Ditjen PSP-Perteta Gelar Workshop Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi
Ditjen PSP-Perteta Gelar Workshop Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus tingkatkan mekanisasi pertanian lewat program pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi (PKBM). Salah satunya di Sumatra Selatan, dengan menggelar workshop PKBM di Hotel Santika, Palembang.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, mengatakan program PKBM ini bertujuan meningkatkan produksi pertanian yang lebih berdaya saing. Bersinergi dengan Perhimpunan Teknik Pertanian (Perteta), bantuan alat mesin pertanian (alsintan) akan dikelola lebih profesional.
"Permasalahannya belum semua bantuan alsintan tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh poktan. Pengelolaan alsintan di tingkat poktan/gapoktan sejak awal sudah diarahkan untuk melibatkan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang dibentuk oleh Poktan/Gapoktan. Namun kenyataan di lapangan masih ada bantuan alsintan yang dikelola secara "individu" atau tidak melalui UPJA dalam arti bantuan alsintan tidak dikelola secara bisnis," jelas Sarwo Edhy, Jumat (18/10/2019).
Menurutnya, kondisi tersebut yang mengakibatkan alsintan tidak bekerja sesuai kapasitasnya. Bantuan alsintan dimaksudkan untuk meringankan beban biaya usahatani petani, namun tetap dikelola secara bisnis (tidak gratis) agar poktan mempunyai dana untuk perawatan/maintenance alsintan dimaksud.
"Pengelolaan alsintan melalui UPJA diharapkan juga dapat membantu poktan/gapoktan dalam penguatan permodalannya. Sehingga mendorong kemandirian poktan/gapoktan dalam membiayai kegiatan usahataninya," kata Sarwo Edhy.
Melalui kegiatan model pengembangan PKBM, Sarwo berharap semua bantuan sarana dan prasarana yang diberikan Kementan dapat dikelola oleh Gapoktan secara profesional dengan lebih memberdayakan anggotanya.
"Terutama para pemuda taninya (kaum milenial), sehingga semua bantuan Pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan," lanjut Sarwo Edhy.
Untuk itu, peran sinergitas Perteta dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pengawalan dan pengawasan pada kegiatan tersebut menjadi sangat penting.
Adapaun kegiatan ini sudah ada percontohan di lima lokasi yang telah ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 07.1/kpts/OT.050/8/01/2019. Yaitu di Kabupaten Tuban-Jawa Timur, Sukoharjo-Jawa Tengah, Konawe Selatan-Sulawesi Tenggara, Barito Kuala-Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir-Sumatra Selatan.
"Saya harapkan tidak hanya menjadi contoh di daerah tersebut, namun juga menjadi contoh bagi daerah lainnya. Sehingga keberhasilan kegiatan tersebut dapat diterapkan oleh Gapoktan di daerah lain secara cepat dan swadaya," tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, peran Tim Pendamping dalam kegiatan percontohan tersebut menjadi sangat penting. Tentunya dengan mediasi yang baik oleh Dinas Pertanian setempat agar terwujud komunikasi yang lancar antara Gapoktan dengan Perteta di daerah dan para penyuluh pertanian di lapangan.
"Saya minta para pendamping di daerah dapat berinteraksi dengan gapoktan dan seluruh masyarakat tani di masing-masing daerah terutama para pemuda taninya secara intensif dan melaporkannya kepada kami. Sehingga kami dapat merespon kondisi lapangan melalui penyempurnaan kebijakan teknis maupun kebijakan penganggaran," pungkasnya.
Koordinator Tim PKBM PSP- Perteta, Yanuar Purwanto, mengatakan program PKBM dari Kementan ini diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pertanian Indonesia. Dengan mekanisasi, proses pertanian akan jauh lebih cepat, murah dan optimal.
"Mekanisasi seperti ini sudah menjadi impian kami para lulusan mekanik. Karena hanya dengan mekanisasi pertanian, akan menjadi solusi permasalahan pertanian kita selama ini," ujar Yanuar.
Dijelaskannya, saat ini pihaknya terus mengevaluasi terhadap 5 warehouse yang menjadi percontohan. Selain memenuhi segala kebutuhannya sesuai spekifikasi, juga menyempurnakan sistem pengelolaannya.
"Kita terus evaluasi apa saja yang kurang. Kita juga terus memberikan pelatihan-pelatihan pekada UPJA bagaimana mengoperasikan dan memperbaiki alsintan. Termasuk juga pengelolaannya," pungkasnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, mengatakan program PKBM ini bertujuan meningkatkan produksi pertanian yang lebih berdaya saing. Bersinergi dengan Perhimpunan Teknik Pertanian (Perteta), bantuan alat mesin pertanian (alsintan) akan dikelola lebih profesional.
"Permasalahannya belum semua bantuan alsintan tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh poktan. Pengelolaan alsintan di tingkat poktan/gapoktan sejak awal sudah diarahkan untuk melibatkan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang dibentuk oleh Poktan/Gapoktan. Namun kenyataan di lapangan masih ada bantuan alsintan yang dikelola secara "individu" atau tidak melalui UPJA dalam arti bantuan alsintan tidak dikelola secara bisnis," jelas Sarwo Edhy, Jumat (18/10/2019).
Menurutnya, kondisi tersebut yang mengakibatkan alsintan tidak bekerja sesuai kapasitasnya. Bantuan alsintan dimaksudkan untuk meringankan beban biaya usahatani petani, namun tetap dikelola secara bisnis (tidak gratis) agar poktan mempunyai dana untuk perawatan/maintenance alsintan dimaksud.
"Pengelolaan alsintan melalui UPJA diharapkan juga dapat membantu poktan/gapoktan dalam penguatan permodalannya. Sehingga mendorong kemandirian poktan/gapoktan dalam membiayai kegiatan usahataninya," kata Sarwo Edhy.
Melalui kegiatan model pengembangan PKBM, Sarwo berharap semua bantuan sarana dan prasarana yang diberikan Kementan dapat dikelola oleh Gapoktan secara profesional dengan lebih memberdayakan anggotanya.
"Terutama para pemuda taninya (kaum milenial), sehingga semua bantuan Pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan," lanjut Sarwo Edhy.
Untuk itu, peran sinergitas Perteta dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pengawalan dan pengawasan pada kegiatan tersebut menjadi sangat penting.
Adapaun kegiatan ini sudah ada percontohan di lima lokasi yang telah ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 07.1/kpts/OT.050/8/01/2019. Yaitu di Kabupaten Tuban-Jawa Timur, Sukoharjo-Jawa Tengah, Konawe Selatan-Sulawesi Tenggara, Barito Kuala-Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir-Sumatra Selatan.
"Saya harapkan tidak hanya menjadi contoh di daerah tersebut, namun juga menjadi contoh bagi daerah lainnya. Sehingga keberhasilan kegiatan tersebut dapat diterapkan oleh Gapoktan di daerah lain secara cepat dan swadaya," tegasnya.
Untuk itu, lanjutnya, peran Tim Pendamping dalam kegiatan percontohan tersebut menjadi sangat penting. Tentunya dengan mediasi yang baik oleh Dinas Pertanian setempat agar terwujud komunikasi yang lancar antara Gapoktan dengan Perteta di daerah dan para penyuluh pertanian di lapangan.
"Saya minta para pendamping di daerah dapat berinteraksi dengan gapoktan dan seluruh masyarakat tani di masing-masing daerah terutama para pemuda taninya secara intensif dan melaporkannya kepada kami. Sehingga kami dapat merespon kondisi lapangan melalui penyempurnaan kebijakan teknis maupun kebijakan penganggaran," pungkasnya.
Koordinator Tim PKBM PSP- Perteta, Yanuar Purwanto, mengatakan program PKBM dari Kementan ini diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pertanian Indonesia. Dengan mekanisasi, proses pertanian akan jauh lebih cepat, murah dan optimal.
"Mekanisasi seperti ini sudah menjadi impian kami para lulusan mekanik. Karena hanya dengan mekanisasi pertanian, akan menjadi solusi permasalahan pertanian kita selama ini," ujar Yanuar.
Dijelaskannya, saat ini pihaknya terus mengevaluasi terhadap 5 warehouse yang menjadi percontohan. Selain memenuhi segala kebutuhannya sesuai spekifikasi, juga menyempurnakan sistem pengelolaannya.
"Kita terus evaluasi apa saja yang kurang. Kita juga terus memberikan pelatihan-pelatihan pekada UPJA bagaimana mengoperasikan dan memperbaiki alsintan. Termasuk juga pengelolaannya," pungkasnya.
(ven)
Explore More