Subsidi Energi Diprediksi Terpakai Rp130 Trilun

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi dana subsidi energi yang tersalurkan hingga akhir tahun bisa mencapai Rp120 triliun sampai Rp130 triliun. Jumlah itu lebih efisien dari target subsidi energi tahun ini sebesar Rp160 triliun.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah terus berkomitmen agar subsidi energi semakin efisien dan mengerucutkannya menjadi lebih tepat sasaran. ”Tapi, saya kira nggakakan sampai (target Rp160 triliun). Paling di angka Rp120 triliun sampai Rp130 triliun. Karena harga komoditas energi banyak yang turun juga. Hingga semester I tahun ini angkanya sebesar Rp59,4 triliun,” kata Jonan dalam siaran persnya, Sabtu (31/8).

Jonan memaparkan, sudah Rp1.200 triliun dana di APBN digunakan untuk subsidi energi selama periode 2011–2014. Meski demikian, alokasinya dibuat semakin tepat sasaran dalam empat tahun terakhir agar tersedia alokasi pembiayaan untuk sektor produktif lainnya.

”Subsidi yang selalu orang ramai bicara ini. Dibandingkan periode sebelumnya, sekarang empat tahun terakhir (2015–2018) subsidi sektor energi dipangkas menjadi hanya Rp477 triliun. Ini kurang lebih hanya sepertiga dari sebelumnya. Agar lebih tepat sasaran,” katanya. Menurut Jonan, ketimbang menghabiskan anggaran untuk subsidi energi yang tidak tepat sasaran, pemerintah lebih memilih memangkas subsidi energi untuk dialihkan ke belanja lebih produktif dan prorakyat.

Demikian halnya pemanfaatan anggaran Kementerian ESDM yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp4,9 triliun juga mayoritas untuk infrastruktur dan program prorakyat. ”Tahun ini anggaran Kementerian ESDM 48% dikembalikan kepada masyarakat untuk bangun pembangkit tenaga surya, jaringan gas, dan lainnya,” ungkap Jonan. Salah satu contoh program prorakyat yang kontribusinya nyata dan dirasakan langsung oleh rakyat adalah program pembagian konverter kit LPG untuk nelayan kecil.

Dengan menggunakan bahan bakar LPG, biaya operasional yang harus dikeluarkan nelayan untuk melaut jadi semakin murah. Tidak hanya itu, dana subsidi juga dialokasikan untuk belanja produktif, seperti pembangunan jaringan gas kota, pembagian lampu surya gratis untuk rumah belum berlistrik, penerangan jalan umum, hingga pengeboran sumur bor air tanah.

”Ini yang dimaksud dengan kedaulatan energi itu supaya banyak saudara kita makin mampu beli, makin terjangkau. Kita juga akan paksa dengan segala peraturan agar sektor ini menjadi lebih kompetitif,” katanya. Jonan menambahkan, pemberian energi yang terjangkau merupakan salah satu bukti nyata pemerintah terus mendorong kedaulatan energi di dalam negeri.

”Paling penting dari kedaulatan energi itu ada dua, yakni ketersediaan energi itu sendiri dan keterjangkauan dari segi harga,” ucapnya Jonan menyebut, pemerintah juga akan menjaga hubungan baik dengan beberapa negara sahabat. Pasalnya, di era global ini hampir semua negara saling berkaitan satu sama lain. ”Semua negara itu saling ketergantungannya (di sektor energi) besar. Kedaulatan energi itu yang terpenting adalah membuat daya saing bangsa ini menjadi lebih baik,” katanya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pemerintah perlu waspada atas kecenderungan harga minyak yang terus meningkat bila dibandingkan dengan awal mula kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2014.

Kecenderungan tersebut tentu akan memengaruhi kenaikan subsidi energi, khususnya BBM bersubsidi. Apalagi terjadi ledakan konsumsi solar subsidi ataupun BBM penugasan jenis premium. Berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas, realisasi volume BBM bersubsidi jenis solar sepanjang tahun ini berpotensi melebihi kuota sebesar 1,4 juta kiloliter (kl) atau 9,6% dari kuota yang telah ditetapkan APBN 2019 sebesar 14,5 juta kl.

“Perlu disiapkan payung hukum yang memungkinkan pemerintah dan DPR mengatur subsidi BBM dengan lebih baik. Perlu ada perubahan strategi subsidi dari pemerintah,” kata dia. (Nanang Wijayanto/ Okezone)