Rangkap Jabatan Menko PMK, Darmin Tidak Akan Buat Kebijakan Baru
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan tidak akan membuat kebijakan baru seiring jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Saya tidak akan membuat kebijakan baru, melanjutkan saja yang sudah berjalan dan apa yang sudah mulai," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Darmin menerangkan dalam jabatan sebagai Plt. Menko PMK, terdapat beberapa tugas, diantaranya bidang pendidikan rendah, menengah, pendidikan tinggi, kesehatan, hingga bantuan sosial alias bansos.
Nah, terkait dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang ditolak sebagian besar masyarakat, Darmin mengatakan juga tidak akan mengubahnya. "Termasuk tentu saja urusan yang baru tadi disebutkan," ujarnya ketika ditanya terkait kebijakan di BPJS Kesehatan.
Darmin menjabat sebagai Plt. Menko PMK menggantikan Puan Maharani yang mengundurkan diri setelah dilantik menjadi Ketua DPR periode 2014-2019.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Darmin Nasution untuk menggantikan Puan Maharani terhitung pada Selasa, 1 Oktober 2019. Di hari yang sama, Puan Maharani dilantik menjadi Ketua DPR.
"Saya tidak akan membuat kebijakan baru, melanjutkan saja yang sudah berjalan dan apa yang sudah mulai," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Darmin menerangkan dalam jabatan sebagai Plt. Menko PMK, terdapat beberapa tugas, diantaranya bidang pendidikan rendah, menengah, pendidikan tinggi, kesehatan, hingga bantuan sosial alias bansos.
Nah, terkait dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang ditolak sebagian besar masyarakat, Darmin mengatakan juga tidak akan mengubahnya. "Termasuk tentu saja urusan yang baru tadi disebutkan," ujarnya ketika ditanya terkait kebijakan di BPJS Kesehatan.
Darmin menjabat sebagai Plt. Menko PMK menggantikan Puan Maharani yang mengundurkan diri setelah dilantik menjadi Ketua DPR periode 2014-2019.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Darmin Nasution untuk menggantikan Puan Maharani terhitung pada Selasa, 1 Oktober 2019. Di hari yang sama, Puan Maharani dilantik menjadi Ketua DPR.
(ven)