Soal Iuran BPJS, Sri Mulyani: Keberpihakan Pemerintah ke Rakyat Sangat Banyak
Sabtu, 07 September 2019 - 06:34 WIB
Soal Iuran BPJS, Sri Mulyani: Keberpihakan Pemerintah ke Rakyat Sangat Banyak
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menampik anggapan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100% adalah ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat. Sri Mulyani menegaskan bahwa selama ini keberpihakan pemerintah kepada rakyat sangat banyak.
Ia pun meminta anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak melihat anggaran yang disusun oleh pemerintah secara sepotong-potong. Penegasan ini untuk menjawab sorotan Banggar DPR atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Pemerintah telah mengalokasikan banyak sekali belanja negara untuk membantu masyarakat miskin. Dan dalam postur APBN, selalu ada pilihan-pilihan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Ia pun menyampaikan kepada anggota Dewan, bahwa APBN dirancang selalu hadir untuk masyarakat miskin. Dan soal kenaikan iuran, terang dia, agar menjaga jaminan kesehatan nasional tetap bisa berjalan.
Terkait permasalahan BPJS Kesehatan, pemerintah sudah terus menggelontorkan anggaran kepada masyarakat, yaitu dengan terus meningkatkan jumlah penerima bantuan iuran, dari yang awalnya di bawah 90 juta peserta menjadi 96,8 juta peserta.
"Tentunya kami selalu meminta dan mengaudit supaya memang betul anggaran yang kita keluarkan mengkover kebutuhan akses kesehatan, terutama untuk kelompok miskin. Namun, untuk kelompok yang mampu, mereka perlu menjaga kesehatan dan juga iuran," jelasnya.
Ia pun meminta anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak melihat anggaran yang disusun oleh pemerintah secara sepotong-potong. Penegasan ini untuk menjawab sorotan Banggar DPR atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Pemerintah telah mengalokasikan banyak sekali belanja negara untuk membantu masyarakat miskin. Dan dalam postur APBN, selalu ada pilihan-pilihan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Ia pun menyampaikan kepada anggota Dewan, bahwa APBN dirancang selalu hadir untuk masyarakat miskin. Dan soal kenaikan iuran, terang dia, agar menjaga jaminan kesehatan nasional tetap bisa berjalan.
Terkait permasalahan BPJS Kesehatan, pemerintah sudah terus menggelontorkan anggaran kepada masyarakat, yaitu dengan terus meningkatkan jumlah penerima bantuan iuran, dari yang awalnya di bawah 90 juta peserta menjadi 96,8 juta peserta.
"Tentunya kami selalu meminta dan mengaudit supaya memang betul anggaran yang kita keluarkan mengkover kebutuhan akses kesehatan, terutama untuk kelompok miskin. Namun, untuk kelompok yang mampu, mereka perlu menjaga kesehatan dan juga iuran," jelasnya.
(ven)
Lihat Juga :
