PLN Fokus Distribusi Listrik, Pengamat Sarankan RUPTL Direvisi
Selasa, 10 Desember 2019 - 17:07 WIB
PLN Fokus Distribusi Listrik, Pengamat Sarankan RUPTL Direvisi
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi menilai perubahan model bisnis PT PLN (Persero) untuk fokus pada distribusi tidak serta merta dapat dilakukan. Pasalnya, PLN masih mempunyai tanggung jawab menyelesaikan program pembangkit 35.000 megawatt (MW).
“Program 35.000 MW harus diselesaikan dulu karena merupakan program dari pemerintah. Apabila tidak diselesaikan maka dikhawatirkan PLN tidak dapat memenuhi demand, utamanya bagi pelanggan industri,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Dia menyarankan, apabila ingin mengubah arah bisnis PLN harus mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) guna mengantisipasi tidak sesuainya supply dan demand yang telah diperhitungkan PLN saat ini.
Untuk merevisi RUPTL perlu melibatkan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasalnya, di dalam RUPTL telah diperhitungkan porsi pembangunan pembangkit PLN utamanya dalam mendorong pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT). “Revisi RUPTL perlu sinergi dengan Kementerian ESDM. Utamanya dalam membangun pembangkit EBT harus diperhatikan,” jelasnya.
Meski begitu, pihaknya mendukung langkah Erick Thohir merubah model bisnis PLN supaya lebih fokus pada distribusi guna meningkatkan pelayanan. Fahmy beranggapan, PLN terlalu berat bebannya apabila harus membangun pembangkit sehingga alangkah baiknya diserahkan kepada swasta dengan catatan tarif pengembang harus diatur secara tepat supaya tidak memberatkan PLN. “Untuk itu, model bisnis PLN perlu dirumuskan dengan melakukan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait,” kata dia.
Dia meyakini, terpilihnya Rudiantara sebagai direktur utama (dirut) PLN mampu membawa perubahan radikal di PLN utamanya dalam merubah model bisnis perusahaan. “Saya kira dirut dan jajaran direksi terpilih nantinya harus mampu membawa perubahan di PLN utamanya dalam meningkatkan service of excellence,” jelasnya.
Sebagai informasi, Rudiantara merupakan alumnus Universitas Padjajaran. Rudiantara memulai karis sebagai General Manager Business Development Indosat yang kala itu masih menjadi bagian dari BUMN. Selain di Indosat, Rudiantara juga pernah menjabat di Telkomsel.
Tak hanya itu pria kelahiran Bogor, 3 Mei 1959 tersebut juga pernah menjabat sebagau Direktur Hubugan Korporat PT XL Axiata Tbk, Wakil Direktur Utama PT Semen Gresik Indonesia dan Presiden Direktur PT Bukit Asam Transpacific Railways. Ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Rajawali Asia Resources.
Selanjutnya pada kurun waktu 2008-2009 Rudiantara didapuk sebagai Wakil Direktur Utama PLN kemudian pada 2014-2019 ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
“Program 35.000 MW harus diselesaikan dulu karena merupakan program dari pemerintah. Apabila tidak diselesaikan maka dikhawatirkan PLN tidak dapat memenuhi demand, utamanya bagi pelanggan industri,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Dia menyarankan, apabila ingin mengubah arah bisnis PLN harus mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) guna mengantisipasi tidak sesuainya supply dan demand yang telah diperhitungkan PLN saat ini.
Untuk merevisi RUPTL perlu melibatkan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasalnya, di dalam RUPTL telah diperhitungkan porsi pembangunan pembangkit PLN utamanya dalam mendorong pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT). “Revisi RUPTL perlu sinergi dengan Kementerian ESDM. Utamanya dalam membangun pembangkit EBT harus diperhatikan,” jelasnya.
Meski begitu, pihaknya mendukung langkah Erick Thohir merubah model bisnis PLN supaya lebih fokus pada distribusi guna meningkatkan pelayanan. Fahmy beranggapan, PLN terlalu berat bebannya apabila harus membangun pembangkit sehingga alangkah baiknya diserahkan kepada swasta dengan catatan tarif pengembang harus diatur secara tepat supaya tidak memberatkan PLN. “Untuk itu, model bisnis PLN perlu dirumuskan dengan melakukan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait,” kata dia.
Dia meyakini, terpilihnya Rudiantara sebagai direktur utama (dirut) PLN mampu membawa perubahan radikal di PLN utamanya dalam merubah model bisnis perusahaan. “Saya kira dirut dan jajaran direksi terpilih nantinya harus mampu membawa perubahan di PLN utamanya dalam meningkatkan service of excellence,” jelasnya.
Sebagai informasi, Rudiantara merupakan alumnus Universitas Padjajaran. Rudiantara memulai karis sebagai General Manager Business Development Indosat yang kala itu masih menjadi bagian dari BUMN. Selain di Indosat, Rudiantara juga pernah menjabat di Telkomsel.
Tak hanya itu pria kelahiran Bogor, 3 Mei 1959 tersebut juga pernah menjabat sebagau Direktur Hubugan Korporat PT XL Axiata Tbk, Wakil Direktur Utama PT Semen Gresik Indonesia dan Presiden Direktur PT Bukit Asam Transpacific Railways. Ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Rajawali Asia Resources.
Selanjutnya pada kurun waktu 2008-2009 Rudiantara didapuk sebagai Wakil Direktur Utama PLN kemudian pada 2014-2019 ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
(ind)
