OJK Dorong Platform Big Data Sektor Keuangan di Ibukota

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mendorong platform big data untuk sektor keuangan di DKI Jakarta demi mengakselerasi potensi ekonomi daerah. Saat ini pelaku jasa keuangan sangat membutuhkan akses database nasabah potensial yang mudah dan tidak berbayar. Hal ini sejalan dengan dibentuknya Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DKI Jakarta yang diinisiasi OJK.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 3 OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan, saat ini belum ada database keuangan untuk provinsi DKI Jakarta. Mayoritas data masih tersebar di berbagai instansi hingga perusahaan startup seperti Gojek.

Padahal, posisi DKI Jakarta sangat krusial sebagai barometer perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 17,59% pada perekonomian nasional hingga kuartal II/2019.

"Masih banyak data tersebar seperti di pemerintahan, perbankan, hingga startup. Informasi yang dimiliki masih sepotong-sepotong. Kalau ada big data khusus DKI Jakarta akan bagus sekali dan gratis. Seluruh potensi keuangan dapat dipetakan dan industri keuangan lebih kuat karena bersama-sama menggarap," ujar Edy di Jakarta, Selasa (6/11/2019).

Dia menjelaskan FKIJK akan menjadi tempat industri keuangan bersinergi dan berkolaborasi dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keuntungannya informasi akan lebih transparan dan kapasitas yang besar akan berdampak lebih maksimal. Contohnya data dari program DP nol persen dan dilengkapi data dari payment system akan kelihatan tren yang disukai masyarakat, apa resikonya, atau suatu lokasi cocok dibangun apa.

"Kita bisa membangun pariwisata DKI Jakarta lebih baik. Karena bisa dilacak data pengunjung, lalu transaksinya menggunakan layanan QRis dari BI. Ini akan membentuk ekosistem bisnis lalu dicari bisnis modelnya seperti yang dikembangkan pada bank sampah," terangnya.

Pihaknya juga siap untuk mengkonsolidasikan data dari perusahaan startup dan fintech. Diharapkan big data DKI Jakarta nantinya bisa diakses semua pihak tanpa membayar. Untuk itu pihaknya siap menertibkan data fintech termasuk pelaku asing dan yang ilegal.

Saat ini semua pihak harus berkolaborasi karena kemajuan teknologi itu dampaknya membuat aman, mudah, dan murah. "Saat ini masyarakat sudah terobsesi mendapatkan kenyamanan. Sehingga model bisnis pelaku industri yang harus berubah menyesuaikan," ujarnya.

Ketua 1 FKIJK Jakarta sekaligus Pemimpin Wilayah BNI Jakarta Kota Yessy Kurnia mengatakan pelaku industri keuangan di DKI Jakarta akan menginisiasi banyak program baik untuk bisnis ataupun sosial.

Sinergi antara industri keuangan nantinya akan mendukung berbagai program Pemda. Bahkan saat ini sudah ada berbagai ketua bidang yang akan mengeksekusi rencana jangka pendek dan panjang hingga dua tahun ke depan.

"Contohnya dalam program DP nol persen tentu akan butuh pembiayaan perbankan dan asuransi jiwa. Lalu untuk menggerakkan perekonomian di perumahan bisa dengan Pegadaian. Nanti akan kita lihat kapasitas bisnis masing-masing," ujar Yessy menambahkan.

Tidak hanya itu, menurutnya sinergi antara industri keuangan dan Pemda DKI Jakarta juga dibutuhkan untuk skala lebih besar seperti membangun pariwisata di Kepulauan Seribu. Nantinya kolaborasi tersebut akan menghasilkan ekosistem yang bisa berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.