Suharso: Butuh Upaya Inovatif Mencapai Target SDGs 2030
Suharso: Butuh Upaya Inovatif Mencapai Target SDGs 2030
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengingatkan pentingnya upaya inovatif maupun tindakan besar untuk mewujudkan sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada 2030.
"Upaya inovatif, pembiayaan inovatif, serta tindakan besar harus menjadi pendorong untuk mencapai target ambisius dari SDGs," kata Suharso saat membuka lokakarya Global Sustainable Development Report 2019 and Operationalizing Its Finding for The Asia Pasific Region di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Suharso menjelaskan upaya mencapai SDGs tersebut tidak bisa menggunakan cara-cara yang biasa dan konvensional karena membutuhkan terobosan maupun cara-cara yang inovatif.
"SDGs tidak dapat dicapai dengan cara biasa. Kita perlu mengubah bisnis proses dan perencanaan pembangunan dengan upaya yang lebih kuat dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan pencapaian Agenda 2030," katanya.
Dalam kesempatan ini, Suharso memastikan pemerintah berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan SDGs dengan berbagai regulasi pendukung yang telah diterbitkan Presiden Joko Widodo.
Regulasi tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk persiapan, implementasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan SDGs di Indonesia.
"Peraturan Presiden itu menunjuk Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai koordinator implementasi SDGs di Indonesia dalam Tim Koordinasi Nasional SDGs," kata Suharso.
Namun menurut Suharso, masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia, diantaranya terbatasnya sumber daya untuk membantu percepatan capaian.
Untuk itu, Suharso mengatakan Kementerian PPN/Bappenas akan mengidentifikasi masukan yang cocok untuk dimasukkan ke dalam agenda perencanaan pembangunan nasional pada lokakarya yang berlangsung selama tiga hari ini.
Sejalan dengan implementasi SDGs, Indonesia juga telah meluncurkan Low Carbon Development Initiative/Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon.
Inisiatif ini merupakan kebijakan pembangunan yang memberikan kontribusi ke arah pencapaian tujuan untuk pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan sektoral, sekaligus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.
Secara keseluruhan, pelaksanaan SDGs di Indonesia yang telah memasuki tahun keempat banyak mencapai kemajuan. Indonesia juga telah berhasil mengurangi kesenjangan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan lapangan pekerjaan, dan akses terhadap pendidikan.
Lokakarya ini dihadiri Duta Besar Jerman untuk Indonesia Peter Schoof, serta perwakilan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), United States Agency for International Development (USAID), dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
"Upaya inovatif, pembiayaan inovatif, serta tindakan besar harus menjadi pendorong untuk mencapai target ambisius dari SDGs," kata Suharso saat membuka lokakarya Global Sustainable Development Report 2019 and Operationalizing Its Finding for The Asia Pasific Region di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Suharso menjelaskan upaya mencapai SDGs tersebut tidak bisa menggunakan cara-cara yang biasa dan konvensional karena membutuhkan terobosan maupun cara-cara yang inovatif.
"SDGs tidak dapat dicapai dengan cara biasa. Kita perlu mengubah bisnis proses dan perencanaan pembangunan dengan upaya yang lebih kuat dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan pencapaian Agenda 2030," katanya.
Dalam kesempatan ini, Suharso memastikan pemerintah berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan SDGs dengan berbagai regulasi pendukung yang telah diterbitkan Presiden Joko Widodo.
Regulasi tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk persiapan, implementasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan SDGs di Indonesia.
"Peraturan Presiden itu menunjuk Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai koordinator implementasi SDGs di Indonesia dalam Tim Koordinasi Nasional SDGs," kata Suharso.
Namun menurut Suharso, masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia, diantaranya terbatasnya sumber daya untuk membantu percepatan capaian.
Untuk itu, Suharso mengatakan Kementerian PPN/Bappenas akan mengidentifikasi masukan yang cocok untuk dimasukkan ke dalam agenda perencanaan pembangunan nasional pada lokakarya yang berlangsung selama tiga hari ini.
Sejalan dengan implementasi SDGs, Indonesia juga telah meluncurkan Low Carbon Development Initiative/Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon.
Inisiatif ini merupakan kebijakan pembangunan yang memberikan kontribusi ke arah pencapaian tujuan untuk pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan sektoral, sekaligus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.
Secara keseluruhan, pelaksanaan SDGs di Indonesia yang telah memasuki tahun keempat banyak mencapai kemajuan. Indonesia juga telah berhasil mengurangi kesenjangan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan lapangan pekerjaan, dan akses terhadap pendidikan.
Lokakarya ini dihadiri Duta Besar Jerman untuk Indonesia Peter Schoof, serta perwakilan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), United States Agency for International Development (USAID), dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
(ven)
Explore More