lmbal keuntungan investasi yang lebih tinggi.
Hingga saat ini, menurutnya arah normalisasi kebijakan moneter the Fed diperkirakan masih akan terus berlanjut. Di tahun 2019, kondisi ekonomi AS yang masih belum stabil telah menyebabkan persepsi pelaku pasar atas kecepatan normalisasi yang sedikit tertahan.
"Penundaan normalisasi kebijakan the Fed dan kenaikan FFR di tahun 2019 menimbulkan Implikasi risiko ke kebijakan moneter di tahun 2020, dan hal tersebut juga akan menimbulkan risiko kembalinya tekanan terhadap nilai tukar mata uang dunia, termasuk Indonesia," katanya.
Sementara itu, stabilitas nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik yang masih menghadapi tantangan. Lemahnya permintaan dan ekonomi global telah menyebabkan timbulnya tekanan terhadap neraca perdagangan dan memperbesar defisit Neraca Transaksi Berjalan.
Lemahnya permintaan global tidak hanya menyebabkan turunnya permintaan atas produk-produk ekspor Indonesia, tetapi juga pada penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah terus meningkatkan daya saing produk ekspor di antaranya melalui perbaikan sistem logistik serta kebijakan ekonomi.
Selain itu strategi lain yang ditempuh melalui penguatan pasar keuangan dalam negeri. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus memfokuskan pendalaman pasar keuangan. "Langkah-langkah tersebut diyakini akan meningkatkan efisiensi perekonomian dan penguatan struktur industri," pungkasnya.
(akr)
