REI Ungkap Backlog Rumah di Jabar Mencapai 4,5 Juta Unit
Selasa, 02 Juli 2019 - 14:11 WIB
REI Ungkap Backlog Rumah di Jabar Mencapai 4,5 Juta Unit
A
A
A
BANDUNG - Kesenjangan pembangunan rumah dan kebutuhan masyarakat akan perumahan (backlog) di Jawa Barat (Jabar) diperkirakan mencapai 4,5 juta unit. Kebijakan yang tumpang tindih dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka backlog.
Ketua Real Estat Indonesia (REI) Jabar Joko Suranto mengatakan, angka backlog di Jabar terus meningkat, seiring pertumbuhan masyarakat. Di mana, saat ini angka backlog mencapai 4,5 juta unit, atau sekitar 30% dari angka becklog nasional yang mencapai 14 juta unit.
"Hanya saja, daya beli dan kemampuan masyarakat berbeda, orang yang butuh belum tertentu bisa membeli rumah. Apalagi kebutuhan akan perumahan tiap tahun terus meningkat, jadi menambah angka backlog," jelas Joko pada Halal bihalal REI Jabar, di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Selasa (2/7/2019).
Menurut dia, banyak tantangan yang mesti dihadapi para pengembang perumahan. Untuk rumah subsidi misalnya, terkait kesiapan dana subsidi. Karena menurut roadmap baru terealisasi pada September mendatang. Kondisi itu, kata dia berbahaya dan bisa menghambat proses pemasaran rumah subsidi.
"Selanjutnya soal daya beli, ini juga harus diperbaiki. Artinya kalau konsep pemerintah ada, mestinya harus didorong. Perbaiki dengan kepastian usaha, anggaran dan kebijakan jangan tumpang tindih," jelas dia.
Kebijakan yang dinilai bakal menghambat adalah perbankan akan memunculkan PSAK 211, di mana pencadangan 100 persen tanpa dikurangi jaminan. Itu akan membuat perbankan lebih ketat menyalurkan pembiayaan.
Belum lagi, kata dia, untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) komersial, tidak ada penurunan suku bunga. Padahal, Bank Indonesia (BI) telah melakukan penyesuaian suku bunga. Hal itu dinilai berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat.
"Kalau suku bunga subsidi sudah rendah 5%, tapi komersial tetap sama. Padahal BI sudah melakukan penurunan suku bunga, tapi komersial tetap sama. Mestinya bisa turun," beber Joko.
Sementara itu, Kepala OJK Kantor Regional 2 Jabar Triana Gunawan mengungkapkan, walaupun berat, sektor properti masih ada peluang. Namun, para pengembang harus membuat terobosan agar kemauan mayarakat lebih tinggi.
"Tinggal bagaimana pengembang, apakah kita akan lakukan perubahan pada tata cara pembangunan agar lebih efisien. Termasuk soal penggunaan bahan bangunan, apakah menggunakan roll model yang lebih efisien," kata dia.
Ketua Real Estat Indonesia (REI) Jabar Joko Suranto mengatakan, angka backlog di Jabar terus meningkat, seiring pertumbuhan masyarakat. Di mana, saat ini angka backlog mencapai 4,5 juta unit, atau sekitar 30% dari angka becklog nasional yang mencapai 14 juta unit.
"Hanya saja, daya beli dan kemampuan masyarakat berbeda, orang yang butuh belum tertentu bisa membeli rumah. Apalagi kebutuhan akan perumahan tiap tahun terus meningkat, jadi menambah angka backlog," jelas Joko pada Halal bihalal REI Jabar, di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Selasa (2/7/2019).
Menurut dia, banyak tantangan yang mesti dihadapi para pengembang perumahan. Untuk rumah subsidi misalnya, terkait kesiapan dana subsidi. Karena menurut roadmap baru terealisasi pada September mendatang. Kondisi itu, kata dia berbahaya dan bisa menghambat proses pemasaran rumah subsidi.
"Selanjutnya soal daya beli, ini juga harus diperbaiki. Artinya kalau konsep pemerintah ada, mestinya harus didorong. Perbaiki dengan kepastian usaha, anggaran dan kebijakan jangan tumpang tindih," jelas dia.
Kebijakan yang dinilai bakal menghambat adalah perbankan akan memunculkan PSAK 211, di mana pencadangan 100 persen tanpa dikurangi jaminan. Itu akan membuat perbankan lebih ketat menyalurkan pembiayaan.
Belum lagi, kata dia, untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) komersial, tidak ada penurunan suku bunga. Padahal, Bank Indonesia (BI) telah melakukan penyesuaian suku bunga. Hal itu dinilai berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat.
"Kalau suku bunga subsidi sudah rendah 5%, tapi komersial tetap sama. Padahal BI sudah melakukan penurunan suku bunga, tapi komersial tetap sama. Mestinya bisa turun," beber Joko.
Sementara itu, Kepala OJK Kantor Regional 2 Jabar Triana Gunawan mengungkapkan, walaupun berat, sektor properti masih ada peluang. Namun, para pengembang harus membuat terobosan agar kemauan mayarakat lebih tinggi.
"Tinggal bagaimana pengembang, apakah kita akan lakukan perubahan pada tata cara pembangunan agar lebih efisien. Termasuk soal penggunaan bahan bangunan, apakah menggunakan roll model yang lebih efisien," kata dia.
(akr)
Lihat Juga :
