Demo Buruh, Sri Mulyani Minta Tidak Merusak Fasilitas Umum
Rabu, 02 Oktober 2019 - 13:16 WIB
Demo Buruh, Sri Mulyani Minta Tidak Merusak Fasilitas Umum
A
A
A
JAKARTA - Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada Rabu (2/10) ini, menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR dan Istana Negara. Massa yang diperkirakan mencapai 50.000 orang, berunjuk rasa dengan salah satu agenda menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan aksi demo boleh saja dilakukan asalkan dengan tertib. Dia pun menekankan jangan sampai ada fasilitas umum yang rusak akibat aksi demo tersebut.
"Saya berharap semua elemen masyarakat, apapun pandangan dan perbedaannya, semuanya disampaikan dalam satu koridor yang tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Menurut Sri Mulyani, jika aksi demo dilakukan dengan cara merusak fasilitas publik maka sama saja dengan merusak diri sendiri. Karena fasilitas publik juga dibangun dengan uang rakyat.
"Apapun yang kita rusak, itu merusak diri sendiri," jelasnya.
Dirinya pun menyebut perbedaan pendapat merupakan sebuah kewajaran. Apalagi kebebasan berpendapat juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
"Dalam demokrasi ada perbedaan. Jadi kalau ada aspirasi dan perbedaan, saya rasa itu adalah wajar, namun saya harap semuanya tetap diwadahi dalam proses ekspresi, aspirasi, politik yang baik, tidak anarkis, tidak merusak karena ini milik kita bersama," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan, sebagai negara demokrasi, pemerintah membebaskan siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya. Namun penyampaian aspirasi juga memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi.
"Indonesia adalah negara demokrasi yang sudah kita sepakati bersama dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan aksi demo boleh saja dilakukan asalkan dengan tertib. Dia pun menekankan jangan sampai ada fasilitas umum yang rusak akibat aksi demo tersebut.
"Saya berharap semua elemen masyarakat, apapun pandangan dan perbedaannya, semuanya disampaikan dalam satu koridor yang tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Menurut Sri Mulyani, jika aksi demo dilakukan dengan cara merusak fasilitas publik maka sama saja dengan merusak diri sendiri. Karena fasilitas publik juga dibangun dengan uang rakyat.
"Apapun yang kita rusak, itu merusak diri sendiri," jelasnya.
Dirinya pun menyebut perbedaan pendapat merupakan sebuah kewajaran. Apalagi kebebasan berpendapat juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
"Dalam demokrasi ada perbedaan. Jadi kalau ada aspirasi dan perbedaan, saya rasa itu adalah wajar, namun saya harap semuanya tetap diwadahi dalam proses ekspresi, aspirasi, politik yang baik, tidak anarkis, tidak merusak karena ini milik kita bersama," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan, sebagai negara demokrasi, pemerintah membebaskan siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya. Namun penyampaian aspirasi juga memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi.
"Indonesia adalah negara demokrasi yang sudah kita sepakati bersama dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama," jelasnya.
(ven)
Lihat Juga :
