Banyak Diselewengkan, Kuota BBM Subsidi Berpotensi Jebol 1,4 Juta KL
Banyak Diselewengkan, Kuota BBM Subsidi Berpotensi Jebol 1,4 Juta KL
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tahun ini berpotensi jebol.
Berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas realisasi volume BBM bersubsidi jenis solar sampai Juli 2019 sebesar 9,04 juta kiloliter (kl) dan diproyeksikan sampai akhir tahun 2019 sebesar 15,31-15,94 juta kl.
Artinya, ada potensi kuota berlebih sebesar 0,8-1,4 juta kl atau berpotensi 5,5-9,6%.
Sementara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, kuota BBM bersubsidi jenis solar ditetapkan sebesar 14,5 juta kl.
Adapun jumlah kuota tersebut lebih kecil dibandingkan pada 2018 sebesar 15,62 juta kl.
“Kami sudah meprediksi akan terjadi over kuota BBM bersubsidi dari yang sudah ditetapkan. Dengan begitu kami sepakat untuk melakukan pengendalian,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Gedung BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Menurut dia, jebolnya kuota tersebut disebabkan karena maraknya praktik penyelewengan BBM bersubsidi. Pihaknya menyebut kebanyakan penyelewengan solar dilakukan oleh industri tambang dan perkebunan.
“Diduga wilayah penyimpangan BBM subsidi banyak terjadi di daerah tambang dan perkebunan. Selanjutnya kami bersama pihak berwajib akan berkoordinasi melakukan peningkatan pengawasan, pengendalian, sosialisasi hingga penindakan hukum,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid menambahkan, terdapat sejumlah daerah yang diduga banyak menyelewengkan BBM bersubsidi jenis solar.
Adapun wilayah penyelewengan tertinggi terjadi di daerah yang industri tambang dan perkebunan sedang menggeliat.
“Kami mengindikasi ada sejumlah provinsi yang over kuota [utamanya] di daerah yang industri tambangnya mulai bergeliat. Di antaranya Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Sulawesi,” tandas dia.
Berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas realisasi volume BBM bersubsidi jenis solar sampai Juli 2019 sebesar 9,04 juta kiloliter (kl) dan diproyeksikan sampai akhir tahun 2019 sebesar 15,31-15,94 juta kl.
Artinya, ada potensi kuota berlebih sebesar 0,8-1,4 juta kl atau berpotensi 5,5-9,6%.
Sementara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, kuota BBM bersubsidi jenis solar ditetapkan sebesar 14,5 juta kl.
Adapun jumlah kuota tersebut lebih kecil dibandingkan pada 2018 sebesar 15,62 juta kl.
“Kami sudah meprediksi akan terjadi over kuota BBM bersubsidi dari yang sudah ditetapkan. Dengan begitu kami sepakat untuk melakukan pengendalian,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Gedung BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Menurut dia, jebolnya kuota tersebut disebabkan karena maraknya praktik penyelewengan BBM bersubsidi. Pihaknya menyebut kebanyakan penyelewengan solar dilakukan oleh industri tambang dan perkebunan.
“Diduga wilayah penyimpangan BBM subsidi banyak terjadi di daerah tambang dan perkebunan. Selanjutnya kami bersama pihak berwajib akan berkoordinasi melakukan peningkatan pengawasan, pengendalian, sosialisasi hingga penindakan hukum,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid menambahkan, terdapat sejumlah daerah yang diduga banyak menyelewengkan BBM bersubsidi jenis solar.
Adapun wilayah penyelewengan tertinggi terjadi di daerah yang industri tambang dan perkebunan sedang menggeliat.
“Kami mengindikasi ada sejumlah provinsi yang over kuota [utamanya] di daerah yang industri tambangnya mulai bergeliat. Di antaranya Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Sulawesi,” tandas dia.
(ind)
Explore More