Krakatau Steel Rugi, DPR: Pembangunan Infrastruktur Tidak Didesain untuk BUMN

JAKARTA - Anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyoroti kinerja keuangan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang masih merugi. Kinerja keuangan BUMN baja tersebut dinilai tidak mencerminkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memfokuskan kebijakannya pada pembangunan infrastruktur.

Rahayu menilai, pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama satu periode kepemimpinan Jokowi tidak dirancang untuk mendorong kinerja badan usaha milik negara.

"Pembangunan infrastruktur yang agresif tidak didesain untuk memperkuat peran BUMN dalam perekonomian nasional," ujar Rahayu di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Menurutnya, program Jokowi ini tidak tidak meningkatkan kinerja keuangan Krakatau Steel. Pasalnya, perseroan yang fokus menghasilkan baja tersebut terus mengalami kerugian selama tujuh tahun berturut-turut.

"Di tengah gencarnya pembanguan infrastruktur, kondisi BUMN justru memburuk, dengan kondisi keuangan yang terus merugi, dan terlilit utang. Sebagaimana yang dialami Krakatau Steel," tuturnya.

Sebagai informasi, pada Kuartal I/2019 Krakatau Steel mencatatkan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD62,32 juta atau sekitar Rp884,6 miliar. Kerugian ini meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu, yang hanya USD4,86 juta atau sekitar Rp69 miliar.

Hal senada dikatakan anggota DPR dari fraksi Gerindra lainnya, Bambang Haryo Soekartono. Dia juga menyesalkan memburuknya kondisi perseroan tersebut. Menurutnya, hal itu tidak akan terjadi jika pembangunan infrastruktur didesain untuk mengembangkan BUMN. "Sekarang Krakatau Steel harus restrukturisasi. PHK besar-besaran, demo besar-besaran," tandasnya.