Bappenas Beberkan Alasan Sesungguhnya Pemindahan Ibu Kota
loading...
Bappenas mengungkap alasan pemindahan ibu kota negara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo mengatakan, salah satu urgensi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur adalah mengurangi beban ekologis Pulau Jawa pada umumnya dan Jabodetabek pada khususnya.
Secara umum pemindahan ibu kota diharapkan dapat mendorong kebijakan reorientasi pembangunan menuju Indonesia-Sentris atau fokus pada spasial kawasan timur Indonesia dalam perspektif pemerataan pembangunan nasional. Secara spasial Pulau Kalimantan tepat berada di tengah Indonesia Raya. Posisi ini berarti membangun kesetaraan akses bagi seluruh wilayah dari ribuan pulau-pulau di Indonesia.
Roudo menambahkan rencana pemindahan IKN ini telah dilakukan kajian, penelitian, konsultasi publik yang cukup lama. "Ini sudah dimulai pada 2 hingga 3 tahun ke belakang," ujarnya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara virtual, Rabu (2/2/2022).
Roudo menegaskan, beban DKI Jakarta dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat bertumbuh di DKI Jakarta, Jawa, dan Bali. Namun dengan visi pemerintah pada 2045, yaitu dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi hampir 50% hingga lebih dari 70% dilakukan di Jawa, Bali dan Sumatera bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain.
"Pemihakan dari daerah Timur ini belum cukup sukses sehingga ini salah satu upaya melakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah. Pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata," katanya.
Terdapat sejumlah kajian dan pilihan lokasi mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta beberapa wilayah lainnya. Dengan beberapa kajian dan tentu juga konsultasi publik, maka dipilihlah Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN.
Menyinggung pemilihan lokasi, menurut Roudo, karena sektor logistik yang sudah sangat siap di provinsi ini. "Kami sangat terbiasa di sana dan kota pemerintahannya bukan di kota terbesar di sana. Logistik di Balikpapan dan kota pemerintahan di Samarinda. Dengan IKN baru di PPU dan Kukar (Kutai Kartanegara) tidak menjadi masalah karena dukungan logistik sudah sangat baik," sambung Roudo.
Sementara dari sisi kehidupan biota, salah satunya ada endemik tertentu sehingga kehidupan bisa bertahan jauh di Kalimantan Timur. Selain itu, masyarakat di Kaltim sudah terbiasa dengan akulturasi budaya dan penerimaan penduduk luar karena di sana juga didominasi suku Jawa.
"Dari sisi sosial, infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Kami mempertimbangkan dengan pemikiran yang matang dan diputuskan oleh Presiden. Ini saatnya pindah ibu kota dengan berbagai harapan yang tujuan bukan dua tahun selesai RPJMN tetapi visi tahun 2045," pungkasnya.
Secara umum pemindahan ibu kota diharapkan dapat mendorong kebijakan reorientasi pembangunan menuju Indonesia-Sentris atau fokus pada spasial kawasan timur Indonesia dalam perspektif pemerataan pembangunan nasional. Secara spasial Pulau Kalimantan tepat berada di tengah Indonesia Raya. Posisi ini berarti membangun kesetaraan akses bagi seluruh wilayah dari ribuan pulau-pulau di Indonesia.
Roudo menambahkan rencana pemindahan IKN ini telah dilakukan kajian, penelitian, konsultasi publik yang cukup lama. "Ini sudah dimulai pada 2 hingga 3 tahun ke belakang," ujarnya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara virtual, Rabu (2/2/2022).
Roudo menegaskan, beban DKI Jakarta dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat bertumbuh di DKI Jakarta, Jawa, dan Bali. Namun dengan visi pemerintah pada 2045, yaitu dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi hampir 50% hingga lebih dari 70% dilakukan di Jawa, Bali dan Sumatera bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain.
"Pemihakan dari daerah Timur ini belum cukup sukses sehingga ini salah satu upaya melakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah. Pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata," katanya.
Terdapat sejumlah kajian dan pilihan lokasi mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta beberapa wilayah lainnya. Dengan beberapa kajian dan tentu juga konsultasi publik, maka dipilihlah Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN.
Menyinggung pemilihan lokasi, menurut Roudo, karena sektor logistik yang sudah sangat siap di provinsi ini. "Kami sangat terbiasa di sana dan kota pemerintahannya bukan di kota terbesar di sana. Logistik di Balikpapan dan kota pemerintahan di Samarinda. Dengan IKN baru di PPU dan Kukar (Kutai Kartanegara) tidak menjadi masalah karena dukungan logistik sudah sangat baik," sambung Roudo.
Sementara dari sisi kehidupan biota, salah satunya ada endemik tertentu sehingga kehidupan bisa bertahan jauh di Kalimantan Timur. Selain itu, masyarakat di Kaltim sudah terbiasa dengan akulturasi budaya dan penerimaan penduduk luar karena di sana juga didominasi suku Jawa.
"Dari sisi sosial, infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Kami mempertimbangkan dengan pemikiran yang matang dan diputuskan oleh Presiden. Ini saatnya pindah ibu kota dengan berbagai harapan yang tujuan bukan dua tahun selesai RPJMN tetapi visi tahun 2045," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
