Sri Mulyani Wajibkan BI dan OJK Pindah ke Ibu Kota Baru
Rabu, 25 September 2019 - 23:15 WIB
Sri Mulyani Wajibkan BI dan OJK Pindah ke Ibu Kota Baru
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga harus ikut pindah ke ibu kota baru. Meskipun pegawainya tidak harus ikut semua namun Kementerian dan Lembaga harus memiliki kantor pusat di ibu kota baru.
Hal ini sesuai Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Lembaga. Undang-undang ini menjelaskan jika seluruh Kementerian Lembaga harus berada di ibu kota.
"Terkait penyebutan ibu kota negara, UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Lembaga. Kementerian berada di ibu kota Indonesia, jadi harus pindah. Seluruh Kementerian harus ada di sana," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Tak hanya itu, jika mengacu pada undang-undang tersebut, lembaga yang menangani keuangan juga harus ikut pindah ke ibu kota baru. Artinya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Jika tidak ingin dipindahkan, maka pemerintah barus membuat regulasi baru. Sehingga BI dan OJK tidak perlu ikut pindah dan regulasi mengenai perbankan tidak terganggu.
"Lembaga menangani keuangan, BI, OJK, dan LPS juga harus pindah. Terutama OJK, BI, dan Kemenkeu, kalau sentralnya masih di Jakarta akan ada konsekuensi regulasinya," jelasnya.
Secara yuridis, pemindahan ibu kota memang memerlukan undang-undang khusus. Oleh karenanya, dirinya berharap undang-undang khusus ibu kota baru ini bisa segera dibuat sebelum pusat pemerintahan dipindah.
"UUD 1945 Pasal 18B. Dalam hal ini IKN perlu suatu UU khusus," tandasnya.
Hal ini sesuai Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Lembaga. Undang-undang ini menjelaskan jika seluruh Kementerian Lembaga harus berada di ibu kota.
"Terkait penyebutan ibu kota negara, UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Lembaga. Kementerian berada di ibu kota Indonesia, jadi harus pindah. Seluruh Kementerian harus ada di sana," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Tak hanya itu, jika mengacu pada undang-undang tersebut, lembaga yang menangani keuangan juga harus ikut pindah ke ibu kota baru. Artinya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Jika tidak ingin dipindahkan, maka pemerintah barus membuat regulasi baru. Sehingga BI dan OJK tidak perlu ikut pindah dan regulasi mengenai perbankan tidak terganggu.
"Lembaga menangani keuangan, BI, OJK, dan LPS juga harus pindah. Terutama OJK, BI, dan Kemenkeu, kalau sentralnya masih di Jakarta akan ada konsekuensi regulasinya," jelasnya.
Secara yuridis, pemindahan ibu kota memang memerlukan undang-undang khusus. Oleh karenanya, dirinya berharap undang-undang khusus ibu kota baru ini bisa segera dibuat sebelum pusat pemerintahan dipindah.
"UUD 1945 Pasal 18B. Dalam hal ini IKN perlu suatu UU khusus," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
