Sri Mulyani Minta Bea Cukai Adaptif Tanggapi Keluhan Dunia Usaha
Sri Mulyani Minta Bea Cukai Adaptif Tanggapi Keluhan Dunia Usaha
A
A
A
JAKARTA - Kondisi global yang berubah cepat menuntut para aparatur sipil negara (ASN) untuk mengubah mindset dan cara kerja yang adaptif serta responsif terhadap dinamika perubahan. Termasuk perkembangan model bisnis yang semakin beragam.
ASN dituntut tidak hanya memahami peraturan yang berlaku, juga memahami konteks bisnis. Hal ini tergambar dari peringkat Ease of Doing Business Indonesia, yang masih kalah cepat dibanding negara lain, yang responsif terhadap keluhan dunia usaha.
Karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan para pimpinan dan pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mampu menangkap aspirasi pelaku usaha. Sehingga diharapkan iklim berusaha Indonesia menjadi semakin kondusif.
"Coba sekarang teman-teman di Bea Cukai pikirkan tentang penyederhaan regulasi. Saya juga akan menantang ini untuk Direktorat Jenderal Pajak. Saya ingin teman-teman di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sekali-kali Anda untuk mencoba merasakan dan memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi para pengusaha di lapangan. (Pura-pura) jadilah eksportir atau importir yang tidak punya koneksi," pesan Sri Mulyani di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Dia melanjutkan, jika aparat DJBC tidak berupaya memahami kebutuhan dunia usaha dan melakukan perbaikan yang tepat maka birokrat akan cenderung tidak memiliki empati. Dan hanya fokus pada peraturan yang berlaku. Mentalitas dan cara bekerja seperti ini akan menghambat perkembangan bisnis di Indonesia.
"Kalau anda tidak pernah memahami maka Anda tidak akan pernah punya empati. Jawaban (birokrat) akan selalu pasal, prosedur, aturan dan muka Anda ya muka besi saja (tanpa mau memahami kendala-kendala di lapangan). Which is not helping padahal value kita adalah pelayanan. Dan itu tidak terefleksikan," tambah Menkeu.
Namun demikian, memahami bisnis dan bersikap empati bukan berarti harus kompromi terhadap integritas dan nilai-nilai profesionalisme. Para pejabat dan jajaran DJBC harus tetap waspada, mengingat kebijakan kemudahan bisnis seringkali disalahgunakan oleh beberapa oknum yang nakal.
"Pihak DJBC harus mampu mengeliminir ekses negatif suatu kebijakan dengan menertibkan para oknum tersebut namun tidak mengusik para pelaku usaha yang jujur dan patuh terhadap ketentuan," jelasnya.
ASN dituntut tidak hanya memahami peraturan yang berlaku, juga memahami konteks bisnis. Hal ini tergambar dari peringkat Ease of Doing Business Indonesia, yang masih kalah cepat dibanding negara lain, yang responsif terhadap keluhan dunia usaha.
Karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan para pimpinan dan pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mampu menangkap aspirasi pelaku usaha. Sehingga diharapkan iklim berusaha Indonesia menjadi semakin kondusif.
"Coba sekarang teman-teman di Bea Cukai pikirkan tentang penyederhaan regulasi. Saya juga akan menantang ini untuk Direktorat Jenderal Pajak. Saya ingin teman-teman di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sekali-kali Anda untuk mencoba merasakan dan memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi para pengusaha di lapangan. (Pura-pura) jadilah eksportir atau importir yang tidak punya koneksi," pesan Sri Mulyani di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Dia melanjutkan, jika aparat DJBC tidak berupaya memahami kebutuhan dunia usaha dan melakukan perbaikan yang tepat maka birokrat akan cenderung tidak memiliki empati. Dan hanya fokus pada peraturan yang berlaku. Mentalitas dan cara bekerja seperti ini akan menghambat perkembangan bisnis di Indonesia.
"Kalau anda tidak pernah memahami maka Anda tidak akan pernah punya empati. Jawaban (birokrat) akan selalu pasal, prosedur, aturan dan muka Anda ya muka besi saja (tanpa mau memahami kendala-kendala di lapangan). Which is not helping padahal value kita adalah pelayanan. Dan itu tidak terefleksikan," tambah Menkeu.
Namun demikian, memahami bisnis dan bersikap empati bukan berarti harus kompromi terhadap integritas dan nilai-nilai profesionalisme. Para pejabat dan jajaran DJBC harus tetap waspada, mengingat kebijakan kemudahan bisnis seringkali disalahgunakan oleh beberapa oknum yang nakal.
"Pihak DJBC harus mampu mengeliminir ekses negatif suatu kebijakan dengan menertibkan para oknum tersebut namun tidak mengusik para pelaku usaha yang jujur dan patuh terhadap ketentuan," jelasnya.
(ven)
Explore More