Defisit Melebar, Rizal Ramli Minta Hindari Solusi Tambah Utang
Kamis, 24 Oktober 2019 - 23:27 WIB
Defisit Melebar, Rizal Ramli Minta Hindari Solusi Tambah Utang
A
A
A
JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemungkinan semakin melebar. Perkiraan soal defisit ini sendiri diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai menghadiri rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Kamis (24/10/2019).
"Melihat penerimaan dari sejumlah sektor yang kurang membaik, defisit kemungkinan melebar," kata Sri Mulyani.
Mencermati masalah ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) era pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, mengatakan tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju memang sudah sanggup mendeteksi melebarnya defisit APBN itu.
Tetapi, kata Rizal, solusi yang mereka pikirkan, yang disiapkan dan kemudian ditempuh selalu sama atau yang itu-itu saja.
"Coba cari cara lain, dan hindari solusi tambah utang. Sebab cara itu memang terhitung cukup mudah tapi bebannya paling berat," kata Rizal Ramli di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Selama ini, menurut Rizal, rasio pajak cukup rendah lantaran tim ekonomi hanya menghabiskan energi untuk menguber wajib pajak yang kecil-kecil dan menengah. Akibatnya realisasi penerimaan pajak kita tidak mencapai target.
Sampai akhir Desember 2019, rasio pajak diperkirakan 82%-85% dari Rp1.577, 56 triliun yang dipatok pada APBN 2019.
Rizal mengusulkan agar tim ekonomi serius mengejar big fish atau wajib pajak besar, korporasi besar, dan perusahaan asing yang selama ini beroperasi di Indonesia.
"Toh pemerintah di negara asal para korporasi itu sangat-sangat ketat dalam soal pajak," lanjutnya.
Untuk itu, kata Rizal, tim ekonomi harus lebih kreatif dari sekadar berutang.
Baru-baru ini Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144 tahun 2019 tentang Perkiraan Defisit dan Tambahan Pembiayaan Defisit APBN tahun anggaran 2019, yang dianggap sebagai solusi atas defisit itu.
Kalau solusinya utang lagi, kata Rizal, di samping menjadi beban di masa yang akan datang, itu menjelaskan bahwa kita memang miskin kreatifitas dalam menggali sumber penerimaan yang lain. Seharusnya, tambah Rizal, tim ekonomi lebih berani dan kreatif mencari sumber pendapatan yang lain.
"Melihat penerimaan dari sejumlah sektor yang kurang membaik, defisit kemungkinan melebar," kata Sri Mulyani.
Mencermati masalah ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) era pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, mengatakan tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju memang sudah sanggup mendeteksi melebarnya defisit APBN itu.
Tetapi, kata Rizal, solusi yang mereka pikirkan, yang disiapkan dan kemudian ditempuh selalu sama atau yang itu-itu saja.
"Coba cari cara lain, dan hindari solusi tambah utang. Sebab cara itu memang terhitung cukup mudah tapi bebannya paling berat," kata Rizal Ramli di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Selama ini, menurut Rizal, rasio pajak cukup rendah lantaran tim ekonomi hanya menghabiskan energi untuk menguber wajib pajak yang kecil-kecil dan menengah. Akibatnya realisasi penerimaan pajak kita tidak mencapai target.
Sampai akhir Desember 2019, rasio pajak diperkirakan 82%-85% dari Rp1.577, 56 triliun yang dipatok pada APBN 2019.
Rizal mengusulkan agar tim ekonomi serius mengejar big fish atau wajib pajak besar, korporasi besar, dan perusahaan asing yang selama ini beroperasi di Indonesia.
"Toh pemerintah di negara asal para korporasi itu sangat-sangat ketat dalam soal pajak," lanjutnya.
Untuk itu, kata Rizal, tim ekonomi harus lebih kreatif dari sekadar berutang.
Baru-baru ini Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144 tahun 2019 tentang Perkiraan Defisit dan Tambahan Pembiayaan Defisit APBN tahun anggaran 2019, yang dianggap sebagai solusi atas defisit itu.
Kalau solusinya utang lagi, kata Rizal, di samping menjadi beban di masa yang akan datang, itu menjelaskan bahwa kita memang miskin kreatifitas dalam menggali sumber penerimaan yang lain. Seharusnya, tambah Rizal, tim ekonomi lebih berani dan kreatif mencari sumber pendapatan yang lain.
(ven)
Lihat Juga :
