Kawan Petani Perbankan Bukan Tengkulak

Sektor pertanian menjadi program unggulan terus dikembangkan Pemprov Banten guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Untuk menyukseskan program tersebut upaya apa yang akan dilakukan. Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus Tauchid.

Bagaimana soal pertanian di Banten ?
Kita tak bisa memungkiri Banten merupakan daerah industri, tapi kita tak bisa pula melupakan sektor pertanian. Walaupun penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang kecil, tetapi mampu menyerap tenaga kerja paling banyak. Tenaga kerja ini merupakan limpahan terakhir. Contoh, seorang pekerja yang di-PHK kebanyakan akan mencari usaha bidang lain di luar pertanian. Namun, setelah semua gagal, upaya terakhir yang dilakukan adalah bertani.

Artinya jarang sekali ketika seseorang pensiun langsung terjun ke dunia pertanian. Memang saat ini jauh dari UMR dan tidak ada. Sensus pertanian di Banten pada umumnya 60% penggarap dan 40% pemilik. Garapan mereka di bawah setengah hektare. Kalau tanaman padi setengah hektare akan mendapatkan tiga ton dan petani penggarap mendapatkan 1 ton dalam setiap panen pada kurun waktu empat bulan. Kalau dalam empat bulan bisa 4 juta living cosnya , nggak cukup dapat berapa minggu. Ini potret pertanian sebenarnya.

Apakah yang menjadi kesulitan petani ?
Lagi-lagi kita tetap terganjal aspek pembiayaan. Seharusnya yang menjadi kawan para petani adalah koperasi dan perbankan. Namun, fakta di lapangan yang dekat dengan para petani adalah para tengkulak. Kita sudah mencoba melakukan rapat dengan OJK, fakta yang didapat perbankan di Banten belum percaya kepada petani. Ujung-ujungnya aspek pembiayaan mereka pinjam kepada tengkulak yang ada di luar Provinsi Banten dengan kompensasi hasil pertaniannya dijual kepada mereka. Dulu kita mimpi melihat iring-iringan truk masuk ke industri pakan dan saat ini sudah menjadi kenyataan.

Upaya apa yang dilakukan Pemprov Banten?
Program kebijakan Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian adalah melakukan pendekatan kelompok atau gabungan kelompok bukan individu. Kita mendorong pola Rumah Pangan Lestari, tersedia kebutuhan pangan sepanjang musim. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) juga mempertegas soal BUMD sehingga nanti Perda tentang BUMD akan menjadi pintu gerbang semua arah. Ilustrasi saja dengan gonjang-ganjing harga cabai mahal, harga bawang mahal saat Lebaran. Karena pemerintah tidak menguasai barang tersebut, harga tetap mahal. Namun, jika BUMD tersebut sudah bisa jadi, maka untuk menstabilkan harga dan menekan inflasi.

BUMD menjadi pintu gerbang maksudnya bagaimana?
BUMD itu pusat distribusi provinsi dan korbisnisnya akan ditentukan apakah akan di beras, ko pi, dan lainnya. Zonasi padi seperti di Kabupaten Serang, Lebak, nanti itu menjadi korbisnisnya. Padi dari pihak luar banyak masuk ke Banten dan adanya BUMD bisa memotong hal tersebut bisa beras center. (Teguh Mahardika)