Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Dianggap Menguntungkan China

JAKARTA - Kebijakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait ekspor bijih mentah nikel dianggap telah mencederai kedaulatan Indonesia sekaligus memenangkan China dalam persaingan mobil dunia.

Awalnya, pemerintah melarang ekspor bijih mentah nikel sampai 2022 dalam rangka pembangunan smelter dan peningkatan kualitas nikel Indonesia. Tetapi Luhut mempercepatnya hingga 1 Januari 2020, dan kemudian dipercepat kembali pada tahun ini.

Pakar ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan sejauh ini Jepang, Jerman dan China merupakan tiga negara yang bersaing tajam di industri mobil. Di tiga negara itu, mereka bersaing dalam menghimpun nikel sebagai bahan baku baterai mobil.

"China sendiri sudah menerapkan electric vehicle-nya pada 2025, itu 35%. Itu berarti China harus segera membutuhkan baterai. Kalau dia mau baterai lithium, dia butuh nikel sesegera mungkin. Artinya kebijakan tersebut membenarkan ekspor nikel ke China, itu sedang menolong China memenangkan persaingan antara Jepang dan Jerman," kata Ichsanuddin saat dihubungi, Kamis (28/11/2019).

Ichsanuddin memastikan di tengah-tengah persaingan tidak sehat antarnegara dan antarkoorporasi saat ini, hanya negara yang dieksplorasi sumber daya alamnya secara mentah yang selalu merugi. Dalam hal perebutan bijih mentah nikel ini, Indonesia yang merugi apabila mengekspor ke China.

"Kesimpulannya kebijakan Luhut Binsar Panjaitan bukan sekadar menguntungkan China, tetapi merugikan Indonesia. Sekarang pertanyaan kenapa Luhut bisa mengeluarkan kebijakan seperti tadi? Ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk mengokohkan keberadaan China di panggung internasional," jelas dia.

Ichsanuddin juga menilai kebijakan politikus Golkar itu juga membuat lesu penambang nikel berkalori rendah dan berkalori tinggi. Penambang nikel yang punya berkalori rendah di bawah 11% pasti tidak mau membangun smelter dan mengelola nikel mentah. Pada akhirnya. bijih mentah nikel dengan kisaran kalori 11% dijual murah, padahal masih bisa dikelola sebagai lithium yang baik.

"Yang rugi Indonesia karena enggak dapat nilai tambah. Itu dari aspek kebijakan, tidak adil," kata dia.

Kebijakan larangan ekspor dianulir sendiri juga membuktikan inkonsisten pemerintah. Sebab, penambang yang sudah membangun smelter dengan modal besar harus merugi sebelum produksi terjadi.

Ichsanuddin juga melihat kebijakan itu membuat iklim investasi di Indonesia tidak memiliki kepastian. Hal ini juga mengonfirmasi pandangan Bank Dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang inkonsistensi terhadap investor karena anomali kebijakannya.

"Itu Bank Dunia lagi-lagi menyebut anda sulit dipercaya investor karena anda tidak konsisten. Jadi walaupun anda buka pintu lebar-lebar buat investor ketika kebijakannya tidak konsisten, anda dibilang sebagai negara yang sulit dipercaya," jelas dia.