Antisipasi Banjir, Kementerian PUPR Bangun Tiga Bendungan di Sultra
Kamis, 20 Juni 2019 - 20:02 WIB
Antisipasi Banjir, Kementerian PUPR Bangun Tiga Bendungan di Sultra
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan memfokuskan terhadap dua hal yakni pengendalian banjir dan pemulihan konektivitas pascabanjir yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak awal Juni 2019. Penanganan yang dilakukan terbagi menjadi penanganan bersifat jangka pendek dan jangka panjang.
"Sekarang kita berada di Bendung Wawotobi, bersama para anggota Komisi V DPR RI sebagai tindaklanjut hasil Raker DPR untuk bisa melihat secara langsung penanganan dan respon atas kejadian banjir. Banjir yang terjadi di Sultra merupakan banjir dengan periode ulang 100 tahunan dan belum pernah terjadi di Sultra,” kata Basuki di Bendung Wawotobi, Konawe, Sultra, Kamis (20/6/2019). Turut hadir Gubernur Sultra Ali Mazi dan Ridwan Bae selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI.
Lokasi yang dikunjungi adalah SMA Negeri 1 Pondidaha yang menjadi tempat pengungsi, posko kesehatan, gudang logistik bantuan. Di lokasi tersebut Anggota Komisi V DPR dan Menteri Basuki menyerahkan bantuan berupa makanan, minuman, alas tidur, dan pakaian. Rombongan kemudian mengunjungi kawasan terdampak banjir dan Bendung Wawotobi di Kabupaten Konawe.
Untuk pengendalian daya rusak air jangka pendek, Menteri Basuki mengatakan akan memperbaiki tanggul sungai yang rusak dan membangun tanggul untuk melindungi kawasan permukiman dari limpasan air sungai. Selain itu dilakukan penanganan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Konaweha dan Wanggu.
Untuk jangka panjang, risiko banjir di Sultra akan berkurang dengan dibangunnya tiga bendungan oleh Kementerian PUPR. Bendungan pertama kini dalam tahap konstruksi yakni Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur dengan kapasitas 45,9 juta m3, dengan progres fisik mencapai 50% dan akan rampung tahun 2020. Kedua, Bendungan Ameroro dengan kapasitas tampung 55,1 juta m3 di Kabupaten Konawe akan segera ditender pada tahun 2019 ini. Kemudian tahun 2020 akan disiapkan pembangunan bendungan dengan kapasitas yang jauh lebih besar yakni Bendungan Pelosika yang berkapasitas 822 juta m3 dengan membendung Sungai Konawe.
“Apabila tiga bendungan tersebut selesai tugas kita mengatasi banjir akan lebih ringan. Kita akan tambahkan dengan membuat tanggul sungai karena seperti kita saksikan tadi, posisi jalan sudah di bawah sungai sehingga perlu dilindungi dengan tanggul,” tambah Basuki.
Untuk memulihkan konektivitas, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari Sultra telah melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak serta pembersihan kota. Sebanyak empat jembatan rusak yakni Jembatan Asera atau Lasolo, Woimendaa, Baeni II, dan Ameroro/Rahabangga telah dilakukan perbaikan dan kini sudah bisa dilintasi kendaraan. Kerusakan jembatan umumnya karena oprit jembatan tergerus oleh debris banjir. Kementerian PUPR juga telah melakukan mobilisasi rangka Jembatan Bailey yang ada gudang peralatan di Citeureup, Bogor, untuk dikirimkan ke Sultra.
Menteri Basuki mengatakan untuk Jembatan Ameroro/Rahabangga yang berada di hulu Bendung Wawotobi akan dilakukan pelebaran minimal sama dengan lebar bendung. “Pembangunannya akan menggunakan pola design and build, sehingga diharapkan bisa ditender tahun ini dan bisa rampung lebih cepat. Upaya yang dilakukan Kementerian PUPR pasti sesuai dengan arahan dan izin dari Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PUPR, “ tandasnya.
Ridwan Bae mengatakan Komisi V DPR berharap banjir di Sultra ini bisa segera teratasi. “Saya berterimakasih kepada Menteri PUPR dan jajarannya, yang betul-betul perhatian. Setelah kita mengadakan Rapat Kerja, beliau (Menteri Basuki) kini bersama kami disini (Sultra). Oleh karena itu langkah-langkah yang diceritakan oleh Menteri PUPR tadi merupakan langkah konkrit,” kata Ridwan Bae.
Turut mendampingi Menteri Basuki adalah Dirjen SDA Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Sesditjen Cipta Karya T. Iskandar, Direktur Sungai dan Pantai Jarot Widyoko, Kepala BWS Sulawesi IV Kendari Haeruddin, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari Yohanis Tulak Todingrara, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Mustaba dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
"Sekarang kita berada di Bendung Wawotobi, bersama para anggota Komisi V DPR RI sebagai tindaklanjut hasil Raker DPR untuk bisa melihat secara langsung penanganan dan respon atas kejadian banjir. Banjir yang terjadi di Sultra merupakan banjir dengan periode ulang 100 tahunan dan belum pernah terjadi di Sultra,” kata Basuki di Bendung Wawotobi, Konawe, Sultra, Kamis (20/6/2019). Turut hadir Gubernur Sultra Ali Mazi dan Ridwan Bae selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI.
Lokasi yang dikunjungi adalah SMA Negeri 1 Pondidaha yang menjadi tempat pengungsi, posko kesehatan, gudang logistik bantuan. Di lokasi tersebut Anggota Komisi V DPR dan Menteri Basuki menyerahkan bantuan berupa makanan, minuman, alas tidur, dan pakaian. Rombongan kemudian mengunjungi kawasan terdampak banjir dan Bendung Wawotobi di Kabupaten Konawe.
Untuk pengendalian daya rusak air jangka pendek, Menteri Basuki mengatakan akan memperbaiki tanggul sungai yang rusak dan membangun tanggul untuk melindungi kawasan permukiman dari limpasan air sungai. Selain itu dilakukan penanganan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Konaweha dan Wanggu.
Untuk jangka panjang, risiko banjir di Sultra akan berkurang dengan dibangunnya tiga bendungan oleh Kementerian PUPR. Bendungan pertama kini dalam tahap konstruksi yakni Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur dengan kapasitas 45,9 juta m3, dengan progres fisik mencapai 50% dan akan rampung tahun 2020. Kedua, Bendungan Ameroro dengan kapasitas tampung 55,1 juta m3 di Kabupaten Konawe akan segera ditender pada tahun 2019 ini. Kemudian tahun 2020 akan disiapkan pembangunan bendungan dengan kapasitas yang jauh lebih besar yakni Bendungan Pelosika yang berkapasitas 822 juta m3 dengan membendung Sungai Konawe.
“Apabila tiga bendungan tersebut selesai tugas kita mengatasi banjir akan lebih ringan. Kita akan tambahkan dengan membuat tanggul sungai karena seperti kita saksikan tadi, posisi jalan sudah di bawah sungai sehingga perlu dilindungi dengan tanggul,” tambah Basuki.
Untuk memulihkan konektivitas, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari Sultra telah melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak serta pembersihan kota. Sebanyak empat jembatan rusak yakni Jembatan Asera atau Lasolo, Woimendaa, Baeni II, dan Ameroro/Rahabangga telah dilakukan perbaikan dan kini sudah bisa dilintasi kendaraan. Kerusakan jembatan umumnya karena oprit jembatan tergerus oleh debris banjir. Kementerian PUPR juga telah melakukan mobilisasi rangka Jembatan Bailey yang ada gudang peralatan di Citeureup, Bogor, untuk dikirimkan ke Sultra.
Menteri Basuki mengatakan untuk Jembatan Ameroro/Rahabangga yang berada di hulu Bendung Wawotobi akan dilakukan pelebaran minimal sama dengan lebar bendung. “Pembangunannya akan menggunakan pola design and build, sehingga diharapkan bisa ditender tahun ini dan bisa rampung lebih cepat. Upaya yang dilakukan Kementerian PUPR pasti sesuai dengan arahan dan izin dari Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PUPR, “ tandasnya.
Ridwan Bae mengatakan Komisi V DPR berharap banjir di Sultra ini bisa segera teratasi. “Saya berterimakasih kepada Menteri PUPR dan jajarannya, yang betul-betul perhatian. Setelah kita mengadakan Rapat Kerja, beliau (Menteri Basuki) kini bersama kami disini (Sultra). Oleh karena itu langkah-langkah yang diceritakan oleh Menteri PUPR tadi merupakan langkah konkrit,” kata Ridwan Bae.
Turut mendampingi Menteri Basuki adalah Dirjen SDA Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Sesditjen Cipta Karya T. Iskandar, Direktur Sungai dan Pantai Jarot Widyoko, Kepala BWS Sulawesi IV Kendari Haeruddin, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari Yohanis Tulak Todingrara, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Mustaba dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
(her)
Lihat Juga :
