Subway-Amfibi Melengkapi Fasilitas Transportasi Ibu Kota Baru

JAKARTA - Pemerintah memikirkan secara matang sistem transportasi yang akan melengkapi sarana dan prasarana di ibu kota negara yang baru. Rencananya sistem transportasi akan dilengkapi moda transportasi modern dan terintegrasi.

Di antara moda transportasi yang bakal dihadirkan adalah subway dan bus amfibi yang bisa digunakan untuk transportasi air dan darat. Tak hanya itu,ibu kota baru juga akan dilengkapi dengan sarana kereta api listrik. Sistem transportasi yang dihadirkan bahkan akan jauh lebih canggih dari pada di Jakarta.

Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur transportasi tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp222,69 triliun.

Dana Rp 222,69 triliun itu bakal digunakan untuk membangun transportasi darat, laut dan udara. Rinciannya, Rp 30 miliar untuk membuat master plan, detail engineering design, dan studi kelayakan. Kemudian, Rp 7,35 triliun akan digunakan untuk pembangunan bandar udara Sepinggan dan AAP Samarinda. Anggaran untuk pembangunan transportasi laut membutuhkan biaya Rp 1,37 triliun. Yang akan digunakan untuk membangun terminal, pengembangan dan rehabilitasi dermaga.

“Kami juga akan subsidi operasional, penetapan traffic, dan separtion scheme. Lalu pengembangan telkompel dan fasilitas lainnya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub Djoko Sasono di Gedung DPR, Senayan. Untuk pembangunan transportasi perkeretaapian, anggaran yang dibuthkan mencapai Rp 209,9 triliun. Sedangkan Rp 4,07 miliar digunakan untuk pengembangan transportasi darat. Rinciannya, untuk membangun halte, terminal, bus air, pelabuhan penyeberangan, dan kelengkapan jalan. “Kami juga akan membuat amphibi bus. Agar bisa dipakai di air dan di darat. Kami juga akan bikin bandara VVIP,” imbuhnya.

Pemerintah sendiri memproyeksikan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibukota mencapai Rp 466 triliun. Sebesar Rp 89,4 triliun dialokasikan dari APBN untuk pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, gedung legislatif dan yudikatif, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau dan pangkalan militer.

Kemudian Rp253,4 triliun bersumber dari kerjasama pemerintah dan badan usaha digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Diantaranya air minum dan sanitasi, rumah dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri. Juga untuk pembangunan infrastruktur utama selain yang telah tercakup dalam APBN. Diantaranya gedung eksekutif, urban transport berbasis rel, peningkatan konektivitas seperti bandara, pelabuhan dan jalan tol dan non tol, sarana pendidikan dan sarana kesehatan serta lembaga pemasyarakatan (lapas).

Sedangkan Rp 123,2 triliun bersumber dari skema swasta dan BUMN/BUMD yang digunakan untuk membangun perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta, science technopark, sarana kesehatan swasta, pusat perbelanjaan. “KPBU dan Swasta diharapkan sebagai sumber utama pembiayaan,” ujar Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Rencananya, ibukota baru ini didesain untuk menjadi kota terbaik di dunia, dengan mengusung konsep modern, green dan forest city dan diproyeksikan bisa mendorong perekonomian Indonesia Timur. “Ibu kota negara ini diproyeksikan sebagai ibu kota negara yang terbaik di dunia, the best on earth. Sehingga, menunjukkan simbol identitas bangsa yang merepresentasikan persatuan bangsa dalam kerangka nation and state building. Serta merefleksikan kebhinekaan Indonesia,” kata Suharso.

Ibukota baru juga akan menjadi kota modern dan berstandar internasional, menjadi pusat universitas internasional, serta pusat penelitian yang berteknologi tinggi bagi industri perekonomian lokal. Ibukota baru juga mengusung konsep smart, green dan beautiful sustainable juga. Dengan konsep forest city, pemerintah akan mengembalikan dan meningkatkan kualitas hutan di Kalimantan sebagai paru-paru dunia termasuk perlindungan mamalia besar seperti orang utan dan dugong.

Kawasan ini akan memanfaatkan energi terbarukan, smart grid untuk sambungan listrik, infrastruktur fisik dan digital cerdas. Mengintegrasikan transportasi publik terintegrasi dengan moda non motorized. ‘’Menerapkan konsep smart water management, integrated drainage, drinkable tap water, smart waste management. serta, adaptif, tanggal dan responsive terhadap bencana,” paparnya.

Pemerintah ingin membuat tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif. Karenanya, akan diterapkan konsep smart government dengan penggunaan sistem cloud storage yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Juga memanfaatkan peluang rekonstruksi birokrasi dan reformasi kepemerintahan serta masyarakat yang cerdas. “Mendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur dan mengembangkan high tech and clean industries. Juga mengembangkan sektor ekonomi berdaya saing global,” imbuh Suharso.

Pemerintah menetapkan zonasi peruntukan lahan dan rencana kelembagaan pengelolaan kawasan yang dibagi ke dalam tiga bagian. Pertama, kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.000 hektare (Ha) yang berisi istana, kantor lembaga negara eksekutif legislatif yudikatif, botanical garden. Juga untuk markas besar TNI/Polri, diplomatic compound, co-working space untuk 100 ribu orang, hunian VIP untuk presiden, wakil presiden, menteri pimpinan lembaga, serta pejabat eselon I dan II.

Zona dua, memiliki luas area 40.000 Ha. Terdiri atas hunian umum, co-working space untuk 50 ribu orang, fasilitas pendidikan kesehatan, fasilitas peribadatan, taman budaya, konservasi orang utan, universitas, science and techno park, high tech and clean industries, R&D center, sport center, musium, pusat perbelanjaan, mabes TNI/Polri, dan pangkalan militer. Sedangkan zona tiga, yang merupakan daerah perluasan ibu kota negara memiliki luas lahan 254.000 Ha. Terdiri atas national park dan klaster pemukiman non ASN.

Sementara itu, sejumlah Anggota Komisi V DPR mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan perencanaan ibu kota baru secara matang sebelum proses pembangunan, ada juga yang mengingatkan jangan sampai pemerintah terjebak agenda siluman yang hendak menggagalkan pembangunan ibu kota baru itu.

“Yang perlu kami ingatkan ke kementerian, jangan sampai nanti pola integrasi, konektivitas itu meninggalkan 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim. Jangan sampai kita buat pusat pemerintahan negara tetapi ada kesenjangan budaya dan ekonomi dengan 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim,” kata Anggota Komisi V DPR Irwan.

Terkait anggaran, Politikus Demokrat ini meyakini bahwa Presiden Jokowi mampu mengatasinya. Dia juga menyampaikan, produk domestik regional bruto (PDRB ) Kaltim mencapai Rp 630 triliun. “Jadi jangan terlalu dipertengangan soal anggaran ini karena kecintaan terhadap RI adalah harga mati,” ujarnya.

Anggota Komisi V dari Fraksi PAN, Hanna Gayatri mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota berarti harus merevisi UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia perlu direvisi. “Sehingga, ketika pemindahan ibu kota ada payung hukumnya,” tutur Hanna.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, Komisi V DPR meminta kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk melanjutkan kajian tentang tahapan-tahapan tahapan rencana pengembangan infrastruktur di ibu kota baru maupun skema pembiayaan yang akan dipergunakan secara lebih detail.

“Komisi V DPR meminta kepada Kementerian PUPR, Bappenas dan Kemenhub agar dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan transportasi ibu kota negara dilakukan setelah diterapkannya undang-undang tentang ibu kota negara yang baru,” tegasnya.

Komisi V DPR juga meminta pada ketiga kementerian ini agar pemindahan ibu kota ini tetap memperhatikan kearifan lokal dan daerah penyangganya. “Komisi V DPR akan mengagendakan rapat dengan Kementerian PUPR, Kemenhub dan Bappenas dalam rangka pembahasan lebih lanjut terhadap rencana pemindahan ibu kota negara,” tutupnya. (Kiswondari Pawiro)