Darmin Minta Investasi Jangka Panjang Ditingkatkan
Sabtu, 10 Agustus 2019 - 00:38 WIB
Darmin Minta Investasi Jangka Panjang Ditingkatkan
A
A
A
JAKARTA - Kehadiran investasi asing diperlukan untuk menggerakan perekonomian, baik untuk mengadopsi teknologi maupun membuka lapangan kerja. Sayangnya, peranan modal asing terhadap investasi di Indonesia, kebanyakan adalah investasi jangka pendek (short term investment) dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang telah mencapai 40%.
Menilik ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, ingin kontribusi modal asing 'berbalik arah' menjadi ke investasi jangka panjang. Darmin mengatakan, SBN bersifat rentan terhadap guncangan faktor eksternal, termasuk pelemahan ekonomi global.
Darmin menerangkan, ada dua hal yang menjadi penyebab dari dominasi investor asing di kepemilikan SBN. Pertama, saving masyarakat Indonesia yang terlalu rendah dibanding dengan total kebutuhan investasi untuk membangun Indonesia.
"Saving yang saya maksud adalah effective saving, yang ada di sektor keuangan formal," ujarnya dalam peringatan hari kelahiran Kementerian Koordinator Perekonomian di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia ini, masih terlalu banyak aliran dana yang tidak pernah mampir ke sektor keuangan formal. Bukan berarti mereka menghamburkan begitu saja, melainkan memilih untuk disimpan dengan metode lama seperti di lemari.
Terkait hal ini, Darmin mengatakan, keuangan inklusif menjadi sesuatu yang perlu didorong. Kemenko Perekonomian bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah menyiapkan program besaran untuk mendorong inklusi keuangan yang ditargetkan mencapai 75% sampai akhir tahun.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih ikut serta terhadap sektor keuangan formal. Sebab, Darmin mengatakan, angka pertumbuhan kredit sebesar 11% sampai 12%, tetapi dana pihak ketiga mencapai 7%.
"Berarti ada kesenjangan, dan kita harus bisa urus keuangan inklusif untuk terdorong," kata Darmin.
Hal kedua yang disebut Darmin menjadi permasalahan adalah tanah. Ia menilai, banyak tanah yang sudah memiliki hak milik justru dibuat menganggur dan tidak memiliki nilai yang produktif.
Kondisi tersebut membuat tanah Indonesia menjadi kurang menarik bagi investor, sehingga mereka cenderung memilih investasi jangka pendek, yakni melalui SBN. "Perlu dicari jalan keluarnya," ujar Darmin.
Tidak hanya kepemilikan asing, Darmin menambahkan, pemerintah juga fokus pada transformasi infrastruktur. Tidak sekadar membangun yang belum ada, juga mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur eksisting. Artinya, pembangunan infrastruktur perlu didorong dengan sistem logistik yang lebih maju, dinamis dan modern.
Menilik ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, ingin kontribusi modal asing 'berbalik arah' menjadi ke investasi jangka panjang. Darmin mengatakan, SBN bersifat rentan terhadap guncangan faktor eksternal, termasuk pelemahan ekonomi global.
Darmin menerangkan, ada dua hal yang menjadi penyebab dari dominasi investor asing di kepemilikan SBN. Pertama, saving masyarakat Indonesia yang terlalu rendah dibanding dengan total kebutuhan investasi untuk membangun Indonesia.
"Saving yang saya maksud adalah effective saving, yang ada di sektor keuangan formal," ujarnya dalam peringatan hari kelahiran Kementerian Koordinator Perekonomian di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia ini, masih terlalu banyak aliran dana yang tidak pernah mampir ke sektor keuangan formal. Bukan berarti mereka menghamburkan begitu saja, melainkan memilih untuk disimpan dengan metode lama seperti di lemari.
Terkait hal ini, Darmin mengatakan, keuangan inklusif menjadi sesuatu yang perlu didorong. Kemenko Perekonomian bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah menyiapkan program besaran untuk mendorong inklusi keuangan yang ditargetkan mencapai 75% sampai akhir tahun.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih ikut serta terhadap sektor keuangan formal. Sebab, Darmin mengatakan, angka pertumbuhan kredit sebesar 11% sampai 12%, tetapi dana pihak ketiga mencapai 7%.
"Berarti ada kesenjangan, dan kita harus bisa urus keuangan inklusif untuk terdorong," kata Darmin.
Hal kedua yang disebut Darmin menjadi permasalahan adalah tanah. Ia menilai, banyak tanah yang sudah memiliki hak milik justru dibuat menganggur dan tidak memiliki nilai yang produktif.
Kondisi tersebut membuat tanah Indonesia menjadi kurang menarik bagi investor, sehingga mereka cenderung memilih investasi jangka pendek, yakni melalui SBN. "Perlu dicari jalan keluarnya," ujar Darmin.
Tidak hanya kepemilikan asing, Darmin menambahkan, pemerintah juga fokus pada transformasi infrastruktur. Tidak sekadar membangun yang belum ada, juga mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur eksisting. Artinya, pembangunan infrastruktur perlu didorong dengan sistem logistik yang lebih maju, dinamis dan modern.
(ven)
Lihat Juga :
