Sri Mulyani Dorong Perbaikan Data Sistem Kesehatan Nasional
Senin, 09 September 2019 - 17:23 WIB
Sri Mulyani Dorong Perbaikan Data Sistem Kesehatan Nasional
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong para stakeholders di bidang kesehatan untuk memanfaatkan teknologi di era industi 4.0 secara optimal bagi peningkatan kesehatan masyarakat. Menkeu menekankan perlunya kolaborasi dan perbaikan data sehingga alokasi dana dapat digunakan lebih tepat sasaran.
“Peran digital teknologi dalam membantu pemerintah dalam mendesain sistem kesehatan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah (antara lain) identifikasi para peserta (masyarakat). Tidak hanya identifikasi nama, tanggal lahir, tinggi dan berat badan, jenis kelamin, alamat tiap individu, tetapi seharusnya teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data individu yang menyeluruh termasuk rekam medis-nya," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Dia menambahkan jika mampu mengidentifikasi (sekitar) 267 juta (kondisi rekam medis) populasi masyarakat Indonesia, maka akan mampu mengidentifikasi kebutuhan. "Seperti lokasi dana dan kebutuhan premi yang tepat dari tiap individu (sesuai risiko dan kebutuhannya),” tambahnya.
Belakangan ini, kenaikan premi dana BPJS seringkali dikritik beberapa pihak yang menyatakan bahwa kenaikan tersebut membebani masyarakat miskin. Namun Menkeu membantah hal tersebut karena kenaikan premi tidak menyasar masyarakat miskin karena negara yang menanggung masyarakat miskin tersebut.
Senada dengan Menkeu, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengungkapkan belum tersedianya data yang menyeluruh dan terpercaya masih merupakan salah satu masalah mendasar. "Ini yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia," jelas Nila F Moeloek.
“Peran digital teknologi dalam membantu pemerintah dalam mendesain sistem kesehatan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah (antara lain) identifikasi para peserta (masyarakat). Tidak hanya identifikasi nama, tanggal lahir, tinggi dan berat badan, jenis kelamin, alamat tiap individu, tetapi seharusnya teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data individu yang menyeluruh termasuk rekam medis-nya," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (9/9/2019).
Dia menambahkan jika mampu mengidentifikasi (sekitar) 267 juta (kondisi rekam medis) populasi masyarakat Indonesia, maka akan mampu mengidentifikasi kebutuhan. "Seperti lokasi dana dan kebutuhan premi yang tepat dari tiap individu (sesuai risiko dan kebutuhannya),” tambahnya.
Belakangan ini, kenaikan premi dana BPJS seringkali dikritik beberapa pihak yang menyatakan bahwa kenaikan tersebut membebani masyarakat miskin. Namun Menkeu membantah hal tersebut karena kenaikan premi tidak menyasar masyarakat miskin karena negara yang menanggung masyarakat miskin tersebut.
Senada dengan Menkeu, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek mengungkapkan belum tersedianya data yang menyeluruh dan terpercaya masih merupakan salah satu masalah mendasar. "Ini yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia," jelas Nila F Moeloek.
(akr)
Lihat Juga :
