BKPM Siap Dampingi Investor Menyelesaikan Permasalahan Investasi
Selasa, 07 Januari 2020 - 00:15 WIB
BKPM Siap Dampingi Investor Menyelesaikan Permasalahan Investasi
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, melakukan pertemuan dengan PT Sumbawa Timur Mining (STM). Dalam pertemuan ini, Bahlil akan memfasilitasi permasalahan investasi yang dihadapi oleh PT STM.
PT STM menyampaikan perkembangan studi kelayakan proyek eksplorasi tambang mineral bawah tanah dan panas bumi yang berlokasi di wilayah Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).
PT STM menyampaikan menghadapi beberapa tantangan dalam studi kelayakan tersebut, diantaranya regulasi atas aktivitas pertambangan bawah tanah dalam wilayah hutan lindung tidak boleh berefek pada ketinggian permukaan tanah, serta periode studi kelayakan yang sudah mau usai.
Sampai dengan saat ini, realisasi investasi PT STM sudah mencapai USD122 juta dan telah menyerap sekitar 300-400 orang tenaga kerja.
Bahlil menyampaikan bahwa BKPM siap mendampingi investor untuk menyelesaikan permasalahan investasinya.
Apa yang kami bisa bantu untuk percepatan dan kepastian (investasi), bapak dan ibu bisa datang langsung ke BKPM. Kami akan berusaha untuk memastikan apa yang bisa kami pastikan. Tapi jika urusannya merupakan wewenang kementerian lain, kami akan dampingi untuk urusan percepatan," ungkap Bahlil di Jakarta, Senin (6/1/2020).
Perpanjangan periode studi kelayakan untuk proyek dimaksud merupakan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Terkait pelaksanaan aktivitas pertambangan dibawah tanah dalam wilayah hutan lindung merupakan wewenang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). BKPM siap untuk menjembatani permasalahan ini.
"Saya besok siang (7/1) akan bertemu dengan Menteri LHK, dan akan mencari solusi atas hal ini. Selama ini kami bekerja sama sangat baik dengan PT Aneka Tambang (Antam), semua berjalan dengan positif," tandasnya.
PT STM menyampaikan perkembangan studi kelayakan proyek eksplorasi tambang mineral bawah tanah dan panas bumi yang berlokasi di wilayah Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).
PT STM menyampaikan menghadapi beberapa tantangan dalam studi kelayakan tersebut, diantaranya regulasi atas aktivitas pertambangan bawah tanah dalam wilayah hutan lindung tidak boleh berefek pada ketinggian permukaan tanah, serta periode studi kelayakan yang sudah mau usai.
Sampai dengan saat ini, realisasi investasi PT STM sudah mencapai USD122 juta dan telah menyerap sekitar 300-400 orang tenaga kerja.
Bahlil menyampaikan bahwa BKPM siap mendampingi investor untuk menyelesaikan permasalahan investasinya.
Apa yang kami bisa bantu untuk percepatan dan kepastian (investasi), bapak dan ibu bisa datang langsung ke BKPM. Kami akan berusaha untuk memastikan apa yang bisa kami pastikan. Tapi jika urusannya merupakan wewenang kementerian lain, kami akan dampingi untuk urusan percepatan," ungkap Bahlil di Jakarta, Senin (6/1/2020).
Perpanjangan periode studi kelayakan untuk proyek dimaksud merupakan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Terkait pelaksanaan aktivitas pertambangan dibawah tanah dalam wilayah hutan lindung merupakan wewenang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). BKPM siap untuk menjembatani permasalahan ini.
"Saya besok siang (7/1) akan bertemu dengan Menteri LHK, dan akan mencari solusi atas hal ini. Selama ini kami bekerja sama sangat baik dengan PT Aneka Tambang (Antam), semua berjalan dengan positif," tandasnya.
(ven)
