PLN: Mobil Listrik Terealisasi Jika Ada Kolaborasi
PLN: Mobil Listrik Terealisasi Jika Ada Kolaborasi
A
A
A
JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan memberikan dukungan penuh terhadap program mobil listrik pemerintah. Bahkan PLN telah melakukan riset mobil listrik bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Bahkan di beberapa wilayah distribusi, sebagian mobil operasional PLN sudah menggunakan mobil listrik.
Riset terus dilakukan, termasuk riset pengembangan mobil jenis multi-purpose vehicle (MPV) dan sport utility vehicle (SUV) yang dilakukan anak perusahaan PLN. "Tentu kami mendukung penuh program pemerintah tersebut," tegas Vice President Corporate Communication PT PLN Dwi Suryo Abdullah kepada KORAN SINDO tadi malam.
Mengenai infrastruktur stasiun pengisian listrik umum (SPLU) yang kerap dijadikan alasan belum jelasnya program mobil listrik, Dwi menegaskan, PLN belum pernah diajak diskusi terkait pengembangan infrastruktur pengisian mobil listrik. "Jadi persoalannya adalah koordinasi. Kami belum diajak bicara membahas itu. Mobil listrik akan terealisasi jika ada kolaborasi dari semua stakeholder," tegasnya.
Dia memberikan contoh, tipe baterai dan tipe charging tools standar pabrikan automotif belum pernah diungkapkan kepada PLN. "Jangan sampai mobilnya ada lalu tak bisa di-charge karena colokan atau tipe kabelnya tidak cocok," cetusnya. Terpenting, aturan mobil listrik dari pemerintah harus jelas dan tegas sehingga bisa menjadi panduan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya dalam mempersiapkan infrastruktur. "Sekarang regulasinya belum jelas," sebutnya.
Dimulai dari Daerah
Indonesia kini memang harus mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0, Indonesia dalam waktu 10 tahun ke depan diprediksi mampu menghadirkan kendaraan dengan energi listrik yang dimulai dari daerah. Meski peraturan presiden (perpres) tentang kendaraan listrik masih digodok, saat ini pemerintah daerah (pemda) diyakini mampu untuk memulai transformasi transportasi dari energi bahan bakar fosil ke energi listrik.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan, pemda akan siap bila pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan tentang kendaraan listrik, termasuk sejumlah insentif kepada para produsen dan konsumen. “Seperti di Agats ibu kota kabupaten Asmat, Papua, yang seluruh masyarakatnya menggunakan kendaraan listrik mulai sepeda, motor hingga mobil kecil yang digunakan sebagai ambulans dan mobil polisi.
Kendaraan listriknya diimpor dari China melalui Surabaya,” tutur Djoko. Apa yang dimulai oleh Pemda Agats ini dapat dijadikan contoh oleh daerah-daerah lain yang infrastrukturnya telah siap. Djoko mengungkapkan, setiap masyarakat pasti akan siap menggunakan kendaraan listrik bila kepala daerah mampu membuat kebijakan yang meringankan para pengguna kendaraan listrik. Selain itu pemda juga harus mulai mengganti angkutan umum dengan kendaraan listrik.
Mobil listrik merupakan pembuktian Indonesia yang berkomitmen pada Paris Agreement mengenai perubahan iklim yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16/2016. Kendaraan ramah lingkungan ini diyakini mampu mengurangi emisi karbondioksida (CO2) hingga 29% untuk menjaga kenaikan suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat Celsius tahun 2030.
Keuntungan menggunakan mobil listrik selain mengurangi emisi karbon, juga mengurangi penggunaan energi fosil dan bebas dari polusi suara. Perpres dan aturan perpajakan tentang mobil listrik sampai saat ini masih dalam pembahasan di kementerian terkait, tetapi diharapkan aturan yang diterbitkan kelak dapat menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.
Pemerintah melalui Kemeterian Perindustrian (Kemenperin) masih terus berupaya merampungkan aturan ini dan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan. Melihat kesiapan negara untuk mengenalkan mobil listrik kepada masyarakat, pengamat automotif Indra Prabowo meyakini dalam kurun waktu lima tahun ke depan Indonesia dapat mulai memproduksi mobil listrik sendiri.
Adapun penggunaan mobil listrik secara menyeluruh paling tidak dapat terwujud dalam sepuluh tahun ke depan. “Mayoritas masyarakat yang mampu membeli mobil rata-rata mereka membeli mobil sejenis Mobilio dan Avanza. Kalau nanti mobil listrik bisa seharga itu, tentu masyarakat akan tertarik untuk segera memilikinya,” ujar Indra.
Dan hal tersebut akan terwujud jika pemerintah memberikan insentif berupa tax holiday terhadap pabrik komponen mobil listrik agar harga mobil listrik lebih terjangkau. Indra mencontohkan Pemerintah Taiwan yang sangat aktif mengimbau agar masyarakatnya lebih memilih untuk menggunakan skuter listrik. “Untuk jenis skuter yang lebih kecil lagi dan spesifikasi rem tertentu warga Taiwan akan kembali mendapat insentif tambahan,” tuturnya.
Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie G Sugiarto berharap, semua jenis mobil listrik diatur dalam kebijakan pemerintah. Persiapan hadirnya mobil listrik bagi Jongkie harus sudah dihadirkan sebelum kebijakan keluar karena terkait dengan tempat pengisian baterai listrik.
“Bagi saya ketika semua siap lalu kebijakan keluar, tentu semua dapat mengikuti. Karena sudah pasti di Indonesia akan ada mobil yang full electric sehingga pemerintah sudah seharusnya membangun charging station di banyak tempat,” tutur Jongkie yang juga meyakini bahwa infrastruktur dibangun industri juga dapat dengan mudah memasarkan mobil listrik.
Menurutnya, edukasi terhadap teknologi terbaru ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Selain cara kerja mobil listrik, perawatan mobil listrik terbilang sederhana, sebab tidak ada mesin yang digunakan dan mobil bergerak hanya menggunakan baterai. “Perawatan tidak sulit, konsumen hanya perlu memerhatikan rem. Baterai tidak perlu perawatan kalau rusak tidak bisa diperbaiki harus ganti baru,” tambahnya.
Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto mengharapkan, pemerintah memberikan insentif khusus bagi masyarakat agar semakin tertarik menggunakan mobil listrik. Insentif tersebut antara lain berupa memberikan harga khusus saat masuk jalan tol, bebas dari aturan ganjil genap, dan keistimewaan lain yang didapat oleh para pengendara mobil listrik.
Kelebihan tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Jasa Marga agar mobil listrik bisa dikenai biaya lebih murah. Soerjo menyebut seperti yang terjadi di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Saat jam sibuk yang memberlakukan sistem ganjil genap, bagi mobil listrik termasuk untuk mobil hibrida dapat menggunakan jalur khusus.
Menurut dia, pemerintah harus lebih terbuka dan lebih luas berpikir. Untuk menarik minat pembeli, bukan cuma pajak karena banyak aspek yang dilihat. Masyarakat Indonesia sudah peduli terhadap isu go green.
“Keuntungan-keuntungan tersebut akan menjadi pertimbangan konsumen yang ingin memiliki mobil listrik. Mereka akan dapat kendaraan murah, masuk jalan tol ada potongan, bebas dari ganjil genap, bahkan taksi online juga akan beralih untuk menggunakan mobil listrik karena mereka akan tetap beroperasi setiap hari dan lebih hemat,” jelasnya.
PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyambut era elektrifikasi di Indonesia dengan menghadirkan mobil hibrida Mitsubishi Outlander PHEV di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 nanti. Meski pihak MMKSI belum mengonfirmasi kehadiran mobil tersebut, sinyalemen hadirnya mobil itu sudah mengemuka lewat statemen Presiden Direktur PT MMKSI saat meresmikan dealer baru mereka di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/7) lalu.
“Seperti diketahui, industri automotif saat ini sedang dalam perubahan. Mobil-mobil nantinya tak hanya bermesin pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE), tapi ada yang memiliki sistem penggerak listrik, mobil otonom, dan lain-lain. Tentu Mitsubishi Motors di Indonesia ingin menjadi pionir bagi pengembangan bisnis di sektor baru ini.
Jadi pada 18 Juli dalam GIIAS 2019 kami akan memperkenalkan sesuatu yang baru,” paparnya. CEO Mitsubishi Motors Corp (MMC) Osamuk Masuko saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dua tahun ini mengemukakan mobil hibrida seperti Mitsubishi Outlander PHEV merupakan langkah yang tepat bagi Indonesia untuk mengenal mobil listrik.
“Pertama yang kami perlu lakukan adalah melakukan sosialisasi agar masyarakat Indonesia memahami mobil ini,” ucap Osamu Masuko. Inilah mengapa pada Februari 2018 Mitsubishi menyerahkan 10 unit mobil berbahan bakar alternatif, yakni 8 unit Mitsubishi Outlander PHEV dan 2 unit mobil listrik Mitsubishi i-MiEV kepada pemerintah.
Seluruh mobil itu kemudian akan digunakan untuk kepentingan feasibility study yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk ketika digunakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat mencoba stasiun pengisian listrik ulang (SPLU) buatan mereka yang ada di Kantor Pusat BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat dan Puspipptek, Tangerang Selatan.
Selain itu Mitsubishi terlibat kerja sama dengan Pertamina dalam penyediaan SPLU di SPBU Pertamina, Kuningan, Jakarta Selatan. Berbekal persiapan inilah Mitsubishi optimistis menyambut era elektrifikasi di Indonesia.
“Kita kan sudah punya semuanya mulai dari mobil dan perangkat pendukungnya. Itu kenapa kita bekerja sama dengan pemerintah. Kita pasti ada rencana dan siap karena produknya sudah ada,” ujar Director of Sales and Marketing Division Irwan Kuncoro.
Irwan hanya mengatakan begitu aturan sudah resmi dikeluarkan, semua merek pasti tergerak untuk mengeluarkan produk yang mendukung kebijakan. Namun pelaku industri juga akan mempertimbangkan beberapa hal. “Yang ditunggu itu import duty-nya ataupun PPNBM-ya dibedakan dengan mobil konvensional,” jelasnya.
Riset terus dilakukan, termasuk riset pengembangan mobil jenis multi-purpose vehicle (MPV) dan sport utility vehicle (SUV) yang dilakukan anak perusahaan PLN. "Tentu kami mendukung penuh program pemerintah tersebut," tegas Vice President Corporate Communication PT PLN Dwi Suryo Abdullah kepada KORAN SINDO tadi malam.
Mengenai infrastruktur stasiun pengisian listrik umum (SPLU) yang kerap dijadikan alasan belum jelasnya program mobil listrik, Dwi menegaskan, PLN belum pernah diajak diskusi terkait pengembangan infrastruktur pengisian mobil listrik. "Jadi persoalannya adalah koordinasi. Kami belum diajak bicara membahas itu. Mobil listrik akan terealisasi jika ada kolaborasi dari semua stakeholder," tegasnya.
Dia memberikan contoh, tipe baterai dan tipe charging tools standar pabrikan automotif belum pernah diungkapkan kepada PLN. "Jangan sampai mobilnya ada lalu tak bisa di-charge karena colokan atau tipe kabelnya tidak cocok," cetusnya. Terpenting, aturan mobil listrik dari pemerintah harus jelas dan tegas sehingga bisa menjadi panduan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya dalam mempersiapkan infrastruktur. "Sekarang regulasinya belum jelas," sebutnya.
Dimulai dari Daerah
Indonesia kini memang harus mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0, Indonesia dalam waktu 10 tahun ke depan diprediksi mampu menghadirkan kendaraan dengan energi listrik yang dimulai dari daerah. Meski peraturan presiden (perpres) tentang kendaraan listrik masih digodok, saat ini pemerintah daerah (pemda) diyakini mampu untuk memulai transformasi transportasi dari energi bahan bakar fosil ke energi listrik.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan, pemda akan siap bila pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan tentang kendaraan listrik, termasuk sejumlah insentif kepada para produsen dan konsumen. “Seperti di Agats ibu kota kabupaten Asmat, Papua, yang seluruh masyarakatnya menggunakan kendaraan listrik mulai sepeda, motor hingga mobil kecil yang digunakan sebagai ambulans dan mobil polisi.
Kendaraan listriknya diimpor dari China melalui Surabaya,” tutur Djoko. Apa yang dimulai oleh Pemda Agats ini dapat dijadikan contoh oleh daerah-daerah lain yang infrastrukturnya telah siap. Djoko mengungkapkan, setiap masyarakat pasti akan siap menggunakan kendaraan listrik bila kepala daerah mampu membuat kebijakan yang meringankan para pengguna kendaraan listrik. Selain itu pemda juga harus mulai mengganti angkutan umum dengan kendaraan listrik.
Mobil listrik merupakan pembuktian Indonesia yang berkomitmen pada Paris Agreement mengenai perubahan iklim yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16/2016. Kendaraan ramah lingkungan ini diyakini mampu mengurangi emisi karbondioksida (CO2) hingga 29% untuk menjaga kenaikan suhu bumi tak lebih dari 1,5 derajat Celsius tahun 2030.
Keuntungan menggunakan mobil listrik selain mengurangi emisi karbon, juga mengurangi penggunaan energi fosil dan bebas dari polusi suara. Perpres dan aturan perpajakan tentang mobil listrik sampai saat ini masih dalam pembahasan di kementerian terkait, tetapi diharapkan aturan yang diterbitkan kelak dapat menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.
Pemerintah melalui Kemeterian Perindustrian (Kemenperin) masih terus berupaya merampungkan aturan ini dan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan. Melihat kesiapan negara untuk mengenalkan mobil listrik kepada masyarakat, pengamat automotif Indra Prabowo meyakini dalam kurun waktu lima tahun ke depan Indonesia dapat mulai memproduksi mobil listrik sendiri.
Adapun penggunaan mobil listrik secara menyeluruh paling tidak dapat terwujud dalam sepuluh tahun ke depan. “Mayoritas masyarakat yang mampu membeli mobil rata-rata mereka membeli mobil sejenis Mobilio dan Avanza. Kalau nanti mobil listrik bisa seharga itu, tentu masyarakat akan tertarik untuk segera memilikinya,” ujar Indra.
Dan hal tersebut akan terwujud jika pemerintah memberikan insentif berupa tax holiday terhadap pabrik komponen mobil listrik agar harga mobil listrik lebih terjangkau. Indra mencontohkan Pemerintah Taiwan yang sangat aktif mengimbau agar masyarakatnya lebih memilih untuk menggunakan skuter listrik. “Untuk jenis skuter yang lebih kecil lagi dan spesifikasi rem tertentu warga Taiwan akan kembali mendapat insentif tambahan,” tuturnya.
Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie G Sugiarto berharap, semua jenis mobil listrik diatur dalam kebijakan pemerintah. Persiapan hadirnya mobil listrik bagi Jongkie harus sudah dihadirkan sebelum kebijakan keluar karena terkait dengan tempat pengisian baterai listrik.
“Bagi saya ketika semua siap lalu kebijakan keluar, tentu semua dapat mengikuti. Karena sudah pasti di Indonesia akan ada mobil yang full electric sehingga pemerintah sudah seharusnya membangun charging station di banyak tempat,” tutur Jongkie yang juga meyakini bahwa infrastruktur dibangun industri juga dapat dengan mudah memasarkan mobil listrik.
Menurutnya, edukasi terhadap teknologi terbaru ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Selain cara kerja mobil listrik, perawatan mobil listrik terbilang sederhana, sebab tidak ada mesin yang digunakan dan mobil bergerak hanya menggunakan baterai. “Perawatan tidak sulit, konsumen hanya perlu memerhatikan rem. Baterai tidak perlu perawatan kalau rusak tidak bisa diperbaiki harus ganti baru,” tambahnya.
Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto mengharapkan, pemerintah memberikan insentif khusus bagi masyarakat agar semakin tertarik menggunakan mobil listrik. Insentif tersebut antara lain berupa memberikan harga khusus saat masuk jalan tol, bebas dari aturan ganjil genap, dan keistimewaan lain yang didapat oleh para pengendara mobil listrik.
Kelebihan tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Jasa Marga agar mobil listrik bisa dikenai biaya lebih murah. Soerjo menyebut seperti yang terjadi di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Saat jam sibuk yang memberlakukan sistem ganjil genap, bagi mobil listrik termasuk untuk mobil hibrida dapat menggunakan jalur khusus.
Menurut dia, pemerintah harus lebih terbuka dan lebih luas berpikir. Untuk menarik minat pembeli, bukan cuma pajak karena banyak aspek yang dilihat. Masyarakat Indonesia sudah peduli terhadap isu go green.
“Keuntungan-keuntungan tersebut akan menjadi pertimbangan konsumen yang ingin memiliki mobil listrik. Mereka akan dapat kendaraan murah, masuk jalan tol ada potongan, bebas dari ganjil genap, bahkan taksi online juga akan beralih untuk menggunakan mobil listrik karena mereka akan tetap beroperasi setiap hari dan lebih hemat,” jelasnya.
PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyambut era elektrifikasi di Indonesia dengan menghadirkan mobil hibrida Mitsubishi Outlander PHEV di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 nanti. Meski pihak MMKSI belum mengonfirmasi kehadiran mobil tersebut, sinyalemen hadirnya mobil itu sudah mengemuka lewat statemen Presiden Direktur PT MMKSI saat meresmikan dealer baru mereka di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/7) lalu.
“Seperti diketahui, industri automotif saat ini sedang dalam perubahan. Mobil-mobil nantinya tak hanya bermesin pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE), tapi ada yang memiliki sistem penggerak listrik, mobil otonom, dan lain-lain. Tentu Mitsubishi Motors di Indonesia ingin menjadi pionir bagi pengembangan bisnis di sektor baru ini.
Jadi pada 18 Juli dalam GIIAS 2019 kami akan memperkenalkan sesuatu yang baru,” paparnya. CEO Mitsubishi Motors Corp (MMC) Osamuk Masuko saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dua tahun ini mengemukakan mobil hibrida seperti Mitsubishi Outlander PHEV merupakan langkah yang tepat bagi Indonesia untuk mengenal mobil listrik.
“Pertama yang kami perlu lakukan adalah melakukan sosialisasi agar masyarakat Indonesia memahami mobil ini,” ucap Osamu Masuko. Inilah mengapa pada Februari 2018 Mitsubishi menyerahkan 10 unit mobil berbahan bakar alternatif, yakni 8 unit Mitsubishi Outlander PHEV dan 2 unit mobil listrik Mitsubishi i-MiEV kepada pemerintah.
Seluruh mobil itu kemudian akan digunakan untuk kepentingan feasibility study yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk ketika digunakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) saat mencoba stasiun pengisian listrik ulang (SPLU) buatan mereka yang ada di Kantor Pusat BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat dan Puspipptek, Tangerang Selatan.
Selain itu Mitsubishi terlibat kerja sama dengan Pertamina dalam penyediaan SPLU di SPBU Pertamina, Kuningan, Jakarta Selatan. Berbekal persiapan inilah Mitsubishi optimistis menyambut era elektrifikasi di Indonesia.
“Kita kan sudah punya semuanya mulai dari mobil dan perangkat pendukungnya. Itu kenapa kita bekerja sama dengan pemerintah. Kita pasti ada rencana dan siap karena produknya sudah ada,” ujar Director of Sales and Marketing Division Irwan Kuncoro.
Irwan hanya mengatakan begitu aturan sudah resmi dikeluarkan, semua merek pasti tergerak untuk mengeluarkan produk yang mendukung kebijakan. Namun pelaku industri juga akan mempertimbangkan beberapa hal. “Yang ditunggu itu import duty-nya ataupun PPNBM-ya dibedakan dengan mobil konvensional,” jelasnya.
(don)
Explore More