Bappenas Beberkan Alasan Sesungguhnya Pemindahan Ibu Kota
Kamis, 03 Februari 2022 - 08:41 WIB
loading...
Bappenas mengungkap alasan pemindahan ibu kota negara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo mengatakan, salah satu urgensi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur adalah mengurangi beban ekologis Pulau Jawa pada umumnya dan Jabodetabek pada khususnya.
Baca juga: Aktivis, Habib hingga Purnawirawan TNI Gugat UU Ibu Kota Negara
Secara umum pemindahan ibu kota diharapkan dapat mendorong kebijakan reorientasi pembangunan menuju Indonesia-Sentris atau fokus pada spasial kawasan timur Indonesia dalam perspektif pemerataan pembangunan nasional. Secara spasial Pulau Kalimantan tepat berada di tengah Indonesia Raya. Posisi ini berarti membangun kesetaraan akses bagi seluruh wilayah dari ribuan pulau-pulau di Indonesia.
Roudo menambahkan rencana pemindahan IKN ini telah dilakukan kajian, penelitian, konsultasi publik yang cukup lama. "Ini sudah dimulai pada 2 hingga 3 tahun ke belakang," ujarnya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara virtual, Rabu (2/2/2022).
Roudo menegaskan, beban DKI Jakarta dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat bertumbuh di DKI Jakarta, Jawa, dan Bali. Namun dengan visi pemerintah pada 2045, yaitu dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi hampir 50% hingga lebih dari 70% dilakukan di Jawa, Bali dan Sumatera bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain.
"Pemihakan dari daerah Timur ini belum cukup sukses sehingga ini salah satu upaya melakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah. Pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata," katanya.
Baca juga: Aktivis, Habib hingga Purnawirawan TNI Gugat UU Ibu Kota Negara
Secara umum pemindahan ibu kota diharapkan dapat mendorong kebijakan reorientasi pembangunan menuju Indonesia-Sentris atau fokus pada spasial kawasan timur Indonesia dalam perspektif pemerataan pembangunan nasional. Secara spasial Pulau Kalimantan tepat berada di tengah Indonesia Raya. Posisi ini berarti membangun kesetaraan akses bagi seluruh wilayah dari ribuan pulau-pulau di Indonesia.
Roudo menambahkan rencana pemindahan IKN ini telah dilakukan kajian, penelitian, konsultasi publik yang cukup lama. "Ini sudah dimulai pada 2 hingga 3 tahun ke belakang," ujarnya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara virtual, Rabu (2/2/2022).
Roudo menegaskan, beban DKI Jakarta dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat bertumbuh di DKI Jakarta, Jawa, dan Bali. Namun dengan visi pemerintah pada 2045, yaitu dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi hampir 50% hingga lebih dari 70% dilakukan di Jawa, Bali dan Sumatera bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain.
"Pemihakan dari daerah Timur ini belum cukup sukses sehingga ini salah satu upaya melakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah. Pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata," katanya.
Lihat Juga :
