Hindari Middle Income Trap, RI Butuh Infrastruktur Berkualitas
Rabu, 02 Oktober 2019 - 15:01 WIB
Hindari Middle Income Trap, RI Butuh Infrastruktur Berkualitas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, infrastruktur yang maju dan berkualitas dibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta menghindari middle income trap.
Middle income trap adalah suatu kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, namun tidak mampu meningkat dari level tersebut untuk menjadi negara maju.
Untuk itu, kata Darmin, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp4.180 triliun.
"Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 triliun dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, tutur Menko Darmin, diperlukan dukungan berbagai pihak dalam pembiayaan infrastruktur, termasuk dari pihak swasta. Jadi, pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan umum maupun khusus, baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.
"Dari aspek fiskal, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak," jelasnya.
Pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan KPPIP.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur nonfisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.
Untuk mencapai target pembangunan infrastruktur, pemerintah juga telah menyusun kombinasi strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas.
Middle income trap adalah suatu kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, namun tidak mampu meningkat dari level tersebut untuk menjadi negara maju.
Untuk itu, kata Darmin, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp4.180 triliun.
"Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 triliun dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, tutur Menko Darmin, diperlukan dukungan berbagai pihak dalam pembiayaan infrastruktur, termasuk dari pihak swasta. Jadi, pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan umum maupun khusus, baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.
"Dari aspek fiskal, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak," jelasnya.
Pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan KPPIP.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur nonfisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.
Untuk mencapai target pembangunan infrastruktur, pemerintah juga telah menyusun kombinasi strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Prioritas.
(fjo)
Lihat Juga :
