CORE: Proses Birokrasi dan Sistem Perizinan Banyak Hambat Investasi
Jum'at, 06 September 2019 - 04:17 WIB
CORE: Proses Birokrasi dan Sistem Perizinan Banyak Hambat Investasi
A
A
A
JAKARTA - Perbaikan iklim investasi terus menjadi fokus pemerintah. Mulai dari sistem Online Single Submission (OSS) hingga pemberian beragam insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance. Namun, Indonesia masih kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya dalam menarik investor asing.
Lantas dimana persoalannya? Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE), Piter Abdullah, menilai hambatan investasi selama ini banyak terlihat pada proses birokrasi dan sistem perizinan, terutama persoalan penyelesaian lahan.
"Indonesia sebenarnya sudah menarik bagi investor. Tapi hambatan seringkali terjadi justru saat investor akan merealisasikan investasinya. Jadi harus ada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbaiki tata kelola pertanahan, perbaiki kebijakan perburuhan, serta perbaiki sistem perizinan," ulasnya di Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Menurut dia, masalah pembebasan lahan dan perizinan kerap menjadi kendala. Kendati sudah ada kemudahan perizinan lewat sistem OSS, namun fakta di lapangan, layanan ini dinilai belum sempurna dan banyak kendala dalam penerapannya.
Tidak kalah penting, faktor kendala lainnya adalah belum konsistennya kebijakan pemerintah dalam mempermudah masuknya investasi. "Jadi tidak cukup dengan deregulasi dan insentif, hilangkan juga hambatan inkonsistensi kebijakan dengan memperbaiki koordinasi pusat dan daerah," pungkasnya.
Lantas dimana persoalannya? Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE), Piter Abdullah, menilai hambatan investasi selama ini banyak terlihat pada proses birokrasi dan sistem perizinan, terutama persoalan penyelesaian lahan.
"Indonesia sebenarnya sudah menarik bagi investor. Tapi hambatan seringkali terjadi justru saat investor akan merealisasikan investasinya. Jadi harus ada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbaiki tata kelola pertanahan, perbaiki kebijakan perburuhan, serta perbaiki sistem perizinan," ulasnya di Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Menurut dia, masalah pembebasan lahan dan perizinan kerap menjadi kendala. Kendati sudah ada kemudahan perizinan lewat sistem OSS, namun fakta di lapangan, layanan ini dinilai belum sempurna dan banyak kendala dalam penerapannya.
Tidak kalah penting, faktor kendala lainnya adalah belum konsistennya kebijakan pemerintah dalam mempermudah masuknya investasi. "Jadi tidak cukup dengan deregulasi dan insentif, hilangkan juga hambatan inkonsistensi kebijakan dengan memperbaiki koordinasi pusat dan daerah," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
