AS Dukung Perikanan Berkelanjutan RI lewat USAID SNAPPER
Rabu, 14 Agustus 2019 - 17:01 WIB
AS Dukung Perikanan Berkelanjutan RI lewat USAID SNAPPER
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan dukungnnya terhadap upaya memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia. Dukungan itu antara lain diberikan melalui program Supporting Nature and People-Partnership for Enduring Resources(SNAPPER).
"Pemerintah Amerika dengan bangga mendukung upaya menyeluruh untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia," tegas Environment Office Director dari US Agency for International Development (USAID) Matthew Burton di Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Dia mengatakan, selain mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan strategi penangkapan yang berkelanjutan, AS juga membantu sektor swasta memperoleh sertifikat Marine Stewardship Council(MSC) untuk perikanan kakap dan kerapu laut dalam.
"Langkah-langkah ini dapat menstabilkan industri perikanan dalam jangka panjang, memberikan kesempatan bagi konsumen secara global untuk memperoleh makanan laut yang berkelanjutan dari Indonesia dan mempertahankan mata pencaharian bagi rakyat Indonesia," tuturnya.
Saat ini, industri perikanan Indonesia mempekerjakan lebih dari 6,4 juta orang. Sementara AS menjadi salah satu pasar tujuan utama untuk ekspor kelautan Indonesia. Melalui kemitraan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), USAID-SNAPPER mengembangkan dan melaksanakan kerangka kerja untuk memastikan akses yang adil terhadap perikanan dan kendali yang lebih besar untuk mengatur ikan yang boleh dipanen.
"Di berbagai daerah di Indonesia, USAID-SNAPPER juga melibatkan nelayan di 240 kapal berukuran sedang untuk memantau perikanan dan kesehatan ikan. Para nelayan di 6 dari 11 wilayah pengelolaan perikanan Indonesia telah mulai mengirimkan foto dan pengukuran hasil tangkap kepada KKP," ujar Matthew.
Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan sistem e-Badan Riset Perikanan Laut(eBRPL atau e-Marine Fisheries Research Institute), yang mengkaji kesehatan perikanan, membantu KKP meningkatkan pengelolaan yang bertanggung jawab atas perikanan yang menjadi sasaran, dan membantu industri memenuhi standar pelabelan ikan termasuk sertifikasi ekolabel.
Matthew memaparkan bahwa hingga saat ini, USAID-SNAPPER telah memperluas kualitas dan jumlah data yang tersedia tentang stok 50 spesies ikan di enam dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, yang mencakup 90.000 km² wilayah perairan Indonesia, atau sekira seluas Sumatera Utara. Program ini juga telah memprakarsai pengembangan rencana manajemen perikanan dan aturan pengendalian panen dengan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk pengaturan ikan kakap dan ikan kerapu yang lebih baik.
"Kami juga melakukan pra-kajian untuk sertifikasi ekolabel, yang menunjukkan bahwa sertifikasi perikanan keberlanjutan dari MSC untuk perikanan kakap dan kerapu laut dalam layak di Indonesia selama lima tahun," pungkasnya.
"Pemerintah Amerika dengan bangga mendukung upaya menyeluruh untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia," tegas Environment Office Director dari US Agency for International Development (USAID) Matthew Burton di Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Dia mengatakan, selain mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan strategi penangkapan yang berkelanjutan, AS juga membantu sektor swasta memperoleh sertifikat Marine Stewardship Council(MSC) untuk perikanan kakap dan kerapu laut dalam.
"Langkah-langkah ini dapat menstabilkan industri perikanan dalam jangka panjang, memberikan kesempatan bagi konsumen secara global untuk memperoleh makanan laut yang berkelanjutan dari Indonesia dan mempertahankan mata pencaharian bagi rakyat Indonesia," tuturnya.
Saat ini, industri perikanan Indonesia mempekerjakan lebih dari 6,4 juta orang. Sementara AS menjadi salah satu pasar tujuan utama untuk ekspor kelautan Indonesia. Melalui kemitraan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), USAID-SNAPPER mengembangkan dan melaksanakan kerangka kerja untuk memastikan akses yang adil terhadap perikanan dan kendali yang lebih besar untuk mengatur ikan yang boleh dipanen.
"Di berbagai daerah di Indonesia, USAID-SNAPPER juga melibatkan nelayan di 240 kapal berukuran sedang untuk memantau perikanan dan kesehatan ikan. Para nelayan di 6 dari 11 wilayah pengelolaan perikanan Indonesia telah mulai mengirimkan foto dan pengukuran hasil tangkap kepada KKP," ujar Matthew.
Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan sistem e-Badan Riset Perikanan Laut(eBRPL atau e-Marine Fisheries Research Institute), yang mengkaji kesehatan perikanan, membantu KKP meningkatkan pengelolaan yang bertanggung jawab atas perikanan yang menjadi sasaran, dan membantu industri memenuhi standar pelabelan ikan termasuk sertifikasi ekolabel.
Matthew memaparkan bahwa hingga saat ini, USAID-SNAPPER telah memperluas kualitas dan jumlah data yang tersedia tentang stok 50 spesies ikan di enam dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, yang mencakup 90.000 km² wilayah perairan Indonesia, atau sekira seluas Sumatera Utara. Program ini juga telah memprakarsai pengembangan rencana manajemen perikanan dan aturan pengendalian panen dengan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk pengaturan ikan kakap dan ikan kerapu yang lebih baik.
"Kami juga melakukan pra-kajian untuk sertifikasi ekolabel, yang menunjukkan bahwa sertifikasi perikanan keberlanjutan dari MSC untuk perikanan kakap dan kerapu laut dalam layak di Indonesia selama lima tahun," pungkasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
