Orang Miskin Indonesia Capai 25,14 Juta, Penyusunan RPJMN Harus Realistis
Orang Miskin Indonesia Capai 25,14 Juta, Penyusunan RPJMN Harus Realistis
A
A
A
JAKARTA - BPS pada awal pekan kemarin, telah mengumumkan data yang menunjukkan bahwa pada Maret 2019 terdapat 9,41% (25,14 juta orang) yang masih berada di bawah garis kemiskinan absolut. Pada September 2014, tepat sebulan sebelum Jokowi dilantik menjadi presiden, tingkat kemiskinan adalah 10,96 % yang berarti dalam 4,5 tahun masa kepemimpinan beliau terjadi penurunan kemiskinan absolut sebesar 1,55 %.
Direktur Riset Indef Berly Martawardaya mengatakan, penurunan kemiskinan di era Jokowi berbeda dibandingkan peridoe Pada tahun 2009 yang merupakan tahun pertama SBY periode II. Kemiskinan hanya di survey setahun sekali pada bulan Maret, namun data September 2014 dapat diestimasi dari data kemiskinan Maret 2014 dan 2015.
"Ditemukan bahwa pada 4,5 tahun SBY jilid 2 tersebut terjadi penurunan kemiskinan dari 13,74 % ke 11,25 % alias 2,49 % yang berarti 1,6x lipat-nya pencapaian Jokowi Jilid 1," ujar Berly di Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Berly mengajak masyarakat membuka kembali RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 yang disusun pemerintah Jokowi dimana tertulis tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke 7-8 % di 2019 alias penurunan kemiskinan sebesar 2,96-3,96 %. Bahkan dengan mengambil batas atas target di 8 % dan masih ada waktu 6 bulan lagi sampai data September 2019 keluar, pengentasan kemiskinan selama 4,5 tahun di Jokowi jilid 1 hanya tercapai 52,4 % dari target.
Dosen FEB-UI ini mengakui bahwa memang menurunkan kemiskinan setelah menembus satu digit lebih sulit dibanding ketika masih belasan persen dan perlu terobosan baru. Berly lalu menghimbau supaya pemerintah mengambil pelajaran dari rendahnya pencapaian pengentasan kemiskinan selama 2014-2019 supaya penyusunan target kemiskinan di RPJMN 2019-2024 dilakukan dengan hati-hati dan realistis walaupun bukan berarti pesimis.
Masih adanya 8 provinsi dengan tingkat kemiskinan absolut melebihi 1,5x kemiskinan nasional alias 14,12% yaitu Aceh (15,3%), Bengkulu (15,2%), NTB (14,6 %), NTT (21,1 %), Gorontalo (15,5 %), Maluku (17,7 %), Papua (22,2 %) dan Papua Barat (27,5 %) merupakan pekerjaan rumah penting dan harus jadi prioritas kerja pemerintah yang membutuhkan langkah-langkah sigap, inovatif dan komprehensif.
Direktur Riset Indef Berly Martawardaya mengatakan, penurunan kemiskinan di era Jokowi berbeda dibandingkan peridoe Pada tahun 2009 yang merupakan tahun pertama SBY periode II. Kemiskinan hanya di survey setahun sekali pada bulan Maret, namun data September 2014 dapat diestimasi dari data kemiskinan Maret 2014 dan 2015.
"Ditemukan bahwa pada 4,5 tahun SBY jilid 2 tersebut terjadi penurunan kemiskinan dari 13,74 % ke 11,25 % alias 2,49 % yang berarti 1,6x lipat-nya pencapaian Jokowi Jilid 1," ujar Berly di Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Berly mengajak masyarakat membuka kembali RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 yang disusun pemerintah Jokowi dimana tertulis tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke 7-8 % di 2019 alias penurunan kemiskinan sebesar 2,96-3,96 %. Bahkan dengan mengambil batas atas target di 8 % dan masih ada waktu 6 bulan lagi sampai data September 2019 keluar, pengentasan kemiskinan selama 4,5 tahun di Jokowi jilid 1 hanya tercapai 52,4 % dari target.
Dosen FEB-UI ini mengakui bahwa memang menurunkan kemiskinan setelah menembus satu digit lebih sulit dibanding ketika masih belasan persen dan perlu terobosan baru. Berly lalu menghimbau supaya pemerintah mengambil pelajaran dari rendahnya pencapaian pengentasan kemiskinan selama 2014-2019 supaya penyusunan target kemiskinan di RPJMN 2019-2024 dilakukan dengan hati-hati dan realistis walaupun bukan berarti pesimis.
Masih adanya 8 provinsi dengan tingkat kemiskinan absolut melebihi 1,5x kemiskinan nasional alias 14,12% yaitu Aceh (15,3%), Bengkulu (15,2%), NTB (14,6 %), NTT (21,1 %), Gorontalo (15,5 %), Maluku (17,7 %), Papua (22,2 %) dan Papua Barat (27,5 %) merupakan pekerjaan rumah penting dan harus jadi prioritas kerja pemerintah yang membutuhkan langkah-langkah sigap, inovatif dan komprehensif.
(akr)
Explore More