Jokowi Ultimatum PLN Cepat Pulihkan Kondisi Listrik Pasca Pemadaman

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum jajaran direksi PLN agar segera menormalkan kondisi listrik akibat pemadaman massal pada Minggu (5/8) kemarin. Menurutnya pemadaman massal akibat lepasnya jaringan transmisi SUTT 500 kV Ungaran-Pemalang tidak hanya merugikan masyarakat luas, tapi juga pelanggan bisnis dan industri.

Selain itu pemadaman listrik massal tersebut juga membahayakan masyarakat pengguna layanan transportasi publik termasuk MRT dan KRL. “Bapak ibu (direksi PLN) semuanya kan orang-orang pintar apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung? Apakah tidak di kalkulasi kalau akan ada kejadian. Kok tau-tau drop,” tandas Jokowi, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Presiden asal Solo ini pun meminta PLN secepat mungkin menormalkan kembali wilayah terdampak pemadaman massal tersebut. Adapun wilayah terdampak tersebut mencakup DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sebagian wilayah di Jawa Tengah (Jateng).

Jokowi pun secara teknis pemulihan kondisi listrik menyerahkan sepenuhnya kepada PLN. Namun yang jelas pihaknya meminta supaya perseroan segera menuntaskan masalah tersebut. Begitu juga masyarakat tidak tahu menahu terkait urusan teknis yang dilakukan PLN, akan tetapi butuh kerja cepat dari PLN untuk menyelesaikan pemadaman.

“Paling penting saya minta perbaiki secepatnya yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi sekali lagi saya ulang jangan sampai keulang kembali. Itu saja permintaan saya,” tandas Jokowi.

Permintaan tersebut ditanggapi oleh Plt. Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani menyatakan, kesiapannya untuk segera menormalkan kembali pemadaman massal tersebut. Pihaknya akan melakukan langkah-langkah nyata supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Inten mengatakan bahwa PLN akan menambah jaringan transmisi untuk memperkuat kehandalan sistem interkoneksi Jawa-Bali.

“Penambahan ini supaya ada back up khususnya dari jalur timur ke barat karena banyak beban di barat. Ini sudah ada dalam RKAP dan ini yang segera dilaksanakan oleh Pak Presiden,” ungkapnya.