Darmin Ungkap 4 Prestasi dan 1 Kelemahan Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan ada sejumlah prestasi yang diraih pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam lima tahun. Menurutnya, dalam kondisi makroekonomi, Indonesia tergolong memiliki capaian yang baik.

Pertama, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga stabil di angka 5%, ditengah kondisi ketidakpastian global. Meski memang trennya mengalami perlambatan, namun lebih baik ketimbang negara-negara lain.

"Pertumbuhan ekonomi masih berada di 5%, penurunannya paling sedikit dari berbagai negara. Dibandingkan dengan China yang pertumbuhannya menjadi 6% dari sebelumnya 8,5%," ujar Darmin di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Prestasi selanjutnya adalah inflasi yang terjaga. Indonesia selama lima tahun berhasil menjaga inflasi dalam sasaran 3,5% secara berturut-turut. Capaian ini menurutnya cukup membanggakan, mengingat kondisi ekonomi global yang penuh gejolak, disamping juga Indonesia pernah memiliki sejarah inflasi hingga dobel digit di zaman pemerintahan Orde Baru.

"Inflasi tetap terjaga dikisaran 3,2% hingga 3,3% di setiap tahunnya. Belum pernah Indonesia menikmati stabilitas seperti ini, terjadi dalam waktu lima tahun berturut-turut," katanya.

Selain itu, tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan. Data Badan Pusat Statistik mencatat sejak 2015-2019, pemerintah telah menekan angka kemiskinan. Pada Maret 2015, angka kemiskinan 11,22% setara dengan 28.59 juta penduduk miskin.

Kemudian pada Maret 2019, angka kemiskinan menjadi 9,41% atau setara 25,14 juta penduduk miskin. "Tingkat kemiskinan turun secara konsisten," katanya.

Seiring dengan penurunan kemiskinan, tingkat ketimpangan (gini ratio) juga mengalami perbaikan. Prestasi keempat menurut Darmin itu, memang dicatat BPS pada Maret 2019 sebesar 0,382, turun dibanding Maret 2016 sebesar 0,397. "Gini ratio itu hal yang susah dipadamkan," tambahnya.

Meski demikian, Darmin memberikan satu catatan yakni kelemahan perekonomian Indonesia selama itu. Yaitu defisit neraca dagang yang pada akhirnya berimbas pada defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi selanjutnya.

Data BPS menunjukkan sepanjang Januari-September 2019, kinerja neraca perdagangan Indonesia defisit sebesar USD1,94 miliar. Realisasi ini lebih baik dari periode Januari-September 2018 yang defisit sebesar USD3,81 miliar.

Laju komoditas nonmigas sepanjang awal tahun hingga akhir September 2019 tercatat surplus USD4,49 miliar. Sedangkan untuk komoditas migas tercatat defisit sebesar USD6,44 miliar.

"Memang yang kurangnya neraca perdagangan yang berimbas ke CAD. Tapi ini mulai menunjukkan penurunan dari tahun lalu," jelasnya.