Strategi Jaga Daya Tahan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
Strategi Jaga Daya Tahan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
A
A
A
MANADO - Menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global menjadi tema penting dalam seminar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2019, di Hotel Four Points, Manado. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Asiano Gamy Kawatu menerangkan tema ini diangkat sejalan dengan kondisi perekonomian nasional saat ini.
"Dimana tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, menyusul beberapa isu global seperti proteksionisme dan perang dagang (trade war) antara AS dan Tiongkok, normalisasi kebijakan moneter AS. Hingga moderasi pertumbuhan Tiongkok, perubahan iklim, dan isu geopolitik lainnya," jelasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, terang dua menjaga kesehatan APBN adalah kunci untuk daya tahan di tengah tekanan perekonomian global. Dalam sesi diskusi dipaparkan sejumlah strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka menengah serta mendukung stabilitas.
"Instrumen kebijakan tersebut berupa antara lain pertama, peningkatan produktivitas SDM (kualitas pendidikan dan kesehatan) dan pembangunan infrastruktur. Kedua, reformasi institusi guna mendukung akselerasi pembangunan khususnya institusi ekonomi, hukum, politik," paparnya.
Sementara poin ketiga yakni transformasi ekonomi untuk neraca perdagangan dengan mendorong pertumbuhan sektor bernilai tambah tinggi. Serta keempat, pendalaman sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan investasi seperti peningkatan keuangan inklusif dan pembangunan infrastruktur digital.
Dalam sesi diskusi topik “Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” disampaikan oleh Riznaldi Akbar, Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
Selanjutnya pembahasan materi kedua oleh Muhdi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan materi tentang “Kondisi Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Pada sesi ketiga, tentang “Kinerja Fiskal Daerah di Provinsi Sulawesi Utara”, disampaikan oleh Ekonom Universitas Sulawesi Utara, Noldy Tuerah.
Peserta yang hadir pada seminar ini berasal dari Kanwil Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, instansi Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Utara (BPS, BI, OJK), Asosiasi, Perbankan, Akademisi, dan media massa lokal.
"Dimana tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, menyusul beberapa isu global seperti proteksionisme dan perang dagang (trade war) antara AS dan Tiongkok, normalisasi kebijakan moneter AS. Hingga moderasi pertumbuhan Tiongkok, perubahan iklim, dan isu geopolitik lainnya," jelasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, terang dua menjaga kesehatan APBN adalah kunci untuk daya tahan di tengah tekanan perekonomian global. Dalam sesi diskusi dipaparkan sejumlah strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka menengah serta mendukung stabilitas.
"Instrumen kebijakan tersebut berupa antara lain pertama, peningkatan produktivitas SDM (kualitas pendidikan dan kesehatan) dan pembangunan infrastruktur. Kedua, reformasi institusi guna mendukung akselerasi pembangunan khususnya institusi ekonomi, hukum, politik," paparnya.
Sementara poin ketiga yakni transformasi ekonomi untuk neraca perdagangan dengan mendorong pertumbuhan sektor bernilai tambah tinggi. Serta keempat, pendalaman sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan investasi seperti peningkatan keuangan inklusif dan pembangunan infrastruktur digital.
Dalam sesi diskusi topik “Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” disampaikan oleh Riznaldi Akbar, Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
Selanjutnya pembahasan materi kedua oleh Muhdi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan materi tentang “Kondisi Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Pada sesi ketiga, tentang “Kinerja Fiskal Daerah di Provinsi Sulawesi Utara”, disampaikan oleh Ekonom Universitas Sulawesi Utara, Noldy Tuerah.
Peserta yang hadir pada seminar ini berasal dari Kanwil Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, instansi Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Utara (BPS, BI, OJK), Asosiasi, Perbankan, Akademisi, dan media massa lokal.
(akr)
Explore More