Tuntaskan Kasus Jiwasraya, OJK dan BEI Hingga Kementerian BUMN Diperiksa
Rabu, 08 Januari 2020 - 20:49 WIB
Tuntaskan Kasus Jiwasraya, OJK dan BEI Hingga Kementerian BUMN Diperiksa
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan, akan memeriksa semua pihak yang terlibat dan terkait untuk menuntaskan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), baik individu maupun instansi. Bahkan Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan, pemeriksaan juga menyasar pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Kementerian BUMN.
"Semua (pemeriksaan) itu sedang kami lakukan, Jiwasraya-nya, BEI, OJK, dan Kementerian BUMN. Tapi jangan langsung ditanya hasilnya, ini kan baru pendahuluan, baru ditingkat korporasi," ujar Agung di Jakarta, Rabu (8/1/2020).
(Baca Juga: Tersangka hingga Kerugian Jiwasraya Dibeberkan Maret 2020 )
Sebagai informasi tambahan, setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus melalui persetujuan dari OJK. Oleh karenanya, diperkirakan ada potensi penggunaan celah regulasi yang terjadi dalam kasus gagal bayar oleh Jiwasraya.
Agung menambahkan, saat ini masih dalam tahap awal pemeriksaan yakni audit investigasi pada Jiwasraya untuk menemukan total kerugian negara. "Dari temuan kami, sudah ada indikasi terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengumpulan dana dari produk JS Saving Plan, maupun penempatan investasi pada saham dan reksa dana berkualitas rendah," ungkapnya.
(Baca Juga: Gagal Bayar Jiwasraya Dibongkar BPK Akibat Saham Gorengan, Kerugian Rp10,4 T )
Menurutnya indikasi awal kerugian negara sebesar Rp10,4 triliun berasal dari investasi buruk yang dilakukan Jiwasraya. Angka indikasi kerugian tersebut akibat investasi di saham gorengan sebesar Rp4 triliun dan reksa dana berkualitas rendah sebesar Rp6,4 triliun. "Tapi kerugian negara yang nyata dan pasti baru dapat ditentukan setelah BPK (selesai) melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara," tegas Agung.
"Semua (pemeriksaan) itu sedang kami lakukan, Jiwasraya-nya, BEI, OJK, dan Kementerian BUMN. Tapi jangan langsung ditanya hasilnya, ini kan baru pendahuluan, baru ditingkat korporasi," ujar Agung di Jakarta, Rabu (8/1/2020).
(Baca Juga: Tersangka hingga Kerugian Jiwasraya Dibeberkan Maret 2020 )
Sebagai informasi tambahan, setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus melalui persetujuan dari OJK. Oleh karenanya, diperkirakan ada potensi penggunaan celah regulasi yang terjadi dalam kasus gagal bayar oleh Jiwasraya.
Agung menambahkan, saat ini masih dalam tahap awal pemeriksaan yakni audit investigasi pada Jiwasraya untuk menemukan total kerugian negara. "Dari temuan kami, sudah ada indikasi terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengumpulan dana dari produk JS Saving Plan, maupun penempatan investasi pada saham dan reksa dana berkualitas rendah," ungkapnya.
(Baca Juga: Gagal Bayar Jiwasraya Dibongkar BPK Akibat Saham Gorengan, Kerugian Rp10,4 T )
Menurutnya indikasi awal kerugian negara sebesar Rp10,4 triliun berasal dari investasi buruk yang dilakukan Jiwasraya. Angka indikasi kerugian tersebut akibat investasi di saham gorengan sebesar Rp4 triliun dan reksa dana berkualitas rendah sebesar Rp6,4 triliun. "Tapi kerugian negara yang nyata dan pasti baru dapat ditentukan setelah BPK (selesai) melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara," tegas Agung.
(akr)
Lihat Juga :
