Pemerintah Minta PLN Fokus Jualan Listrik

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) lebih fokus meningkatkan penjualan listrik di tengah prediksi lambannya pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan. Hal itu guna mengimbangi tambahan pasokan listrik dari pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).

"Kita ke depan itu minta PLN lebih agresif melakukan penjualan untuk menyesuaikan permintaan dan penawaran. Jadi kalau PLN merasa program 35.000 MW sudah baik di tengah pertumbuhan ekonomi yang belum signifikan, maka penjualan listriknya perlu ditingkatkan," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Menurutnya arahan itu telah disampaikan juga oleh Menteri BUMN Erick Thohir, di samping harus melaksanakan pembangunan pembangkit listrik serta memperkuat transmisi dan gardu induk. Pembangunan infrastruktur listrik tersebut penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan (service of excellence) kepada pelanggan.

"Fokus distribusi bukan berarti harus meninggalkan yang lain, tapi tiga-tiganya tetap harus jalan. Namun ke depan itu memang jualannya harus lebih besar," kata dia.

Anggota Dewan Komisaris PLN ini pun yakin direktur utama PLN yang baru yakni Zulkifli Zaini mampu meningkatkan kinerja PLN khususnya meningkatkan pelanggan. Pihaknya yakin di bawah nahkoda baru kinerja PLN akan lebih baik.

"Pak Zulkifli ini kan memang latar belakangnya dari perbankan dan pernah juga sebagai komisaris PLN. Sehingga kita boleh berharap adanya perbaikan di PLN," tuturnya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai terpilihnya dirut PLN yang baru mengindikasikan bahwa pemerintah menitikberatkan pada perbaikan kinerja keuangan PLN. Sebab, sosok Zulkfli Zaini memiliki latar belakang di bidang perbankan dan keuangan.

Meski begitu tantangan yang dihadapi tidak mudah karena mantan dirut Bank Mandiri tersebut diwarisi utang yang membengkak. Pada semester I/2019 PLN memiliki utang hingga Rp604,46 triliun atau meningkat sebesar 24% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, rasio utang PLN terhadap pendapatan dan aset telah memasuki lampu kuning atau harus lebih hati-hati. Sebab itu, pemerintah mendorong PLN untuk fokus distribusi dan peningkatan layanan dibandingkan membangun pembangkit.

"Apalagi total kebutuhan pendanaan PLN mewujudkan program 35.000 MW sangat besar. Sehingga pemerintah menitikberatkan pada peningkatkan kinerja keuangan PLN," ungkapnya.

Hal senada juga diutarakan pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi. Fahmy menilai arahan pemerintah supaya PLN menggenjot penjualan sudah tepat supaya lebih fokus pada distribusi guna meningkatkan pelayanan. Fahmy beranggapan, PLN terlalu berat bebannya apabila harus membangun pembangkit sehingga perlu keterlibatan lebih besar dari swasta.

Sebab itu, perlu sinergi antara kementerian/lembaga dan stakeholder terkait untuk mengubah arah bisnis PLN. Pasalnya perubahan model bisnis PLN harus disertai dengan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) guna mengantisipasi tidak sesuainya supply dan demand yang telah diperhitungkan PLN saat ini.

"Untuk itu perlu sinergi supaya PLN ke depan fokus jualan listrik untuk mengurangi beban finansial pembangunan pembangkit. Model bisnis PLN perlu dirumuskan bersama-sama antarkementerian/lembaga terkait," kata dia.