Jokowi Minta Kepala Daerah Tutup Mata Izinkan Investasi Berorientasi Ekspor
Rabu, 13 November 2019 - 16:23 WIB
Jokowi Minta Kepala Daerah Tutup Mata Izinkan Investasi Berorientasi Ekspor
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota mempermudah perizinan investasi yang berorientasi ekspor. Sebab, Presiden menegaskan, dengan semakin banyaknya investasi berorientasi ekspor, defisit transaksi berjalan bisa tertangani.
"Saya titip kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata tanda tangan izinnya secepat-cepatnya. Enggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan back up dari Polres, Polda," tegas Presiden di SICC Bogor, Rabu (13/11/2019).
Namun, tidak hanya investasi yang berorientasi ekspor, Jokowi juga meminta investasi yang memproduksi barang substitusi impor juga dipermudah. Selain mengurangi impor, hal ini juga perlu dilakukan agar muncul dan tercipta banyak lapangan kerja. (Baca Juga: Bahlil Sebut Investasi Asing Rp700 Triliun Terkendala Masalah Domestik)
"Ada investor datang ingin bangun pabrik industri substitusi impor juga tutup mata. Tanda tangan secepat-cepatnya. Enggak usah ditanya. Sudah saya beri izin sekarang, tapi kamu mulai kapan? Besok? Langsung digitukan," tandasnya.
Tak hanya itu para kepala daerah juga harus membantu jika investor mengalami kesulitan di lapangan. Misalnya jika investor tersebut mengalami kendala lahan, maka pemda harus membantu. "Di lapangan ada problem apa? Lahan? Bantu, biar segera terealisasi sehingga defisit transasksi berjalan kita menjadi baik," cetusnya.
Menurut Jokowi jika masalah defisit transaksi berjalan selesai maka Indonesia berani "berkelahi" dengan negara mana pun. Sementara jika tidak, maka Indonesia harus terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal sebelum berselisih secara ekonomi dengan suatu negara.
"Kalau enggak, ya kita mikar-mikir. Kalau sudah bagus, sudah surplus, sudah baik, yang nge-banned CPO kita ya kita potong impor mobil dan lain-lain, berani kita. Tapi kalau posisi seperti ini, kita hitung-hitungan untung atau rugi," jelasnya.
"Saya titip kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata tanda tangan izinnya secepat-cepatnya. Enggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan back up dari Polres, Polda," tegas Presiden di SICC Bogor, Rabu (13/11/2019).
Namun, tidak hanya investasi yang berorientasi ekspor, Jokowi juga meminta investasi yang memproduksi barang substitusi impor juga dipermudah. Selain mengurangi impor, hal ini juga perlu dilakukan agar muncul dan tercipta banyak lapangan kerja. (Baca Juga: Bahlil Sebut Investasi Asing Rp700 Triliun Terkendala Masalah Domestik)
"Ada investor datang ingin bangun pabrik industri substitusi impor juga tutup mata. Tanda tangan secepat-cepatnya. Enggak usah ditanya. Sudah saya beri izin sekarang, tapi kamu mulai kapan? Besok? Langsung digitukan," tandasnya.
Tak hanya itu para kepala daerah juga harus membantu jika investor mengalami kesulitan di lapangan. Misalnya jika investor tersebut mengalami kendala lahan, maka pemda harus membantu. "Di lapangan ada problem apa? Lahan? Bantu, biar segera terealisasi sehingga defisit transasksi berjalan kita menjadi baik," cetusnya.
Menurut Jokowi jika masalah defisit transaksi berjalan selesai maka Indonesia berani "berkelahi" dengan negara mana pun. Sementara jika tidak, maka Indonesia harus terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal sebelum berselisih secara ekonomi dengan suatu negara.
"Kalau enggak, ya kita mikar-mikir. Kalau sudah bagus, sudah surplus, sudah baik, yang nge-banned CPO kita ya kita potong impor mobil dan lain-lain, berani kita. Tapi kalau posisi seperti ini, kita hitung-hitungan untung atau rugi," jelasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
