Hilirisasi Sektor Pertambangan Harus Dipercepat
Kamis, 21 November 2019 - 11:48 WIB
Hilirisasi Sektor Pertambangan Harus Dipercepat
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertambangan. Jika hilirisasi pertambangan bisa dilakukan, masalah defisit neraca perdagangan bisa dituntaskan.
“Saya mengajak sore hari ini kita semua untuk memulai memproses barang tambang kita ini menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga negara kita memiliki nilai tambah dan multiplier effect yang besar, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat,” kata Presiden di depan para pengusaha pertambangan dalam Indonesian Mining Association Award 2019 di Jakarta kemarin.
Presiden mengaku telah memperhitungkan, jika sektor pertambangan melakukan hilirisasi, maka dalam waktu kurang dari tiga tahun masalah defisit neraca perdagangan bisatun tas. Apalagi, sektor pertambangan memiliki banyak komoditas yang bisa dihilirisasi.
Dia menyebut sempat membuat sebuah skenario jika hilirisasi industri nikel bisa terjadi sepenuhnya, maka persoalan defisit neraca transaksi perdagangan dan neraca transaksi berjalan bisa selesai dalam kurun waktu tiga tahun.
“Itu hanya satu (komoditas). Kita baru berbicara satu komoditas yang namanya nikel, belum berbicara masalah timah, belum berbicara masalah batubara, belum berbicara masalah copper. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dari sana,” jelasnya.
Proses hilirisasi, menurut Presiden, membuat barang tambang yang semula hanya dijual sebagai barang mentah bisa memiliki nilai tambah lebih besar karena melalui proses industrialisasi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Jika persoalan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan tidak lagi menghantui Indonesia, Jokowi menyebut Indonesia tidak perlu takut lagi dengan pergerakan dolar.
“Dan, perlu saya sampaikan bahwa UU Minerba kita juga mengamanatkan ke sana sampai 2017, seingat saya. Tapi, ada relaksasi menjadi tahun 2022. Jangan dipikir saya tidak mengerti,” tambahnya.
Jokowi membuka diri kepada para pengusaha tambang yang mengalami kesulitan untuk mewujudkan hilirisasi. Presiden bersedia untuk membicarakan masalah ini di istana negara. “Kalau ada masalah yang berkaitan misalnya pendanaan untuk menyelesaikan (hilirisasi), marilah kita bicara. Saya juga bisa mencarikan solusi kalau itu memang diperlukan,” kata Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, dengan hilirisasi, transformasi ekonomi bisa dilakukan. Dia ingin agar hal ini jangan sampai merugikan para pengusaha sehingga perlu desain bisnis yang tepat.
“Nanti kita bicara di Istana mengenai ini, bagaimana mendesain agar jangan ada yang di -rugikan. Itu saja yang saya inginkan. Pemerintah tidak ingin merugikan, tetapi kita juga ingin mendesain agar strategi bisnis negara betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, saat ini 98% produksi nikel domestik diekspor ke China. Padahal, jika diolah sendiri di dalam negeri bisa membantu mendorong penerimaan negara lebih besar. “Kalau diproduksi dalam negeri dengan listrik, bisa lebih murah,” ungkap Luhut.
Luhut memperkirakan saatini potensi ekspor nikel sebesar USD10 miliar. Artinya, masih tersisa USD24 miliar lagi yang harus dioptimalisasi. Langkah hilirisasi ini bisa mendorong minat investor terhadap investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) di Indonesia sehingga defisit neraca dagang Indonesia bisa membaik.
Dia menyatakan segera mengupayakan investor untuk masuk satu di antaranya investor asal China dan dari beberapa negara lain. Tak hanya nikel, Luhut menyatakan pemerintah juga akan melakukan hilirisasi timahdan bauksit setelah 2024 sehingga kerangka mobil listrik itu juga nanti bisa menggunakan semua komponen dalam negeri dari nikel dan turunannya.
Misalnya, ban untuk mobil listrik bisa mengandalkan dariproduksi karet dalam negeri. Begitu pula produksi plat dan baterai mobil listrik bisa diproduksi domestik. “Kita saja yang terkadang mau gampang saja, ekspor raw material. Musti ada pengorbanan sedikit, setelah beberapa tahun akan ada nilai tambah,” paparnya. (Dita Angga/Ant)
“Saya mengajak sore hari ini kita semua untuk memulai memproses barang tambang kita ini menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga negara kita memiliki nilai tambah dan multiplier effect yang besar, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat,” kata Presiden di depan para pengusaha pertambangan dalam Indonesian Mining Association Award 2019 di Jakarta kemarin.
Presiden mengaku telah memperhitungkan, jika sektor pertambangan melakukan hilirisasi, maka dalam waktu kurang dari tiga tahun masalah defisit neraca perdagangan bisatun tas. Apalagi, sektor pertambangan memiliki banyak komoditas yang bisa dihilirisasi.
Dia menyebut sempat membuat sebuah skenario jika hilirisasi industri nikel bisa terjadi sepenuhnya, maka persoalan defisit neraca transaksi perdagangan dan neraca transaksi berjalan bisa selesai dalam kurun waktu tiga tahun.
“Itu hanya satu (komoditas). Kita baru berbicara satu komoditas yang namanya nikel, belum berbicara masalah timah, belum berbicara masalah batubara, belum berbicara masalah copper. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dari sana,” jelasnya.
Proses hilirisasi, menurut Presiden, membuat barang tambang yang semula hanya dijual sebagai barang mentah bisa memiliki nilai tambah lebih besar karena melalui proses industrialisasi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Jika persoalan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan tidak lagi menghantui Indonesia, Jokowi menyebut Indonesia tidak perlu takut lagi dengan pergerakan dolar.
“Dan, perlu saya sampaikan bahwa UU Minerba kita juga mengamanatkan ke sana sampai 2017, seingat saya. Tapi, ada relaksasi menjadi tahun 2022. Jangan dipikir saya tidak mengerti,” tambahnya.
Jokowi membuka diri kepada para pengusaha tambang yang mengalami kesulitan untuk mewujudkan hilirisasi. Presiden bersedia untuk membicarakan masalah ini di istana negara. “Kalau ada masalah yang berkaitan misalnya pendanaan untuk menyelesaikan (hilirisasi), marilah kita bicara. Saya juga bisa mencarikan solusi kalau itu memang diperlukan,” kata Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, dengan hilirisasi, transformasi ekonomi bisa dilakukan. Dia ingin agar hal ini jangan sampai merugikan para pengusaha sehingga perlu desain bisnis yang tepat.
“Nanti kita bicara di Istana mengenai ini, bagaimana mendesain agar jangan ada yang di -rugikan. Itu saja yang saya inginkan. Pemerintah tidak ingin merugikan, tetapi kita juga ingin mendesain agar strategi bisnis negara betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, saat ini 98% produksi nikel domestik diekspor ke China. Padahal, jika diolah sendiri di dalam negeri bisa membantu mendorong penerimaan negara lebih besar. “Kalau diproduksi dalam negeri dengan listrik, bisa lebih murah,” ungkap Luhut.
Luhut memperkirakan saatini potensi ekspor nikel sebesar USD10 miliar. Artinya, masih tersisa USD24 miliar lagi yang harus dioptimalisasi. Langkah hilirisasi ini bisa mendorong minat investor terhadap investasi langsung atau foreign direct investment (FDI) di Indonesia sehingga defisit neraca dagang Indonesia bisa membaik.
Dia menyatakan segera mengupayakan investor untuk masuk satu di antaranya investor asal China dan dari beberapa negara lain. Tak hanya nikel, Luhut menyatakan pemerintah juga akan melakukan hilirisasi timahdan bauksit setelah 2024 sehingga kerangka mobil listrik itu juga nanti bisa menggunakan semua komponen dalam negeri dari nikel dan turunannya.
Misalnya, ban untuk mobil listrik bisa mengandalkan dariproduksi karet dalam negeri. Begitu pula produksi plat dan baterai mobil listrik bisa diproduksi domestik. “Kita saja yang terkadang mau gampang saja, ekspor raw material. Musti ada pengorbanan sedikit, setelah beberapa tahun akan ada nilai tambah,” paparnya. (Dita Angga/Ant)
(nfl)
Lihat Juga :
