Pengusaha Migas Ingin Insentif Berpihak ke Perusahaan Nasional
Senin, 14 Oktober 2019 - 22:33 WIB
Pengusaha Migas Ingin Insentif Berpihak ke Perusahaan Nasional
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) mengharapkan, adanya insentif yang berpihak terhadap perusahaan nasional sehingga bisa memacu semakin banyak yang terlibat di sektor migas. Selain itu perlu adanya perbaikan dalam Kontrak Kerja Sama (PSC/KKS).
"Tunjuk langsung wilayah-wilayah Pertamina yang tidak digarap dan wilayah-wilayah yang ditawarkan pemerintah yang banyak diminati oleh perusahaan nasional," tutur Ketua Aspermigas John Karamoy di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Selain itu terang dia, tidak perlu ada pembayaran signature bonus pada waktu penandatanganan kontrak, tetapi signature bonus yang diterima oleh pemerintah dibayarkan setelah ada penemuan. Cara-cara pembayaran signature bonus itu kemudian akan diatur dalam perjanjian kerjasama.
"BUMD juga perlu dilibatkan sebagai mitra dalam Gross Split dengan tugas mengurus dan mendanai biaya-biaya yang berhubungan dengan pembebasan lahan untuk keperluan operasi hulu migas di wilayahnya," tambah John.
Selain insentif keberpihakan, Aspermigas juga menyarankan agar bank-bank nasional dapat mendanai keperluan investasi perusahaan-perusahaan nasional melalui satu skema yang diterapkan dengan nilai-nilai etik dan diawasi terus menerus oleh suatu Badan Pengawas yang terdiri dari para wakil bank dan perusahaan nasional itu.
"Pertamina, sebagai pemeran utama dalam industri migas nasional, disarankan agar anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu segera menjadi perusahaan Tbk. Sehingga lebih mudah menggalang dana publik memperkuat kegiatan eksplorasi dan kemampuan menemukan dan mengelola cadangan-cadangan raksasa," papar John.
Hal itu juga sebagai upaya target produksi migas per 2019 adalah sebanyak 775 ribu barel per hari atau 282 juta barel/tahun. Untuk mempertahankan produksi cadangan baru minyak bumi, harus ditemukan sebesar 282 juta barel/tahun dengan success ratio 10%.
"Dengan demikian, kita memerlukan dana investasi eksplorasi untuk menggantikan cadangan minyak 282 juta barel per tahun itu sebanyak USD6 miliar untuk 10 tahun," ujarnya.
"Tunjuk langsung wilayah-wilayah Pertamina yang tidak digarap dan wilayah-wilayah yang ditawarkan pemerintah yang banyak diminati oleh perusahaan nasional," tutur Ketua Aspermigas John Karamoy di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Selain itu terang dia, tidak perlu ada pembayaran signature bonus pada waktu penandatanganan kontrak, tetapi signature bonus yang diterima oleh pemerintah dibayarkan setelah ada penemuan. Cara-cara pembayaran signature bonus itu kemudian akan diatur dalam perjanjian kerjasama.
"BUMD juga perlu dilibatkan sebagai mitra dalam Gross Split dengan tugas mengurus dan mendanai biaya-biaya yang berhubungan dengan pembebasan lahan untuk keperluan operasi hulu migas di wilayahnya," tambah John.
Selain insentif keberpihakan, Aspermigas juga menyarankan agar bank-bank nasional dapat mendanai keperluan investasi perusahaan-perusahaan nasional melalui satu skema yang diterapkan dengan nilai-nilai etik dan diawasi terus menerus oleh suatu Badan Pengawas yang terdiri dari para wakil bank dan perusahaan nasional itu.
"Pertamina, sebagai pemeran utama dalam industri migas nasional, disarankan agar anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu segera menjadi perusahaan Tbk. Sehingga lebih mudah menggalang dana publik memperkuat kegiatan eksplorasi dan kemampuan menemukan dan mengelola cadangan-cadangan raksasa," papar John.
Hal itu juga sebagai upaya target produksi migas per 2019 adalah sebanyak 775 ribu barel per hari atau 282 juta barel/tahun. Untuk mempertahankan produksi cadangan baru minyak bumi, harus ditemukan sebesar 282 juta barel/tahun dengan success ratio 10%.
"Dengan demikian, kita memerlukan dana investasi eksplorasi untuk menggantikan cadangan minyak 282 juta barel per tahun itu sebanyak USD6 miliar untuk 10 tahun," ujarnya.
(akr)
Lihat Juga :
