Energy Watch Nilai Ahok dan Budi Sadikin Komposisi Pas untuk Pertamina
Energy Watch Nilai Ahok dan Budi Sadikin Komposisi Pas untuk Pertamina
A
A
A
JAKARTA - Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama dan Budi Gunadi Sadikin sebagai Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mengundang respon positif dari Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan.
"Menurut saya, posisi Ahok saat ini bukan pilihan utama. Mungkin pemerintah mau menjadikannya Direktur Utama, cuma dipertimbangkan menjadi Komisaris Utama karena resistensinya banyak dari masyarakat dan serikat pekerja," tutur Mamit kepada SINDOnews di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Ia menyampaikan bahwa Ahok harus melakukan pengawasan terhadap direksi, terlebih dirinya juga sebagai tangan kanan pemerintah dalam menjalankan program atau rencana yang sudah diterapkan pemerintah sehingga hasilnya bisa sesuai yang diharapkan.
"Hal yang ramai dibicarakan misalnya adalah pembangunan, menggenjot investasi migas, upgrade kilang, dan terkait masalah mengurangi impor khususnya impor LPG yang berkontribusi pada CAD. Ini adalah program atau rencana yang menjadi harapan dari Jokowi dalam memilih Ahok sebagai Komisaris Utama," tutur Mamit.
Mamit juga menjelaskan, dengan posisi Ahok saat ini, kewenangannya terbatas, ia tidak bisa langsung berbicara teknis sehingga bisa langsung eksekusi karena komisaris hanya bisa mengawasi. Setidaknya, dengan posisi ini, Ahok bisa memberikan masukan langsung kepada direksi Pertamina.
"Fungsi strategisnya adakah ketika direksi tidak bekerja maksimal, Ahok bisa melakukan peneguran, apalagi ia didampingi Budi Sadikin. Ini komposisi bagus, supaya kinerja Pertamina lebih baik. Banyak PR seperti lifting produksi, menambahkan kegiatan eksplorasi, dan serta diharapkan bisa ada efisiensi dengan mengatasi mafia migas," terang ia.
Di sisi lain, Mamit menyebutkan Pertamina sebagai pemberi layanan masyarakat harus tetap menjalankan program layanan seperti BBM Satu Harga.
"Konsumsi BBM kan masih ditahan harganya oleh pemerintah, siapa tahu nanti Ahok bisa membicarakan dengan pihak-pihak terkait agar harganya bisa mengikuti pasar," tutup Mamit.
"Menurut saya, posisi Ahok saat ini bukan pilihan utama. Mungkin pemerintah mau menjadikannya Direktur Utama, cuma dipertimbangkan menjadi Komisaris Utama karena resistensinya banyak dari masyarakat dan serikat pekerja," tutur Mamit kepada SINDOnews di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Ia menyampaikan bahwa Ahok harus melakukan pengawasan terhadap direksi, terlebih dirinya juga sebagai tangan kanan pemerintah dalam menjalankan program atau rencana yang sudah diterapkan pemerintah sehingga hasilnya bisa sesuai yang diharapkan.
"Hal yang ramai dibicarakan misalnya adalah pembangunan, menggenjot investasi migas, upgrade kilang, dan terkait masalah mengurangi impor khususnya impor LPG yang berkontribusi pada CAD. Ini adalah program atau rencana yang menjadi harapan dari Jokowi dalam memilih Ahok sebagai Komisaris Utama," tutur Mamit.
Mamit juga menjelaskan, dengan posisi Ahok saat ini, kewenangannya terbatas, ia tidak bisa langsung berbicara teknis sehingga bisa langsung eksekusi karena komisaris hanya bisa mengawasi. Setidaknya, dengan posisi ini, Ahok bisa memberikan masukan langsung kepada direksi Pertamina.
"Fungsi strategisnya adakah ketika direksi tidak bekerja maksimal, Ahok bisa melakukan peneguran, apalagi ia didampingi Budi Sadikin. Ini komposisi bagus, supaya kinerja Pertamina lebih baik. Banyak PR seperti lifting produksi, menambahkan kegiatan eksplorasi, dan serta diharapkan bisa ada efisiensi dengan mengatasi mafia migas," terang ia.
Di sisi lain, Mamit menyebutkan Pertamina sebagai pemberi layanan masyarakat harus tetap menjalankan program layanan seperti BBM Satu Harga.
"Konsumsi BBM kan masih ditahan harganya oleh pemerintah, siapa tahu nanti Ahok bisa membicarakan dengan pihak-pihak terkait agar harganya bisa mengikuti pasar," tutup Mamit.
(ven)
Explore More