Jiwasraya Gagal Kelola Investasi, Erick Thohir Sebut Direksi Lama Abai
Rabu, 29 Januari 2020 - 16:30 WIB
Jiwasraya Gagal Kelola Investasi, Erick Thohir Sebut Direksi Lama Abai
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang lama telah mengabaikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate government/GCG). Hal itu mengakibatkan perusahaan pelat merah itu mengalami tekanan likuiditas hingga menyebabkan terjadinya gagal bayar.
Lantaran, perseroan melakukan investasi pada sebagian besar aset berisiko tinggi (high risk) untuk mengejar keuntungan yang tinggi (high return) dari hasil penjualan produk JS Saving Plan. Umumnya dana investasi ditaruh pada saham berkinerja buruk dan pada reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk.
“Manajemen Jiwasraya yang sebelumnya itu tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola investasi,” kata Erick di Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya bersama Komisi IV DPR MPR RI, Rabu (29/1/2020).
Selain mengabaikan prinsip GCG, Erick juga menyoroti manajemen Jiwasraya lama yang menawarkan produk investasi dengan imbal hasil tinggi. “(Imbal hasilnya) jauh dari yang ada di pasar dan ini yang menjadi perhatian bagi kami agar ke depannya, kita perlu safety dalam investasi. Tidak hanya mengejar bunga,” sambungnya.
Ditambahkannya, Jiwasraya mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis sebesar Rp16 triliun. Selain itu, BUMN asuransi pelat merah ini kekurangan solvabilitas di mana ekuitasnya per Desember 2019 mencapai Rp28 triliun.
“Oleh sebab itu, kami tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan kementerian terkait untuk menemukan solusi yang terbaik dalam penyelamatan pemegang polis,” ucap Erick.
Ia menekankan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memulihkan aset-aset Jiwasraya. BPK sebelumnya mencatat ada indikasi kerugian negara sebesar Rp10,4 triliun dari investasi buruk yang dilakukan Jiwasraya. Terdiri kerugian akibat investasi di saham gorengan sebesar Rp4 triliun dan reksa dana berkualitas rendah sebesar Rp6,4 triliun.
“Ada juga harta yang disita seperti sertifikat tanah dengan jumlah sekitar 1.400 sertifikat. Kami juga minta update ke Kejagung agar dapat gambaran berapa business to bussines yang bisa kita selesaikan, juga recovery aset yang walaupun dengan sistem keuangan negara di mana recovery aset ini harus balik dulu ke negara sebelum bisa ke kami (Kementerian BUMN),” paparnya.
Lantaran, perseroan melakukan investasi pada sebagian besar aset berisiko tinggi (high risk) untuk mengejar keuntungan yang tinggi (high return) dari hasil penjualan produk JS Saving Plan. Umumnya dana investasi ditaruh pada saham berkinerja buruk dan pada reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk.
“Manajemen Jiwasraya yang sebelumnya itu tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola investasi,” kata Erick di Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya bersama Komisi IV DPR MPR RI, Rabu (29/1/2020).
Selain mengabaikan prinsip GCG, Erick juga menyoroti manajemen Jiwasraya lama yang menawarkan produk investasi dengan imbal hasil tinggi. “(Imbal hasilnya) jauh dari yang ada di pasar dan ini yang menjadi perhatian bagi kami agar ke depannya, kita perlu safety dalam investasi. Tidak hanya mengejar bunga,” sambungnya.
Ditambahkannya, Jiwasraya mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis sebesar Rp16 triliun. Selain itu, BUMN asuransi pelat merah ini kekurangan solvabilitas di mana ekuitasnya per Desember 2019 mencapai Rp28 triliun.
“Oleh sebab itu, kami tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan kementerian terkait untuk menemukan solusi yang terbaik dalam penyelamatan pemegang polis,” ucap Erick.
Ia menekankan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memulihkan aset-aset Jiwasraya. BPK sebelumnya mencatat ada indikasi kerugian negara sebesar Rp10,4 triliun dari investasi buruk yang dilakukan Jiwasraya. Terdiri kerugian akibat investasi di saham gorengan sebesar Rp4 triliun dan reksa dana berkualitas rendah sebesar Rp6,4 triliun.
“Ada juga harta yang disita seperti sertifikat tanah dengan jumlah sekitar 1.400 sertifikat. Kami juga minta update ke Kejagung agar dapat gambaran berapa business to bussines yang bisa kita selesaikan, juga recovery aset yang walaupun dengan sistem keuangan negara di mana recovery aset ini harus balik dulu ke negara sebelum bisa ke kami (Kementerian BUMN),” paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
