2024, Pemerintah Targetkan 80% Lulusan Perguruan Tinggi Siap Kerja
Sabtu, 23 November 2019 - 05:13 WIB
2024, Pemerintah Targetkan 80% Lulusan Perguruan Tinggi Siap Kerja
A
A
A
JAKARTA - Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2020-2024, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)menjadi prioritas utama pemerintah dari lima program prioritas lainnya, agar mampu menciptakan tenaga kerja yang dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri 4.0.
Melalui penguatan SDM yang menyeluruh dengan reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi bekerja sama dengan industri, perguruan tinggi dan pemerintah, pada 2024 Indonesia diharapkan mampu menciptakan 80% dari lulusan perguruan tinggi langsung bisa bekerja, sekitar 52% angkatan kerja telah memiliki pendidikan menengah keatas serta sekitar 2 juta orang adalah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah bersertifikat kompetensi.
Target yang cukup tinggi ini didukung oleh alokasi anggaran yang tidak sedikit juga, sesuai dengan amanat konstitusi, anggaran pendidikan telah ditetapkan sebesar 20% dari total belanja negara setiap tahunnya atau secara nominal sekitar Rp508 triliun.
Pada 2020, sebesar Rp6.697 triliun akan digunakan untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin untuk bisa meningkatan jenjang pendidikan ke bangku kuliah melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ditargetkan mencapai 819.000 mahasiswa, dengan mahasiswa baru sebesar 420.000 orang dan yang sedang berjalan sebanyak 399.000 mahasiswa.
Demi meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM menghadapi era industri 4.0, pemerintah merencanakan dan merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja, melalui kerjasama industri, perguruan tinggi dan pemerintah untuk memperkuat pendidikan vokasi.
PT Karya Citra Nusantara tidak mau ketinggalan dalam merespon kebijakan peningkatan SDM ini melalui pembekalan basic course/diklat yang diberikan kepada karyawan oeprasional bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).
Sebagai tahap awal, STIP akan akan memberikan sekitar 12 basic course bagi seluruh karyawan operasional KCN, sehingga karyawan menjadi terlatih dan pada akhirnya mendapat sertifikasi, sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh konvensi internasional bagi standar latihan, sertifikasi dan dinas jaga pelaut atau lebih dikenal dengan STCW 1978.
"Selain itu, kami akan menyediakan fasilitas dan sarana bagi taruna STIP yang akan menjalankan KKN sebagai syarat untuk kelulusan, juga menjadi tempat untuk penelitian dan magang baik bagi teruna maupun dosen STIP," kata Direktur Utama KCN Widodo Setiadi saat penandatanganan kerjasama dengan STIP di Jakarta, Jumat (22/11/2019).
"Kedepan, kami akan memberikan beasiswa bagi para teruna yang berasal dari daerah Marunda/Cilincing, kami sangat berharap dengan beasiswa ini, angka pengangguran di Indonesia mampu terus ditekan," tambah Widodo.
Dalam 5 tahun terakhir pemerintah secara bertahap mampu memangkas angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 6,18% pada Agustus 2015, menjadi 5,28% pada Agustus 2019.
Jumlah pengangguran terbesar masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tercatat sebesar 10,42%, sekolah menengah atas sebesar 7,92% dan ketiga terbesar tamatan diploma I/II/III yang tercatat sebesar 5,99%.
Untuk semakin menekan angka pengangguran kedepan, untuk yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, pemerintah menghadirkan kartu prakerja demi meningkatkan kualitas pencari kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
Melalui penguatan SDM yang menyeluruh dengan reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi bekerja sama dengan industri, perguruan tinggi dan pemerintah, pada 2024 Indonesia diharapkan mampu menciptakan 80% dari lulusan perguruan tinggi langsung bisa bekerja, sekitar 52% angkatan kerja telah memiliki pendidikan menengah keatas serta sekitar 2 juta orang adalah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang telah bersertifikat kompetensi.
Target yang cukup tinggi ini didukung oleh alokasi anggaran yang tidak sedikit juga, sesuai dengan amanat konstitusi, anggaran pendidikan telah ditetapkan sebesar 20% dari total belanja negara setiap tahunnya atau secara nominal sekitar Rp508 triliun.
Pada 2020, sebesar Rp6.697 triliun akan digunakan untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin untuk bisa meningkatan jenjang pendidikan ke bangku kuliah melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ditargetkan mencapai 819.000 mahasiswa, dengan mahasiswa baru sebesar 420.000 orang dan yang sedang berjalan sebanyak 399.000 mahasiswa.
Demi meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM menghadapi era industri 4.0, pemerintah merencanakan dan merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja, melalui kerjasama industri, perguruan tinggi dan pemerintah untuk memperkuat pendidikan vokasi.
PT Karya Citra Nusantara tidak mau ketinggalan dalam merespon kebijakan peningkatan SDM ini melalui pembekalan basic course/diklat yang diberikan kepada karyawan oeprasional bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).
Sebagai tahap awal, STIP akan akan memberikan sekitar 12 basic course bagi seluruh karyawan operasional KCN, sehingga karyawan menjadi terlatih dan pada akhirnya mendapat sertifikasi, sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh konvensi internasional bagi standar latihan, sertifikasi dan dinas jaga pelaut atau lebih dikenal dengan STCW 1978.
"Selain itu, kami akan menyediakan fasilitas dan sarana bagi taruna STIP yang akan menjalankan KKN sebagai syarat untuk kelulusan, juga menjadi tempat untuk penelitian dan magang baik bagi teruna maupun dosen STIP," kata Direktur Utama KCN Widodo Setiadi saat penandatanganan kerjasama dengan STIP di Jakarta, Jumat (22/11/2019).
"Kedepan, kami akan memberikan beasiswa bagi para teruna yang berasal dari daerah Marunda/Cilincing, kami sangat berharap dengan beasiswa ini, angka pengangguran di Indonesia mampu terus ditekan," tambah Widodo.
Dalam 5 tahun terakhir pemerintah secara bertahap mampu memangkas angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 6,18% pada Agustus 2015, menjadi 5,28% pada Agustus 2019.
Jumlah pengangguran terbesar masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tercatat sebesar 10,42%, sekolah menengah atas sebesar 7,92% dan ketiga terbesar tamatan diploma I/II/III yang tercatat sebesar 5,99%.
Untuk semakin menekan angka pengangguran kedepan, untuk yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, pemerintah menghadirkan kartu prakerja demi meningkatkan kualitas pencari kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
(ven)
Lihat Juga :
