Dorong Peningkatan Peran Kontraktor Swasta Nasional Menengah dan Kecil
Jum'at, 31 Januari 2020 - 04:11 WIB
Dorong Peningkatan Peran Kontraktor Swasta Nasional Menengah dan Kecil
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pembina jasa konstruksi nasional terus mendorong dan melakukan pembinaan peningkatan profesionalitas kontraktor nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Pembinaan kontraktor swasta nasional agar berdaya saing dan profesional dilakukan mulai dari pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR.
Sebagian besar nilai pekerjaannya di bawah Rp100 miliar sehingga bisa diikuti oleh kontraktor swasta nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil.
“Dari total anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR sebesar Rp 120 triliun pada tahun 2020, terdapat 7.426 paket kontraktual senilai Rp93,5 triliun yang dilelang. Sejak 6 November 2019 hingga 29 Januari 2020 tercatat sebanyak 3.086 paket senilai Rp 36,2 triliun telah dilakukan tender dini," ungkap Basuki dalam acara Rapimnas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta.
Basuki menyampaikan hal itu juga bersamaan dengan peresmian Terowongan Nanjung secara simbolis 100 paket kontrak atau senilai Rp4,8 triliun ditandatangani secara serentak disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "95% dari totalnya merupakan kontraktor-kontraktor lokal yang hadir," ungkapnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, dari 100 paket kontrak yang ditandatangani serentak, hanya diikuti beberapa kontraktor BUMN seperti yang menangani pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok dan sisanya merupakan kontraktor swasta lokal/daerah yang dilibatkan untuk pekerjaan preservasi jalan, irigasi, air minum, dan pembangunan rumah susun.
“Yang proyeknya di Kendari perusahaannya dari Kendari, yang ada di Wonosari perusahaannya dari Wonosari Gunung Kidul, yang ada di Merauke perusahannya dari Jayapura, bukan dari luar,” lanjutnya.
Menurut Basuki hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Gapensi sebagai induk perusahaan kontraktor di daerah-daerah. “Jadi saya kira ini hal baik yang merupakan hasil pembinaan Gapensi. Kami secara teknis bisa memberikan pembinaan, tetapi secara manajerial itu pasti hasil dari pembinaan Gapensi. Untuk itu kedepan saya selalu berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Gapensi dalam rangka penyelenggaraan infrastruktur di Indonesia,” tuturnya.
Dalam acara tersebut, Basuki juga kembali mengingatkan kontraktor swasta nasional/lokal dengan kualifikasi menengah dan kecil untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam membangun infrastruktur. Untuk itu menurutnya kualitas menjadi tuntutan utama yang harus diperhatikan.
“Saya berpesan, khususnya untuk yang mengerjakan pembangunan pasar, sekolah, madrasah, yang selama ini di bawah Kementerian lain ditugaskan kepada Kementerian PUPR, saya ingatkan bahwa pada saat kita menandatangani kontrak, penyedia jasa dan pengguna jasa menjadi satu tim dengan perannya masing-masing. Jadi saya minta bekerja sama dengan betul, untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi,” pesannya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, Kementerian PUPR terus meningkatkan perhatian kepada para penyedia jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil lewat sejumlah peraturan.
“Salah satunya dengan penerbitan perubahan Peraturan Menteri (Permen) nomor 31 Tahun 2015 menjadi Permen nomor 7 Tahun 2019 sehingga yang tadinya segmen pasarnya pekerjaan konstruksi senilai Rp 50 miliar itu paket besar, kita revisi naikkan yang di atas Rp 100 miliar baru masuk kategori paket besar,” ujar Syarif.
Syarif berharap ketentuan yang diatur dalam Permen nomor 7 Tahun 2019 tersebut juga dapat dilaksanakan pada pembangunan infrastruktur di bawah kewenangan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten.
“Karena kalau kita melihat jumlah kontraktor nasional kurang lebih sebanyak 130 ribu dan hanya 1,3 % yang badan usaha dengan kualifikasi besar, sementara yang menengah kurang lebih 14,7 %, dan yang kecil itu sekitar 84 %. Untuk itu Menteri PUPR sebagai pimpinan pembina konstruksi menginginkan adanya upaya-upaya dalam memberikan peningkatan peran kepada para kontraktor menengah ke bawah,” tuturnya.
Komitmen Kementerian PUPR untuk meningkatkan peran kontraktor lokal menurut Syarif juga sudah dibuktikan lewat peningkatan jumlah kontraktor menengah ke bawah yang melakukan tandatangan kontrak pada 3.086 paket yang telah selesai lelang dini. “Dari jumlahnya yang tiga ribuan paket pekerjaan, lebih dari 90 persen adalah kelas menengah yang di bawah Rp 100 miliar, jadi kontraktor lokal ini kesempatannya akan jauh lebih besar ke depan,” kata Syarif.
Sebagian besar nilai pekerjaannya di bawah Rp100 miliar sehingga bisa diikuti oleh kontraktor swasta nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil.
“Dari total anggaran pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR sebesar Rp 120 triliun pada tahun 2020, terdapat 7.426 paket kontraktual senilai Rp93,5 triliun yang dilelang. Sejak 6 November 2019 hingga 29 Januari 2020 tercatat sebanyak 3.086 paket senilai Rp 36,2 triliun telah dilakukan tender dini," ungkap Basuki dalam acara Rapimnas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta.
Basuki menyampaikan hal itu juga bersamaan dengan peresmian Terowongan Nanjung secara simbolis 100 paket kontrak atau senilai Rp4,8 triliun ditandatangani secara serentak disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "95% dari totalnya merupakan kontraktor-kontraktor lokal yang hadir," ungkapnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, dari 100 paket kontrak yang ditandatangani serentak, hanya diikuti beberapa kontraktor BUMN seperti yang menangani pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok dan sisanya merupakan kontraktor swasta lokal/daerah yang dilibatkan untuk pekerjaan preservasi jalan, irigasi, air minum, dan pembangunan rumah susun.
“Yang proyeknya di Kendari perusahaannya dari Kendari, yang ada di Wonosari perusahaannya dari Wonosari Gunung Kidul, yang ada di Merauke perusahannya dari Jayapura, bukan dari luar,” lanjutnya.
Menurut Basuki hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Gapensi sebagai induk perusahaan kontraktor di daerah-daerah. “Jadi saya kira ini hal baik yang merupakan hasil pembinaan Gapensi. Kami secara teknis bisa memberikan pembinaan, tetapi secara manajerial itu pasti hasil dari pembinaan Gapensi. Untuk itu kedepan saya selalu berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Gapensi dalam rangka penyelenggaraan infrastruktur di Indonesia,” tuturnya.
Dalam acara tersebut, Basuki juga kembali mengingatkan kontraktor swasta nasional/lokal dengan kualifikasi menengah dan kecil untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam membangun infrastruktur. Untuk itu menurutnya kualitas menjadi tuntutan utama yang harus diperhatikan.
“Saya berpesan, khususnya untuk yang mengerjakan pembangunan pasar, sekolah, madrasah, yang selama ini di bawah Kementerian lain ditugaskan kepada Kementerian PUPR, saya ingatkan bahwa pada saat kita menandatangani kontrak, penyedia jasa dan pengguna jasa menjadi satu tim dengan perannya masing-masing. Jadi saya minta bekerja sama dengan betul, untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi,” pesannya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, Kementerian PUPR terus meningkatkan perhatian kepada para penyedia jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil lewat sejumlah peraturan.
“Salah satunya dengan penerbitan perubahan Peraturan Menteri (Permen) nomor 31 Tahun 2015 menjadi Permen nomor 7 Tahun 2019 sehingga yang tadinya segmen pasarnya pekerjaan konstruksi senilai Rp 50 miliar itu paket besar, kita revisi naikkan yang di atas Rp 100 miliar baru masuk kategori paket besar,” ujar Syarif.
Syarif berharap ketentuan yang diatur dalam Permen nomor 7 Tahun 2019 tersebut juga dapat dilaksanakan pada pembangunan infrastruktur di bawah kewenangan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten.
“Karena kalau kita melihat jumlah kontraktor nasional kurang lebih sebanyak 130 ribu dan hanya 1,3 % yang badan usaha dengan kualifikasi besar, sementara yang menengah kurang lebih 14,7 %, dan yang kecil itu sekitar 84 %. Untuk itu Menteri PUPR sebagai pimpinan pembina konstruksi menginginkan adanya upaya-upaya dalam memberikan peningkatan peran kepada para kontraktor menengah ke bawah,” tuturnya.
Komitmen Kementerian PUPR untuk meningkatkan peran kontraktor lokal menurut Syarif juga sudah dibuktikan lewat peningkatan jumlah kontraktor menengah ke bawah yang melakukan tandatangan kontrak pada 3.086 paket yang telah selesai lelang dini. “Dari jumlahnya yang tiga ribuan paket pekerjaan, lebih dari 90 persen adalah kelas menengah yang di bawah Rp 100 miliar, jadi kontraktor lokal ini kesempatannya akan jauh lebih besar ke depan,” kata Syarif.
(akr)
Lihat Juga :
