Pendanaan Ibu Kota Baru, Kepala Bappenas Sebut 20% dari APBN
Kamis, 29 Agustus 2019 - 16:29 WIB
Pendanaan Ibu Kota Baru, Kepala Bappenas Sebut 20% dari APBN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan, bahwa infrastruktur dasar Ibu Kota baru rencananya sudah mulai dibangun tahun depan. Terkait pendanaan sebesar 20% struktur pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Itu tahap awal, targetnya memang tahun depan. Infrastruktur dasar mulai di bangun tahun depan,” ujar Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Pihaknya memastikan, pemindahan ibu kota baru tidak melanggar undang-undang. Pembangunan ibu kota baru merupakan kebijakan yang dilindungi hukum karena merupakan aktivitas pemerintah. “Tidak ada yang ilegal, (pemindahan ibu kota baru) merupakan aktivitas pemerintah,” tandas dia.
Sebelumnya Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudisthira menilai anggaran yang bakal dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur bisa membengkak mencapai Rp520 triliun. Dengan anggaran yang sangat besar tersebut, tentunya bakal membebani APBN.
"Kalau melihat adanya tren kenaikan harga bisa membengkak di atas Rp500 hingga Rp520 triliun dan ini tidak akan cukup. 80% nya perlu libatkan swasta dan BUMN. Pertanyaannya ketika kondisi ekonomi sedang melambat, apa swasta mau keluarkan ratusan triliun," ujar Bhima.
“Itu tahap awal, targetnya memang tahun depan. Infrastruktur dasar mulai di bangun tahun depan,” ujar Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Pihaknya memastikan, pemindahan ibu kota baru tidak melanggar undang-undang. Pembangunan ibu kota baru merupakan kebijakan yang dilindungi hukum karena merupakan aktivitas pemerintah. “Tidak ada yang ilegal, (pemindahan ibu kota baru) merupakan aktivitas pemerintah,” tandas dia.
Sebelumnya Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudisthira menilai anggaran yang bakal dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur bisa membengkak mencapai Rp520 triliun. Dengan anggaran yang sangat besar tersebut, tentunya bakal membebani APBN.
"Kalau melihat adanya tren kenaikan harga bisa membengkak di atas Rp500 hingga Rp520 triliun dan ini tidak akan cukup. 80% nya perlu libatkan swasta dan BUMN. Pertanyaannya ketika kondisi ekonomi sedang melambat, apa swasta mau keluarkan ratusan triliun," ujar Bhima.
(akr)
Lihat Juga :
