Pemerintah Akui Pengembangan Panas Bumi Butuh Penyederhanaan Birokrasi

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya untuk meningkatkan pengembangan panas bumi (geothermal). Pengembangan panas bumi dipercaya bisa lebih cepat apabila proses birokrasi dibuat sesederhana mungkin.

"Suatu saat kita memimpikan birokrasi simple sehingga izin-izin panjang bisa dipangkas secepat mungkin. Kita silahkan untuk melihat opportunity apa saja, tidak saja di geothermal tapi juga proyek lain," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandara Tahar, di acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2019 bertajuk "Making Geothermal the Energy of Today" di JCC, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Tidak hanya itu, Arcandra menyampaikan, pemerintah juga memahami nilai keekonomian proyek termasuk dalam investasi panas bumi. Dalam hal ini, pemerintah akan melihat berapa harga yang mungkin bisa dijangkau PLN dan berapa harga yang mungkin diajukan pengembang sehingga proyek ini bisa jalan.

Menurut dia, pengembangan energi panas bumi dapat dimanfaatkan secara jangka panjang tidak hanya untuk mengejar bauran energi sebesar 23% pada 2025 mendatang. Target bauran sebesar 23% tidak akan terwujud jika hanya dipakai untuk landasan saja melainkan harus disiplin dan bekerja keras untuk mewujudkannya.

"Target bauran 23% tidak hanya ditulis sebagai landasan kita menuju tujuan tersebut tapi harus bekerja keras untuk mewujudkan. Hemat kami dari government harus discipline people, discipline talk, discipline action," kata dia.

Ia berharap geothermal tidak hanya menjadi energi hari ini untuk pembangkitan, tetapi juga masa depan. Untuk mencapai hal tersebut, imbuhnya, tidak hanya perlu dukungan dari pemerintah saja, tetapi juga dari masyarakat. "Kita bisa memperbaiki ke depan sehingga geothermal bisa jadi energi yesterday, today, and tomorrow," katanya.