Hanya Segelintir Daerah yang Siap
Selasa, 28 Januari 2020 - 08:13 WIB
Hanya Segelintir Daerah yang Siap
A
A
A
KUNJUNGAN Presiden Joko Widodo beserta sejumlah delegasi ke Uni Emirat Arab (UEA) pada dua pekan lalu rupanya membawa oleh-oleh bagi Tanah Air. Melalui pertemuan bilateral itu, ada 16 komitmen investasi yang terjalin antara kedua negara. Lima perjanjian tersebut berupa kerja sama pemerintah dan sisanya merupakan kerja sama bisnis.
Sejak 2018, pemerintah memang gencar membuka lebar pintu masuk investasi. Salah satu implementasinya yaitu diterbitkannya Paket Kebijakan 16. Langkah itu dilakukan dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kendati demikian, realisasi investasi di Indonesia malah relatif stagnan. Laporan triwulan perekonomian Indonesia oleh Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan investasi terus melemah akibat signifikannya harga komoditas serta ketidakpastian politik.
Tidak hanya itu, investasi yang stagnan juga disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang ditawarkan kepada investor. “Hampir tidak ada service excellence di birokrasi dalam negeri,” jelas Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, kepada Efi Susiyanti dari SINDO Weekly, Jumat pekan lalu. Berikut petikan wawancara lengkapnya.
Faktor apa saja yang membuat pengusaha enggan berinvestasi di Indonesia?
Pertama, rezim investasi Indonesia sendiri kurang menarik dibanding negara pesaing lain. Kedua, tren investasi selalu akan turun ketika kondisi ekonomi dunia dan nasional kurang stabil atau mengalami pelemahan seperti saat ini.Ketiga, Indonesia sejak awal memiliki masalah keterbukaan investasi dan realisasi investasi, khususnya di daerah. Keempat, banyak daerah yang punya potensi investasi, tetapi tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut investasi.Biasanya pemerintah daerah (pemda) hanya mengetahui potensi investasi daerah, tetapi tidak menyiapkan proyek-proyek yang ready to invest di daerah atau memberi “red carpet” untuk berbagai perizinan realisasi investasi.Kelima, daerah tidak memiliki infrastruktur investasi yang baik, entah itu fisik maupun nonfisik, seperti pendidikan atau keterbukaan masyarakat setempat.Terakhir, harus ada outreach yang baik dan terkonsolidasi kepada investor oleh pemerintah pusat dan daerah. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri karena promosi investasi harus berjalan sesuai dengan kemampuan realisasi investasinya di lapangan.
Apa yang ditawarkan agar pelaku usaha mau berinvestasi?
Pelaku usaha butuh kepastian, transparansi, akuntabilitas, dan proses pengurusan realisasi investasi yang cepat serta efisien. Inilah alasan utama mengapa deregulasi dan debirokratisasi serta rasionalitas dalam menciptakan kebijakan terkait ekonomi, investasi, dan perdagangan menjadi agenda krusial reformasi ekonomi di tingkat nasional. Sayangnya, hanya segelintir daerah yang memahami bahwa hal itu menjadi faktor krusial untuk mendatangkan investasi ke daerah mereka.
Bagaimana perbandingannya dengan di luar negeri?
Sangat berbeda dengan negara pesaing lain di kawasan ASEAN, seperti Vietnam dan Thailand. Di sana, investor disambut dengan berbagai fasilitas dan kemudahan investasi. Di Indonesia, cenderung sebaliknya. Hampir tidak ada service excellence pada birokrasi dalam negeri.Oleh karena itu, meskipun promosi investasi kita sudah baik, realisasinya minim karena kebijakan dalam negerinya ternyata tidak terlalu mendukung financial viability to invest atau karena service dari pihak-pihak yang menentukan realisasi investasi di tingkat nasional maupun daerah tidak mendukung atau dipersulit karena berbagai alasan.
Mengapa demikian?
Sebab, budaya birokrasi kita lebih kepada obedience atau serving the superior ketimbang serving the community sebagaimana yang seharusnya terjadi dalam demokrasi modern. Ini sudah dibentuk sejak periode Orde Baru. Jadi, memang sulit diubah karena masalah pola pikir dan budaya pendidikan.
Dampak investasi terhadap pengembangan daerah?
Investasi diharapkan berdampak terhadap pengembangan daerah, tetapi data realisasi investasi menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan di daerah tujuan utama investasi. Masih terpusat di Jawa, kendati Kalimantan juga mulai ramai.
Mengapa pemerintah kurang penetrasi ke Eropa, sedangkan potensi investor banyak di Eropa dan Rusia?
Sebetulnya sudah diupayakan untuk melakukan promosi investasi. Masalahnya adalah seberapa baiknya tawaran Indonesia kalau dibandingkan dengan tawaran negara lain serta bagaimana kemampuan Indonesia untuk merealisasikan apa yang dipromosikan. Oleh karena itu, selama rezim investasi di dalam negeri tidak dibenahi, mau promosi atau outreach seperti apapun di luar negeri, tetap tidak akan efektif mendatangkan investasi ke Indonesia.
Sejak 2018, pemerintah memang gencar membuka lebar pintu masuk investasi. Salah satu implementasinya yaitu diterbitkannya Paket Kebijakan 16. Langkah itu dilakukan dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kendati demikian, realisasi investasi di Indonesia malah relatif stagnan. Laporan triwulan perekonomian Indonesia oleh Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan investasi terus melemah akibat signifikannya harga komoditas serta ketidakpastian politik.
Tidak hanya itu, investasi yang stagnan juga disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang ditawarkan kepada investor. “Hampir tidak ada service excellence di birokrasi dalam negeri,” jelas Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, kepada Efi Susiyanti dari SINDO Weekly, Jumat pekan lalu. Berikut petikan wawancara lengkapnya.
Faktor apa saja yang membuat pengusaha enggan berinvestasi di Indonesia?
Pertama, rezim investasi Indonesia sendiri kurang menarik dibanding negara pesaing lain. Kedua, tren investasi selalu akan turun ketika kondisi ekonomi dunia dan nasional kurang stabil atau mengalami pelemahan seperti saat ini.Ketiga, Indonesia sejak awal memiliki masalah keterbukaan investasi dan realisasi investasi, khususnya di daerah. Keempat, banyak daerah yang punya potensi investasi, tetapi tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut investasi.Biasanya pemerintah daerah (pemda) hanya mengetahui potensi investasi daerah, tetapi tidak menyiapkan proyek-proyek yang ready to invest di daerah atau memberi “red carpet” untuk berbagai perizinan realisasi investasi.Kelima, daerah tidak memiliki infrastruktur investasi yang baik, entah itu fisik maupun nonfisik, seperti pendidikan atau keterbukaan masyarakat setempat.Terakhir, harus ada outreach yang baik dan terkonsolidasi kepada investor oleh pemerintah pusat dan daerah. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri karena promosi investasi harus berjalan sesuai dengan kemampuan realisasi investasinya di lapangan.
Apa yang ditawarkan agar pelaku usaha mau berinvestasi?
Pelaku usaha butuh kepastian, transparansi, akuntabilitas, dan proses pengurusan realisasi investasi yang cepat serta efisien. Inilah alasan utama mengapa deregulasi dan debirokratisasi serta rasionalitas dalam menciptakan kebijakan terkait ekonomi, investasi, dan perdagangan menjadi agenda krusial reformasi ekonomi di tingkat nasional. Sayangnya, hanya segelintir daerah yang memahami bahwa hal itu menjadi faktor krusial untuk mendatangkan investasi ke daerah mereka.
Bagaimana perbandingannya dengan di luar negeri?
Sangat berbeda dengan negara pesaing lain di kawasan ASEAN, seperti Vietnam dan Thailand. Di sana, investor disambut dengan berbagai fasilitas dan kemudahan investasi. Di Indonesia, cenderung sebaliknya. Hampir tidak ada service excellence pada birokrasi dalam negeri.Oleh karena itu, meskipun promosi investasi kita sudah baik, realisasinya minim karena kebijakan dalam negerinya ternyata tidak terlalu mendukung financial viability to invest atau karena service dari pihak-pihak yang menentukan realisasi investasi di tingkat nasional maupun daerah tidak mendukung atau dipersulit karena berbagai alasan.
Mengapa demikian?
Sebab, budaya birokrasi kita lebih kepada obedience atau serving the superior ketimbang serving the community sebagaimana yang seharusnya terjadi dalam demokrasi modern. Ini sudah dibentuk sejak periode Orde Baru. Jadi, memang sulit diubah karena masalah pola pikir dan budaya pendidikan.
Dampak investasi terhadap pengembangan daerah?
Investasi diharapkan berdampak terhadap pengembangan daerah, tetapi data realisasi investasi menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan di daerah tujuan utama investasi. Masih terpusat di Jawa, kendati Kalimantan juga mulai ramai.
Mengapa pemerintah kurang penetrasi ke Eropa, sedangkan potensi investor banyak di Eropa dan Rusia?
Sebetulnya sudah diupayakan untuk melakukan promosi investasi. Masalahnya adalah seberapa baiknya tawaran Indonesia kalau dibandingkan dengan tawaran negara lain serta bagaimana kemampuan Indonesia untuk merealisasikan apa yang dipromosikan. Oleh karena itu, selama rezim investasi di dalam negeri tidak dibenahi, mau promosi atau outreach seperti apapun di luar negeri, tetap tidak akan efektif mendatangkan investasi ke Indonesia.
(ysw)
Lihat Juga :
