LHP LKPP Raih WTP Beruntun, Menkeu Akan Optimalkan Belanja Modal

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2018. BPK mencatat bahwa LHP LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) 2018 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat ini menjadi tiga kali berturut turut sejak tahun 2016.

Penyerahan ini diberikan Kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pertemuan itu dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2018.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, akan meningkatkan belanja modal secara produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. "Dalam mengelola APBN berkomitmen mengedepankan tata kelola yang baik agar seluruh kebijakan dari sisi pendapatan maupun belanja dapat berdampak positif dan optimal dalam rangka mendorang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Menkeu Sri Mulyani di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Dia mengatakan belanja negara tahun 2018 nantinya diarahkan untuk memperkuat kualitas negara melalui belanja yang produktif dan sesuai prioritas nasional. "Hal ini disertai efisiensi belanja untuk hal-hal yang sifatnya nonprioritas dan dalam rangka percepatan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial serta menciptakan kesempatan kerja," jelasnya.

Setelah LHP LKPP tersebut diserahkan kepada DPR, DPD dan Presiden, hari ini masing-masing auditorat BPK menyerahkan LHP-nya. Dalam penyerahan ini, beberapa menteri pun hadir, mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan beberapa perwakilan lainnya.