Bappenas Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak Akan Kuras APBN

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru sedang dalam proses tindaklanjut serius oleh pemerintah, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung pemindahan Ibu Kota di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hari ini. Sementara itu master plan Ibu Kota baru ditegaskan oleh Bappenas akan selesai tahun depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan, bahwa pihaknya sudah menyelesaikan proses kajian awal Ibu Kota baru. "Masterplannya kan baru selesai tahun depan, membuatnya enggak mungkin sehari jadi," ujar Bambang Brodjo dalam konferensi pers RAPBN 2020 di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pemerintah juga sudah mulai memasukan kebutuhan dana pembangunan Ibu Kota baru ke dalam RAPBN 2020. Rencananya pemerintah akan menganggarkan Rp93 triliun dari APBN untuk pemindahan Ibu Kota yang kabarnya Kalimantan menjadi pilihan. Namun diterangkan olehnya, penganggaran ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

"Bedakan antara anggaran dan kebutuhan investasi, kebutuhan investasi untuk Ibu Kota baru tahap I sekitar Rp485 triliun, tapi dana tersebut akan didorong dari kerja sama pemanfaatan aset baik aset Ibu Kota baru dan aset sekitar Jabodetabek. Pembangunan ibukota di 2020 tidak akan ganggu prioritas lain, terlebih lagi tidak akan mengganggu APBN," tegasnya.

Kepala Bappenas juga menjelaskan, bahwa lokasi tepat Ibu Kota sudah ditentukan meskipun masih belum diumumkan oleh presiden. Ia menambahkan bahwa untuk Ibu Kota baru, persiapannya lebih ke arah masterplan, urban design, legal status, dan penyiapan lahan. "Kalaupun ada yang dibutuhkan lagi, hal itu sudah diantisipasi oleh Bappenas dan Kementerian PUPR," pungkas Bambang.